Menanti Gubernur Seperempat Triliun

 

DEMOKRASI itu mahal. Begitulah salah seorang anggota KPU di daerah saya berujar, suatu hari. Di saat tingkat kepercayaan publik kepada para pejabat terus menipis, pemilihan kepala daerah tampaknya menjadi semakin tidak menarik. Bukan saja yang terpilih nanti, siapapun dia, diyakini akan sama saja kelakuannya dengan yang sudah-sudah, ongkos besar untuk memilih seorang gubernur pun dianggap tak cukup sebanding dengan maslahat yang bakal dirasakan rakyat. 

”Tetapi kan kita tetap perlu gubernur,” sungut seorang kawan. Masalahnya, si kawan kemudian berteori, tinggal bagaimana seharusnya gubernur dipilih. Pemilihan langsung, sebagai buah reformasi, menurutnya belum cukup memberi rakyat pengalaman menggembirakan. ”Banyak tipu-tipunya lah orang-orang itu.”

Kalimantan Timur sedang bersiap menggelar pemilihan gubernur, yang untuk kali pertama dalam sejarah Bumi Etam, dipilih secara langsung. Di tengah kasak-kusuk bursa figur, tebar pesona sejumlah bakal calon, ”jual-beli perahu” dan juga rencana-rencana koalisi, KPU, sebagai pelaksana pemilu, bikin kejutan dengan usulan dana yang, sungguh gila-gilaan; Rp 271 miliar. Lebih seperempat triliun duit APBD harus dikuras untuk pesta politik lima tahunan ini. Angka yang fantastis karena jumlahnya lebih dua kali lipat anggaran pilkada DKI Jakarta yang ”hanya” Rp 124 M.

Masalahnya, pesta politik siapakah sebenarnya pemilihan gubernur? Lebih banyak orang menyebut para politikuslah pemilik pesta itu. Kenduri kaum elite, kata yang lain. Rakyat sendiri, seperti biasanya, hanya dinilai atas dasar jumlah suara, yang sejauh bisa dibeli, akan dibeli. Namanya juga jual-beli, selesai transaksi, putuslah hubungan. Baru didekati kelak menjelang pemilihan lagi.

Maka, sudah menjadi cerita usang betapa banyak janji-janji kampanye menguap bersama kemaharepotan, yang sebagiannya dibuat-buat, para pejabat selama periode jabatannya. ”Memang tak semua orang bisa terpuaskan. Pembangunan harus bertahap, diselesaikan satu demi satu,” begitu alasan para pejabat itu. Biasanya dilanjutkan dengan kalimat populer ini; ”Kalau ingin terpuaskan semuanya, pilihlah lagi saya di periode berikutnya.”

Tetapi hebat bin ajaib. Meski sangat paham janji-janji politik terjamin keingkarannya, masyarakat kita masih saja terus berbaik hati; berlelah-lelah datang ke TPS di hari pencoblosan, duduk rapi di antrean, masuk ke bilik-bilik suara dan menjatuhkan pilihan, memasrahkan diri untuk ditipu lagi. Untuk hal itu tak jarang mereka harus jeda dari kewajiban kerja menghidupi anak-istri.

Di saat yang sama, para penggiat politik biasanya berkumpul di sudut-sudut coffee shop hotel berbintang, terbahak-bahak dalam gurauan politik semalam suntuk, sambil memantau perkembangan perolehan suara. Dalam situasi di mana hasilnya menggembirakan, pembicaraan biasanya berlanjut ke urusan pemenuhan komitmen-komitmen, pelunasan atas harga dan biaya, atau sekurang-kurangnya mengatur pesta kemenangan.

Setelah pesta berakhir, rakyat kembali ke urusannya sendiri. Para penebar janji yang telah menjadi pejabat, akan sibuk dengan macam-macam kegiatan; salah satunya, tentu saja, kegiatan mengembalikan modal. Sesekali foto mereka tampil di koran-koran, dengan tubuh berbalut safari atau jas berdasi. Bicara tentang nasib rakyat susah di seminar-seminar mewah di gedung serbaguna yang wah. Hadir di acara seremoni sambil memasang wajah dingin sekadar untuk menjaga wibawa.

Di tengah masa jabatan, beragam urusan hukum mulai mengganggu tidur. Seminggu bisa dua-tiga kali ke Jakarta, pergi pulang, demi memenuhi undangan pemeriksaan KPK atau Kejaksaan Agung. Nyaris tak lagi ada waktu memikirkan apa yang disebut sebagai ”pengabdian”. Alih-alih berusaha memenuhi janji-janji kepada rakyat.

Yang tak terjerat hukum, atau terjerat juga tapi berhasil meloloskan diri (inilah hebatnya hukum di republik ini hehehe), akan mengalihkan kesibukan di menjelang akhir masa jabatan. Untuk apa lagi kalau bukan untuk merebut kembali kursi. Rakyat? Ah… emang gue pikirin.

***

Dua ratus tujuh puluh satu miliar rupiah. Bila diurai dengan uang pecahan 50 ribuan, duit sebanyak itu jumlahnya sama dengan 5.420.000 lembar! Dengan ukuran panjang duit 50 ribuan lebih kurang 15 cm, maka kalau semua uang ini kita sambung lantas dibentang, panjangnya mencapai 813 kilometer! Jarak yang lebih kurang sama dengan jalan darat dari Balikpapan sampai Nunukan.

Bayangkanlah lagi ilustrasi ini; uang 50 ribuan sejumlah Rp 271 miliar itu kita padatkan menjadi 54.200 gepok (setiap gepok berisi 100 lembar/Rp5 juta). Kalau segepok tebalnya 1 cm, maka duit rakyat sebanyak itu bila ditumpuk bakal mencapai tinggi 542 meter. Berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan bangunan tinggi manapun di republik ini.

Ini memang uang gede. Membayangkannya saja kita bisa mabuk. Kalau mau iseng cobalah hitung Rp 271 miliar itu memakai pecahan duit Rp1000, atau koin-koin 500 rupiah. Kantor KPU Kaltim pun bakal tenggelam ketumpukan koin sebanyak itu.

Uang gede inilah yang bakal dihamburkan demi memilih seorang gubernur, yang, celakanya lagi, belum tentu membuat Kaltim menjadi lebih baik. Maka, anggota KPU Kaltim yang menyebut demokrasi itu mahal, tampaknya memang sedang tidak bercanda. ***