Ada berita menarik dari Surabaya. Anggota DPRD periode 2004-2009 di kota itu sudah genap sebulan bekerja. Namun, selama sebulan ini, apa yang sudah mereka kerjakan?
Model anggota dewan seperti ini, sesungguhnya, tidak hanya terjadi di Surabaya saja. Hampir di seluruh gedung wakil rakyat di Indonesia ada peristiwa-peristiwa aneh seperti ini. Bahkan juga di gedung parlemen paling besar di Senayan sana. Wakil rakyat kita terkuras waktunya untuk mengurusi diri sendiri, sehingga tak ada cukup waktu lagi mengurusi rakyat. Ah, lagi pula, bukankah “mewakili kepentingan rakyat” itu memang hanya jadi alasan belaka!
Tengoklah kerja rutin anggota dewan; masuk kantor, ambil honor, bersidang, ambil honor, rapat panmus, ambil honor, rapat pansus, ambil honor, rapat paripurna, ambil honor, kunjungan kerja, ambil honor…. bahkan saat reses (cuti) pun mereka masih pula menerima apa yang disebut sebagai “uang reses”. Ketika mengesahkan sesuatu dan palu diketok diikuti koor “setujuuuuu”, ada lagi “uang ketok”. Pendek kata, segala yang dikerjakan wakil rakyat itu urusannya adalah urusan duit.
Lantas, masihkah wakil rakyat diperlukan? Toh untuk memilih presiden pun kita sudah tak perlu diwakili lagi. Biarlah rakyat mengurus dirinya sendiri, ndak perlu wakil yang sok ngurusi padahal tidak ngurusi. Menurut saya wakil rakyat tetap diperlukan. Tetapi tak harus sebanyak sekarang. Mungkin setiap kota jumlahnya cukup 3 sampai 5 orang; sekadar jadi tong sampah untuk uneg-uneg rakyat. Kalau Anda bukan wakil rakyat, saya kok yakin Anda setubuh…., eh, …. setuju…