Politikus Pemalas

KABAR dari gedung wakil rakyat tak kunjung menggembirakan. Di tengah kekecewaan atas kinerja legislatif yang payah, publik justru disuguhi fakta betapa buruknya disiplin kerja sebagian anggota dewan. Jangankan ”bersiaga” di kantor mereka yang mewah, demi ”melayani” rakyat yang seolah-olah diwakili, bahkan untuk rapat dan sidang penting pun para pemalas itu dengan begitu mudahnya membolos.

Macam-macam alasan bisa dikemukakan, termasuk dalih bahwa kerja kedewanan bukanlah kerja seperti pegawai yang mesti ngantor pukul delapan pagi dan pulang jam empat sore. ”Justru wakil rakyat harus sering-sering di luar kantor, aktif bergerak ke masyarakat. Jemput bola,” kata seorang anggota dewan.

Ya, tentu saja dipujikan kalau urusan di luar kantor itu memang berhubungan dengan kerja memperjuangkan nasib rakyat. Masalahnya, dari beberapa anggota dewan yang sudah memberi penjelasan, tak satu pun yang menyebut kesibukan mereka di luar kantor berhubungan dengan kepentingan publik. Ada yang mengaku jarang ngantor karena sedang sibuk di partai politik, ada yang karena kesehatannya sedang terganggu dan harus berobat atau istirahat, ada pula yang tengah dibelit masalah keluarga dan karenanya mesti membagi konsentrasi antara mengurusi keluarga dengan mengurusi pekerjaan di dewan.

Kita tak menafikkan kenyataan bahwa di tengah kewajiban mengabdi kepada masyarakat, wakil rakyat pun adalah manusia biasa; mereka bisa sakit, bisa punya anggota keluarga yang sakit, bisa dibelit masalah pribadi, bisa terganggu waktunya untuk urusan di luar pekerjaan, bisa dilanda kebosanan yang berujung malas.

Tetapi itulah risiko menjadi pejabat publik. Wakil rakyat apalagi. Mereka digaji besar untuk bekerja, dan ketahuilah, pekerjaan mereka sebenarnya tak tergolong berat-berat amat. Kalau memang ada urusan di luar pekerjaan yang ternyata begitu penting dan tak bisa ditinggalkan, silakan saja. Tapi apa pantas tetap terima gaji?

Bagaimana mungkin rakyat harus memaklumi sebuah kenyataan tentang seorang wakil rakyat yang lebih sering membolos daripada bekerja, dengan alasan apapun, dan untuk itu dia rutin memakan gaji (buta) yang nilainya bisa lebih 10 kali lipat lebih besar dari upah minimum para buruh? Kata teman saya, saking jengkelnya dia, ”Memangnya gaji itu dibayar pakai duit nenekmu!”

Inilah juga problemnya: ada wakil rakyat yang sangat jarang ke kantor, nyaris tak pernah ikut rapat dan sidang-sidang penting, super malas deh pokoknya, tetapi selalu hadir ke kantor di awal bulan untuk mengambil gaji bulanan. Juga, celakanya lagi, tetap menerima tanpa malu honor-honor sidang yang tak pernah diikutinya itu. Sidangnya mangkir, honornya diambil.

Ini memang praktik lazim yang sama buruknya dengan kelakuan sebagian pejabat kita, yang sering mengambil dana perjalanan dinas padahal tak ikut berangkat. ”Ambil mentahnya saja,” kata mereka. Pertanggungjawaban dana perjalanan dinas memang cukup dengan selarik tanda tangan. Tak peduli benar-benar melakukan perjalanan atau tidak. Kelengkapan administrasi sudah cukup mewakili kepercayaan lembaga-lembaga auditor bahwa uang negara telah dipergunakan sebagaimana mestinya.

***

Meski jarang di kantor, tak biasa terlihat di ruang rapat, anggota dewan pemalas tetap eksis di masyarakat karena rutin jadi sumber berita di koran-koran. Memberi tanggapan untuk macam-macam soalan, dengan pernyataan-pernyataan yang selalu dibumbui kata-kata heroik seperti ”demi rakyat”, ”kepentingan khalayak”, ”aspirasi publik” dan sebagainya. Sebuah upaya pencitraan diri seolah-olah dia begitu pedulinya dengan urusan rakyat.

Saya sempat tertawa sendiri, ketika seorang wakil rakyat yang sok tahu, bikin pernyataan di koran mengenai penyertaan modal Perusda Ketenagalistrikan Kaltim sebesar Rp 96 miliar dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Tanjung Batu, Tenggarong Seberang. Dia, yang belakangan diketahui merupakan salah seorang anggota dewan paling malas, nyerocos soal ”nasib” dana APBD Kaltim Rp 96 miliar dalam proyek itu.

Untuk pembangkit listrik yang sangat jelas dibangun demi mengatasi parahnya krisis listrik di Kaltim, si wakil rakyat sedemikian rupa menyoal penyertaan modal Rp 96 miliar dari APBD Kaltim. ”Itu duit rakyat, harus jelas dimanfaatkan untuk apa,” katanya. Lha kurang jelas apa manfaat membangun pembangkit listrik?

Dia tentu bukan orang bodoh (maaf kalau dugaan saya ternyata salah) yang tidak tahu bahwa Rp 96 miliar, yang merupakan sebagian kecil saja dari total nilai proyek pembangkit listrik itu, jauh lebih jelas manfaatnya bagi rakyat Kaltim tinimbang ratusan miliar duit APBD yang disedot setiap tahun (sekali lagi, setiap tahun!) untuk membiayai 45 orang anggota DPRD Kaltim, yang sebagian di antaranya adalah pemalas dan tak begitu jelas kerjanya apa.

Bandingkan pula Rp 96 miliar untuk mendukung proyek kemaslahatan rakyat Kaltim itu dengan hampir Rp 4 triliun anggaran penyelenggaraan PON XVII 2008, yang dengan mudah lolos dalam pembahasan anggaran di legislatif, sementara setelah PON selesai, tak begitu jelas apakah faedahnya cukup sebanding dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan.

Sekadar membuat misal, yakinlah, kalau dibikin angket, rakyat Kaltim akan memilih Rp 4 triliun itu dipakai membangun pembangkit listrik (kira-kira bisa untuk 2 x 200 MW) daripada sekadar membeli gengsi sebagai tuan rumah pekan olahraga.

Tengok juga anggaran untuk dinas-dinas dan instansi, dalam bilangan puluhan hingga ratusan miliar rupiah, yang setiap tahun menguap bersama ketidakjelasan hasil pembangunan. Atau anggaran untuk pemilu gubernur yang jumlahnya seperempat triliun rupiah lebih itu. Juga puluhan miliar rupiah dana bansos yang mengucur ke banyak kantong para petualang yang hidupnya berlindung di balik kedok organisasi.

Cobalah sebagai wakil rakyat, anggota legislatif bertanya kepada rakyatnya, apakah semua itu memang lebih penting dibiayai dari kepentingan terbebasnya rakyat dari krisis listrik?

Bahkan kalau boleh jujur, sungguh, rakyat sebenarnya lebih memerlukan listrik daripada wakil rakyat!

***

Tak jelas benar bagaimana politikus-politikus pemalas di gedung legislatif kita itu akan disikapi. Pimpinan DPRD hanya bisa memberi imbauan. Badan Kehormatan memble menunggu laporan. Fraksi-fraksi sekadar berjanji bikin evaluasi. Partai-partai lebih sering penuh kesungkanan, unggah ungguh, ewuh pakewuh, nyaris tak bisa berbuat apa-apa.

Dan para pemalas tetap melenggang dalam kesibukannya sendiri sembari rutin mengambil gaji, tunjangan, honor-honor rapat, upah sidang, juga fee-fee (ah tak perlu dijelaskan panjang lebar soal yang terakhir ini), tanpa pernah malu apalagi merasa bersalah. Bahkan biar disumpahi dengan kalimat ”memangnya ini uang nenekmu!”, wakil rakyat kita boleh jadi cuek-cuek saja, karena toh rakyat memang sudah biasa diperlakukan sebagai nenek-nenek yang gampang dikibuli. ***