Hukum Kita dan Kejamnya Alat Negara

DAHLAN Iskan divonis 2 tahun penjara, hari ini, dalam sebuah persidangan yg prosesnya sejak awal sudah penuh kejanggalan.

Majelis hakim ternyata tak kuasa juga melawan ulah jaksa yg mendakwa Dahlan secara ngawur dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Mantan Menteri BUMN ini benar-benar telah menjadi korban orang-orang yg menyalahgunakan kekuasaan melalui alat negara.

Bila kau ingin tau betapa ngawur dan kejamnya proses hukum terhadap Dahlan Iskan, beberapa poin di bawah ini mungkin akan sedikit membantumu memahaminya:

1. Kasus ini digarap atas inisiatif pihak kejaksaan, berdasarkan peristiwa tahun 2003. Itu artinya 14 tahun silam. Baru dibuka sekarang, dgn proses yg cepat, sigap, sistematis. Tidak ada misalnya sidang ditunda krn jaksa terlambat mengetik dakwaan. Demi apa? Apa yg sebenarnya sedang “diperjuangkan” kejaksaan, alat negara, dalam kasus ini?

2. Dahlan Iskan, seorang profesional, pengusaha dan pemilik jaringan media, diminta oleh Gubernur Jatim waktu itu menjadi direktur utama di PT PWU, perusahaan daerah milik Pemda Jatim yg kondisinya pada 2003 itu sangat buruk dan seharusnya sudah bangkrut. Salah satu langkah penyelamatan perusahaan itu adalah dgn menjual aset mangkrak di Kediri dan Tulungagung. Nah, inilah yg menjadi, lebih tepatnya dijadikan kasus, 14 tahun kemudian; Dahlan dituduh bersalah dalam proses pelepasan aset itu.

3. Apa dan di mana salahnya Dahlan? Jaksa ngotot menilai pelepasan aset PWU di Kediri dan Tulungagung melanggar ketentuan, karena tanpa izin DPRD Jatim. Padahal dari keterangan banyak saksi dalam persidangan terungkap, semua pihak termasuk DPRD Jatim telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, hingga keluarlah rekomendasi: karena PT PWU berbentuk perseroan, maka penjualan dan pembelian aset di PT PWU mengikuti undang-undang PT Nomor 1 Tahun 1995, di mana penjualan aset PT PWU tidak memerlukan izin dari DPRD Jatim. Ini clear. Crystal clear.

4. Jaksa ngotot menilai penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung keluar dari ketentuan karena tidak diumumkan di media massa dan tidak dilelang. Yusril Ihza Mahendra, pengacara Dahlan, mengatakan penjualan dua aset itu memang tidak harus diumumkan di media massa. Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan AD/ART perusahaan, kewajiban mengumumkan hanya untuk aset keseluruhan atau sebagian besar. Sementara, kata Yusril, dua aset yang dijual hanya sebagian kecil dari total aset PWU. Jadi, tidak ada kewajiban mengumumkan di media.

5. Jaksa ngotot menuduh pelepasan aset tidak melalui proses lelang. Padahal sesuai keterangan saksi di persidangan, ada tiga pihak yang mengajukan penawaran sebelum akhirnya terjual ke PT Sempulur Adi Mandiri. Lelang dilaksanakan dengan sistem tertutup.

6. Jaksa ngotot menuding ada niat jahat Dahlan pada pelepasan aset PWU. Padahal, Dahlan Iskan masuk ke PT PWU karena diminta oleh Pemda Jatim utk membenahi perusahaan yang sudah mau bangkrut itu, sebagai profesional yg terbukti sukses mengelola banyak perusahaan, dan selama menjabat direktur utama, dia tak pernah menerima gaji atau fasilitas apapun. Sejak awal Dahlan memang menolak gaji dan fasilitas. Lagi pula, dengan ratusan perusahaan yg dimilikinya, sangatlah tidak masuk akal Dahlan masih “mencari uang receh” apalagi hendak memperkaya diri dari perusahaan daerah yg sudah mau bangkrut. Dia sudah kaya dari perusahaannya sendiri.

7. Jaksa menuntut Dahlan 6 tahun penjara, dan hari ini, majelis hakim memvonisnya hukuman 2 tahun penjara. Hakim menyatakan Dahlan tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, yakni Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tapi terbukti melakukan “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsider, Pasal 3 undang-undang itu.

Lepas dari semua fakta-fakta di atas, vonis hakim hari ini adalah bukti betapa hukum kita begitu mudah dijadikan alat utk “menghabisi” seseorang.

Pakailah akal sehat dan hati nuranimu; nilai moral, nilai luhur, atau nilai keadilan macam apa yg sedang diperjuangkan alat negara dalam kasus Dahlan ini? Apakah penegakan hukum? Ini peristiwa belasan tahun lalu, tidak ada OTT, tidak ada laporan BPK, tidak ada hasil sadapan telepon atau apapun sejenisnya yg lazim dalam kasus-kasus korupsi. Atau penyelamatan uang negara? Please, googling bagaimana kondisi PT PWU sekarang, setelah proses penyelamatan berdarah-darah yg dilakukan Dahlan Iskan dulu itu; PT PWU tak jadi bangkrut, asetnya bertambah besar berkali-kali lipat, dan yg tadinya hanya membebani APBD krn harus terus mendapat suntikan modal, telah menghasilkan laba. Alih-alih merugikan negara, keputusan pelepasan aset itu sudah terbukti pada akhirnya justru menguntungkan negara.

Satu-satunya yg terang benderang dan kasat mata dari kasus ini adalah ini; pemegang kuasa hendak mengirim pesan kepada kita semua, anak bangsa ini, bahwa orang hebat seperti Dahlan Iskan saja, seorang mantan menteri sarat prestasi, pemilik jaringan media terbesar di Indonesia, dapat dengan mudah kami habisi, apalagi cuma butiran debu kayak kamu!

Semoga Allah terus menguatkan Pak Dahlan, memberinya ketabahan, dan membuka hati para pemegang palu hukum di tingkat berikutnya, sehingga bebas dalam proses naik banding nanti. ?

Win Dede

Win Dede a.k.a Erwin D. Nugroho. Anak kampung dari pelosok Kalimantan, bermukim dan beraktivitas di belantara Jakarta. Selain menulis dan memotret, jalan-jalan adalah kegemarannya yang lain.

Beri Tanggapan (atau pilih komentar via akun media sosial)

Loading Facebook Comments ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *