Elite

Apa sesungguhnya yang diperbuat kaum elite, pejabat-pejabat negara, tokoh publik, dan juga orang-orang politik, bagi rakyat yang selama ini selalu mereka sebut sebagai “yang harus dilayani dan diperjuangkan”? Bukankah orang-orang sok hebat itu sebenarnya lebih sibuk dengan urusan mereka sendiri?

INI sungguh pertanyaan paling basic, di luar setumpuk pertanyaan lain terkait komitmen dan janji para penyelenggara negara, yang di tengah kenikmatan hidup mereka oleh macam-macam fasilitas yang dibiayai rakyat, masih saja mengaku menjadi abdi masyarakat.

Dalam sebuah diskusi yang saya ikuti baru-baru ini, seorang direktur jenderal di sebuah kementerian negara terang-terangan bilang bahwa istilah “abdi masyarakat” itu sebenarnya membuat mereka, sebagai pejabat, menjadi sulit terhindar dari kemunafikan.  “Ya munafiklah namanya, karena menjadi abdi itu cenderung luhur, tanpa pamrih, tidak dibayar pun jadi. Sementara pejabat seperti saya, kan jelas menerima pamrih.”

Pak dirjen mengatakan, yang terbaik sebenarnya pejabat negara diperlakukan sebagai seorang profesional, yang bekerja dalam bidang public services, dan untuk itu lumrah dituntut profesionalitasnya serta dibayar dengan nilai kompensasi yang profesional pula. “Itu lebih fair,” kata dia. Jadi, jangan pernah disebut sebagai abdi masyarakat, pelayan rakyat, atau kata-kata lain yang seolah menempatkan seorang pejabat pada posisi lebih banyak “memberi” tinimbang “menerima”.

Faktanya, para elite kita kaya-kaya, bukti bahwa mereka memang banyak “menerima”. Hidup berkecukupan dan rata-rata dilingkupi kemewahan. Anak istri dan keluarganya makmur, tak pernah pusing dengan kebutuhan hidup apapun apalagi sekadar kenaikan harga BBM. Kita bisa tengok, misalnya, seorang menteri yang baru setahun menjabat, bisa menambah pundi-pundi hartanya hingga Rp3 miliar. Memangnya, berapa sih gaji (resmi) seorang menteri?

Kalau bicara resmi dan tak resmi, memang jadi repot. Gaji pejabat-pejabat di Indonesia konon paling murah di Asia. Tetapi soal kekayaan, boleh tanding. Pejabat di pemerintahan Singapura yang gajinya tinggi-tinggi itu, misalnya, tahu bahwa pembelanja di mal-mal mahal di Orchad Road kebanyakan istri-istri pejabat dari Indonesia. Orang-orang kaya di Hongkong paham kalau ada serombongan ibu-ibu yang suka borong-borong barang di shopping center, datangnya mesti dari Indonesia.

Indeks pendapatan rata-rata penduduk kita rendah, tetapi giliran daftar manusia terkaya, orang Indonesia selalu ada di posisi teratas.

***

Pejabat-pejabat gemar sekali bicara mengentaskan kemiskinan, memberi mimpi mengenai kesejahteraan rakyat, padahal yang disejahterakan diri mereka sendiri. Petinggi negeri acap berucap tentang gerakan hemat energi, efisiensi, padahal pemborosan terbesar anggaran republik ini tak lain dan tak bukan adalah untuk membiayai ragam kenikmatan pejabat: rumah dinas dengan segala kebutuhannya, mobil dinas, perjalanan dinas, macam-macam insentif dan tunjangan, dan seterusnya.

Lantas sebandingkah sudah kenikmatan yang diterima para pejabat itu dengan “abdi” mereka kepada negara, di tengah fakta bahwa yang tampak di permukaan lebih sering justru kesibukan para elite berebut kekuasaan? Elite kita begitu bersemangat kalau urusannya sudah soal kekuasaan. Konflik kepengurusan partai politik, misalnya, diperdebatkan dengan sangat terbuka tanpa sedikit pun rasa malu, jauh melangkahi substansi: untuk apa sebenarnya orang-orang itu berpolitik. Kalau para elite sudah ribut urusan partai, mereka lupa urusannya dengan rakyat.

Ketika harga BBM naik, pejabat pembuat kebijakan dan elite penolak kebijakan sama-sama sibuk mencitrakan diri. Pembuat kebijakan berusaha meyakinkan bahwa keputusan naik harga adalah satu-satunya jalan menghindari kebangkrutan, sementara elite penolak kebijakan mencari celah untuk menyebut hal itu tidak pro-rakyat dan dialah yang seolah-olah pro-rakyat. Dua kekuatan ini saling berbalas pendapat, berlomba bikin iklan di televisi untuk mempengaruhi opini, dan rakyat tetap saja jadi objek penderita.

Elite-elite di parlemen sama mabuknya. Sibuk urusan koalisi, kaukus, penghimpunan kekuatan untuk impeachment, interpelasi, protes sana-sini, kalau perlu pakai cap jempol darah segala. Begitu ada urusan lain, ternyata soal video atau foto mesum. Atau kedapatan menerima suap, terlibat skandal keuangan bersama bank sentral, kecebur korupsi dana fee dan komisi.

Bukan hanya para pejabat peyelenggara negara, elite lain di ranah publik pun sama kacaunya. Aktivis LSM, pegiat organisasi, pemimpin laskar ini dan itu, sama-sama memperjuangkan kepentingan masing-masing. Sekalipun ada hubungannya dengan orang banyak, itu justru karena kepentingan orang banyak itulah jembatan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Elite kita akhirnya semakin anteng nangkring di menara gading, jauh tinggi di awang-awang tak terjangkau bahkan oleh akal manusia kebanyakan. ***