Parade Miskin

Inilah negeri di mana semua yang serba paradoks menjadi lazim; orang-orang hidup miskin di atas tanah mereka yang kaya.

HARGA BBM bakal naik lagi. “Tak lebih dari 30 persen,” kata petinggi republik. Masih jauh rencana itu. Belum begitu jelas kapan bermula. Tetapi semua sudah panik begitu rupa. Pasar merespon cepat: harga-harga kebutuhan pokok melonjak, seolah memang menunggu momen. Napas industri tersengal, sebab naiknya ongkos produksi tak sejalan dengan peningkatan penjualan. Pengusaha menjerit, karena laba yang berkurang masih harus digerogoti oleh tuntutan karyawan meminta kenaikan gaji. Sementara harga BBM belum benar-benar naik.

Seorang kawan, samasekali tanpa terlihat bercanda, bilang: tak ada masalah BBM naik berapapun, sepanjang masih terbeli. Artinya, mahal dan murah itu relatif, tergantung menurut ukuran siapa. Mahal bagiku belum tentu mahal bagimu. Bila melihat komposisi orang miskin, menengah dan kaya di Indonesia, maka tentu saja tanpa dinaikkan pun harga BBM sekarang sebenarnya sudah mahal luar biasa.

Statistik perekonomian penduduk kita memberi alasan sangat jelas untuk itu. Sebuah lembaga penelitian pernah merilis data, orang-orang superkaya Indonesia berjumlah kira-kira 5.000 orang. Inilah mereka yang duitnya “meteran”, menguasai sebagian besar mesin ekonomi republik ini, tak pernah pusing dengan cashflow, berbelanja barang-barang wah sesuka hati, tinggal di rumah supermewah dengan mobil-mobil berkelas, makan makanan bergizi setiap hari, juga traveling ke luar negeri kapanpun dan ke manapun hendak pergi.

Satu tingkat di bawah para superkaya ini, ada orang-orang kaya, yang jumlahnya sekitar 5 juta orang, berpenghasilan di atas Rp5 juta sebulan. Kemudian barulah masyarakat menengah, berpenghasilan Rp3-5 juta per bulan, yang jumlahnya di kisaran 20 juta orang. Mereka orang-orang Indonesia yang hidupnya relatif aman tenteram, dengan jaminan kesehatan dan asuransi hari tua yang memadai.

Selebihnya? Inilah potret mayoritas penduduk Indonesia; berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan (90 juta jiwa) dan tak memiliki penghasilan tetap (110 juta jiwa). Sungguh, komposisinya 90:10. Ada 10 persen penduduk menengah ke atas dan 90 persen menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah ini 40 persen di antaranya miskin sekali, kurang gizi, dan terjebak di bumi tempatnya berpijak karena tak pernah berpergian ke mana-mana.

Persoalan belum selesai. Statistik kesejahteraan (atau lebih tepatnya ketidaksejahteraan) penduduk Indonesia itu menyuguhkan data lain yang lagi-lagi paradoksal. Yakni pembagian kue ekonomi yang ternyata juga berkomposisi 90:10. Kalau 90 persen penduduk Indonesia adalah menengah ke bawah dan 10 persen lagi menengah ke atas, maka yang 10 persen ini ternyata menguasai 90 persen kue ekonomi nasional, sementara mereka yang 90 persen menengah ke bawah hanya kebagian 10 persen sisanya.

Sebutlah misalnya kue ekonomi nasional tahun ini Rp100 triliun, maka 200 juta (90 persen) orang miskin Indonesia hanya menikmati Rp10 triliun saja. Sedangkan Rp90 triliun sisanya dinikmati oleh 25 juta orang-orang kaya dan superkaya. Ketika pemerintah dengan bangga menyebut pertumbuhan ekonomi nasional membaik, maka sesungguhnya yang menikmati hanyalah 25 juta orang itu, karena merekalah para pelaku investasi yang menggerakkan mesin ekonomi.

***

Dan para penyelenggara pemerintahan lagi-lagi mengumbar rencana bodohnya. Untuk meredam kekecewaan rakyat atas kebijakan kenaikan harga BBM itu, dibuatlah lagi program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin. Setiap keluarga berhak atas subsidi uang Rp100 ribu per bulan, dengan syarat utama harus mengaku miskin. Subsidi itu menurut hitung-hitungan pemerintah cukup memadai sebagai kompensasi menghadapi dampak kenaikan harga BBM.

Maka tunggulah pemandangan pilu itu sebentar lagi; orang-orang antre mengular di depan kantor pos demi belas kasihan semu; berharap selembar uang Rp100 ribu yang betapapun sebagai rezeki memang harus disyukuri, tetap menjadi penanda betapa kemiskinan telah diparadekan secara masif di negeri yang pernah bangga dengan slogan gemah ripah loh jinawi ini.

Miskin itu penyakit, dan sebagai penyakit ia menular. Ketika parade kemiskinan berlangsung di mana-mana di seluruh penjuru negeri, maka sesungguhnya pemerintah sedang menyebarkan virus kemiskinan kepada segenap rakyatnya. Semakin banyak saja orang mengaku miskin dan bahkan kalau perlu bangga dengan status itu. Tak sedikit yang harus marah-marah dan mengamuk karena namanya tak masuk daftar orang miskin. Mungkin doanya pun telah berubah: minta kepada Tuhan agar dimiskinkan, supaya kebagian BLT. Bukankah itu penyakit?

Bahwa BBM harus naik, ya naiklah. Itu pahit dan menyakitkan, memang. Tapi jangan pula kepahitan dan kesakitan yang harus ditanggung rakyat itu hendak seolah-olah diobati dengan kebijakan populis semacam BLT, yang di satu sisi pasti bermanfaat bagi rakyat miskin, tapi di sisi lain justru menumbuhkan mental miskin yang makin akut di masyarakat.

Jangan tanya soal kebutuhan, sebab Rp100 ribu subsidi BLT itu pastilah sangat berguna (malah kurang tentu saja) bagi hidup sehari-hari rakyat miskin Indonesia. Justru karena kebutuhannya lebih dari itu, maka pemerintah harus bikin program yang lebih cerdas dan sungguh-sungguh pro-rakyat. Sesuatu yang bisa membuat hidup rakyat jadi lebih baik tanpa harus terhinakan sebagai kaum miskin yang dibelaskasihani.

Kita patut sedih ketika para petinggi negeri dengan bangga menyebut “belas kasihan kepada rakyat miskin” sebagai prestasi pemerintah. BLT untuk keluarga miskin, jaminan kesehatan rakyat miskin, sekolah gratis bagi rakyat miskin, dan macam-macam program lain yang selalu saja diembel-embeli “untuk rakyat miskin”, kerap diklaim sebagai kemurah-hatian pemerintah kepada rakyatnya. Atau lebih spesifik bentuk kepedulian si pemangku jabatan kepada rakyatnya. Padahal itu sungguh bukan belas kasihan. Bukan pula bantuan. Bukan murah hati, apalagi prestasi. Itu semua adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban melaksanakan tugas yang dimandatkan rakyat.

***

Jadi, naikkan sajalah harga BBM itu. Jangan pernah takut. Apalagi kalau perhitungan logisnya memang BBM harus naik. Pasti akan ada gelombang protes, ekonomi guncang, dan kepusingan massal tak terkira. Tetapi sekali lagi jangan khawatir, termasuk dengan ancaman, misalnya, kalau BBM naik maka presiden turun.

Hidup rakyat memang akan tambah sulit dengan kebijakan ini. Tetapi percayalah rakyat tak perlu diajari bagaimana cara berhemat, cara mengatur keuangan keluarga yang tak sebanding dengan kebutuhan, atau mengakali penghasilan yang pas-pasan. Mereka sudah ahli untuk semua urusan itu. Seribu satu cara telah dikuasai.

Justru para pejabat publik yang harus belajar keluar dari kebiasaan manja, apa-apa minta dilayani, segenap keperluan dipenuhi, hidup bermewah-mewah dengan aneka fasilitas, dan tanpa rasa malu terus saja korupsi. Kalau bicara subsidi BBM, misalnya, yang setiap hari menikmati justru pejabat-pejabat kita itu, yang mobil dinas mewahnya ber-CC tinggi dan karena itu boros bahan bakar, yang ruang kerja di kantor-kantor mereka memakai pendingin setiap waktu dan karena itu boros listrik, yang rumah dinasnya penuh lampu taman, lampu hias, juga macam-macam alat elektronik – dan itu semua dibayar dari duit rakyat.

Sudah jelas sumber masalah republik ini ada pada pejabat-pejabatnya yang tak tahu diri. Pemborosan anggaran belanja terjadi di mana-mana. Ini karena para pejabat harus terus dilayani dan pelayanannya mesti kelas satu. Kalau pejabat daerah ke Jakarta, tidurnya di hotel berbintang padahal sudah dibangun wisma daerah dengan dana APBD. Sebaliknya kalau pejabat dari Jakarta ke daerah, harus dijamu dengan mewah seolah mereka berhak untuk itu.

Anggaran untuk rumah-rumah dinas pejabat, dengan perabot dan keperluan dapur yang mahal, adalah bentuk pemborosan lainnya. Biaya operasional, komunikasi, dan macam-macam perjalanan dinas dalam dan luar negeri, juga menjadi sumber pemborosan yang rutin menggerogoti duit rakyat.

Andai saja ada niat baik dan tekad kuat memangkas berbagai pemborosan dalam penggunaan anggaran, dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk hajat hidup rakyat – seperti kalimat indah dalam UUD 45 itu, Indonesia sungguh akan menjadi negeri kaya dalam pengertian sesungguhnya. Negeri dengan rakyat yang makmur meski harga BBM dinaikkan berkali-kali lipat mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. ***