PON dan Ikthiar Sejarah Kemewahan

MEGAH dan gegap gempita. Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Kaltim benar-benar menoreh sejarah. Bukan sekadar sejarah untuk pertama kalinya PON digelar di Bumi Kalimantan, tetapi juga sejarah terkurasnya lebih dari Rp4,5 triliun dana pembangunan sebuah provinsi untuk “pesta” yang habis dalam dua pekan. Acara pembukaan dan penutupannya, dengan langit penuh kembang api, menghabiskan biaya Rp28 miliar!

Di satu sisi orang Kaltim bangga karena inilah event olahraga yang disebut-sebut termewah dalam sejarah Indonesia. Mewah segala-galanya, semewah biayanya yang sama dengan satu tahun APBD Kaltim. Dari jumlah tersebut, Rp1,5 triliun lebih digelontor untuk membangun sebuah kompleks olahraga terpadu di Palaran, Samarinda Seberang, yang jadi tempat pembukaan dan penutupan PON. Stadion utamanya disebut-sebut mengalahkan kemegahan Gelora Bung Karno Jakarta.

Demi ikhtiar menoreh sejarah kemewahan itu panitia membangun gedung-gedung olahraga baru, stadion sepakbola, hotel atlet, perumahan atlet, bahkan dua ruas jembatan baru melintasi Sungai Mahakam, yang sedihnya, tak kunjung rampung hingga PON berlangsung. Kesibukan bukan saja terjadi di Samarinda sebagai kota utama tuan rumah, tetapi juga di 6 kota lainnya dari Tarakan di ujung utara sampai Balikpapan di sebelah selatan.

Kalau ditambahkan dengan kucuran dana dari APBD kabupaten/kota pendukung, jumlah uang yang terkuras (di Kaltim saja) bisa mencapai Rp5 triliun. Ini sama dengan 5 ribu miliar. Kalau mau ditulis angkanya: 5.000.000.000.000. Belum lagi bila dihitung dengan biaya yang tentu tak sedikit pula dari APBN, juga APBD provinsi-provinsi peserta PON dari seluruh Indonesia.

Ya, tapi inilah suratannya: olahraga, betapapun berisiko biaya tetaplah harus terus berlangsung. Spirit olahraga mesti senantiasa tumbuh meskipun mahal. Olahraga diakui sebagai cara terbaik membangun semangat persatuan, kebangsaan, nasionalisme, bahkan juga perdamaian dunia — yang nilainya tentu sulit diukur dengan uang.

Tiba-tiba saja, dalam sebuah perbincangan di Jakarta, seorang kawan menukas: “PON? Kapan?”

Dia bukan satu-satunya penduduk Indonesia yang awam dengan event ini. Di luar warga Samarinda atau Kaltim umumnya, banyak penduduk Indonesia yang tidak ngeh bahwa PON telah berlangsung di Kaltim dan bahkan sudah berakhir.

“Kok tidak ada gaungnya?”

Kawan saya ini memang agak kuper, jarang baca koran dan hampir tak pernah nonton televisi. Tetapi, toh memang gegap gempita pelaksanaan PON di Kaltim tak cukup memadai. Beritanya kalah pamor dengan anggota DPR RI yang ditangkap menerima suap. Atau makelar kasus BLBI yang perbincangan teleponnya dengan jaksa kemaruk duit direkam-sadap oleh KPK sampai ke dalam penjara.

Duabelas hari yang seperti berlalu begitu saja. Disiarkan langsung hanya oleh TVRI pada saat seremoni pembukaan dan penutupan, kemudian sekilas berita dan kabar lewat di televisi lain mengenai perolehan medali, lalu rubrik-rubrik kecil di pojok dalam halaman koran dan sekadar pernik-pernik selewat info di media online. PON kali ini memang mewah, menghabiskan besar sekali biaya, tapi tak cukup terasa sebagai kehebohan nasional.

Di balik kemewahan pelaksanaan PON itu tersembunyi pula sejumlah kelucuan. Kegetiran lebih tepatnya. Misalnya, ini: bertahun-tahun orang Kaltim berjuang menjadi tuan rumah, hingga perjuangan itu berujung keberhasilan ketika PON XVI di Palembang, Kaltim diputuskan jadi tuan rumah PON XVII 2008 — maka selama 4 tahun berikutnya, persiapan dilakukan dengan “berdarah-darah”, penuh perdebatan, ribut-ribut dan masalah demi masalah.

Giliran PON berlangsung, Kaltim berada dalam keadaan politik paling pelik: tidak punya gubernur. Maklum, gubernur definitifnya dipenjara karena kasus korupsi. Plt gubernur (dijabat wakil gubernur) telah habis masa jabatannya. Penjab plt gubernur (dijabat sekdaprov) hanya menjabat satu minggu, sementara gubernur baru belum terpilih karena pilkada harus berlangsung dua putaran. Akhirnya, ketika pembukaan PON tanggal 4 Juli 2008, pidato gubernur disampaikan oleh “orang pusat”, seorang pejabat dari Depdagri yang baru satu hari dilantik oleh Mendagri menjadi Pj Gubernur Kaltim, sekadar demi mengisi kekosongan jabatan.

Kepada seorang kawan dalam sebuah makan siang di Samarinda saya katakan, inilah tragedi politiknya: orang Kaltim bertahun-tahun menyiapkan panggung, giliran hari pertunjukan, yang tampil malah orang lain.

***

Insan olahraga akan bilang; janganlah olahraga dikait-kaitkan dengan politik. PON, sebagai multi-event, tentu saja memang olahraga. Tetapi ia juga peristiwa politik mengingat pelaksanaannya menggunakan dana APBD. Proyek-proyek fisik pembangunan venue, pengorganisasian lebih 50 ribu manusia baik atlet, ofisial maupun sekadar penggembira selama acara, manajemen ini-itu, digerakkan oleh infrastruktur birokrasi pemerintahan; sebuah fakta yang akan menggiring lembaga pemeriksa keuangan negara pada saatnya melakukan audit.

Saya hanya mengkhawatirkan ini: sejarah kemewahan yang hendak ditoreh lewat PON pertama di Kalimantan itu benar-benar akan menjadi sejarah karena tragedi yang lebih besar lagi: temuan korupsi di sana-sini, penggelapan dan penyelewengan dana, krisis sosial karena duit APBD terkuras bukan untuk pembangunan, sementara orang-orang berada dalam kebingunan venues eks-PON yang super-megah (stadion utama, hotel atlet, gedung-gedung olahraga) itu hendak dibuat apa.

Ini bukanlah kekhawatiran yang lahir dari sikap skeptis. Ini suara hati anak kampung yang lahir dan besar di tempat di mana PON megah-mewah itu baru saja berlangsung, yang di tengah rasa bangga telah menjadi bagian dari tuan rumah pesta olahraga terbesar Indonesia, juga menyimpan kegundahan; apakah setelah pesta semua akan baik-baik saja? ***