Wakil Rakyat 4D++

Suatu hari, di atas pesawat menjelang take off, seorang wakil rakyat marah-marah. Pasalnya, pramugari mengatakan bahwa sebagai penghormatan, si wakil rakyat diberi bonus kursi kelas eksekutif. “Tidak bisa! Saya ini legislatif, bukan eksekutif…”

***

PERDEBATAN seru yang paling sering kita dengar dari gedung wakil rakyat adalah gonjang-ganjing urusan mereka sendiri. Dari ribut-ribut pembentukan fraksi dan komisi sampai tuntutan kocok ulang unsur pimpinan. Suatu hari legislatif kita sibuk merancang perjalanan keluar daerah, demi menghabiskan dana ngelencer yang sudah dianggarkan. Di hari lain perdebatan bergeser ke soal rapelan tunjangan, mobil dinas atau fasilitas laptop.

Begitulah. Terlalu banyak hajat pribadi harus diurusi. Di tengah pandir manis bahwa “konstituen adalah nomor satu”, para penebar janji pada musim kampanye ini mungkin hanya menyisakan sepersekian saja dari waktu dan energinya untuk benar-benar mengurusi rakyat. Selebihnya, yang tentu lebih banyak, adalah urusan sendiri. Kalaupun ada urusan yang kadar jamaknya meningkat, biasanya tak jauh-jauh dari ihwal politik juga; suksesi kepengurusan di parpol, atau, pada masa di mana pilkada mendekat, adalah kasak-kusuk siapa yang mesti diusung jadi calon kepala daerah.

Maka, tengoklah beragam cerita wakil rakyat kita belakangan ini. Di Tenggarong, anggota DPRD berserah-terima palu sidang di sebuah rapat panmus karena sang ketua mengundurkan diri. Kontras dengan situasi itu, di Balikpapan, sang ketua sudah didorong-dorong untuk mundur, tapi tak kunjung bergeser dari kursi panasnya – yang benar-benar panas karena secara hukum sudah tak lagi sah untuk diduduki.

Di Tarakan, ada anggota DPRD yang ketangkap memakai narkoba, menyusul jejak mantan wakil rakyat di Balikpapan yang sudah masuk sel lebih dulu untuk kasus yang sama. Di Samarinda, sas-sus beredar dari mulut ke telinga tentang mantan anggota dewan yang menguasai transaksi bank tanah. Di Bontang, wakil rakyatnya saling lempar somasi, bukan saja karena masalah pergantian antar waktu (PAW), tetapi juga kesepakatan setengah kamar untuk fraksi gabungan yang belakangan dilanggar. Di Penajam Paser Utara, legislatif berselisih paham dengan eksekutif, sehingga RAPBD pun telat dibahas.

Dalam lingkup lebih besar, kita patut mengingat, bagaimana sejumlah anggota DPRD se-Indonesia bergabung dalam semacam organisasi, menuntut pemerintah pusat mengurungkan rencana menarik dana rapelan yang sudah terlanjur mereka terima. Wakil-wakil rakyat itu menginap di hotel berbintang, merancang strategi-strategi, menyusun senarai tuntutan, lantas berunjuk rasa ke Senayan.

Di sudut Indonesia yang lain sudah hal lumrah anggota DPRD bersatu memperjuangkan nasib. Ada yang minta tunjangan perumahan, karena merasa diperlakukan tak adil mengingat pejabat eksekutif diberi fasilitas rumah dinas. Ada yang menuntut tunjangan hari tua demi jaminan kesejahteraan setelah kelak tak lagi menjabat. Ada pula yang kompak bersepakat menaikkan gaji mereka sendiri dengan menganggarkannya di APBD – sebuah pekerjaan yang tak sulit karena panitia anggaran di dewan punya posisi tawar luar biasa dalam penentuan pos-pos dana APBD.

Dalam keseharian, tengoklah aktivitas di gedung-gedung wakil rakyat di tempat Anda. Apa sebenarnya yang dilakukan anggota parlemen? Untuk hal-hal teknis, ada staf sekretariat yang telah terlatih mengerjakan. Yang sedikit serius dan pakai mikir diserahkan kepada staf ahli. Anggota dewan sendiri cukup duduk manis menghadiri rapat-rapat, ngobrol dan ngerumpi di waktu senggang, lantas tanda tangan di sejumlah kertas; dari lembar kehadiran sampai lembar tanda bukti terima uang.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran beberapa orang wakil rakyat –mungkin ada juga ya— yang bekerja sungguh-sungguh, begitulah potret umum lembaga legislatif kita. Dulu malah ada istilah populer, 4D; datang, duduk, diam, dengkur, yang belakangan menjadi 4D++ (baca = 4D plus plus) karena ada tambahan dapat dan damai. Maksudnya, setelah dapat (uang, tip, sogokan dan yang satu spesies dengan itu), maka ber-damai.

Kita sebenarnya merindukan wakil rakyat yang, bila perlu, berkelahi setiap hari karena membela rakyat yang diwakili. Bukan ribut-ribut urusan sendiri; perebutan kursi, pembagian jatah perjalanan dinas, saling iri fasilitas karena ada yang dapat Fortuner sementara yang lain tidak, mosi tak percaya dan somasi karena proses PAW terganjal kengototan orang lama yang terlanjur nyaman, dan sebagainya, dan seterusnya.

Tapi, apa boleh bikin. Sistem membuat kontrol terhadap wakil rakyat cenderung menjadi kolektif. Kecuali bagi mereka yang secara individu tersangkut kasus kriminal, semisal narkoba, baik-buruknya berpuluh-puluh anggota dewan lain sungguh tak terukur. Karena itu ada saja anggota dewan yang, sejak dilantik, sampai akhirnya mengakhiri masa jabatan, hanya menjadi penggembira. Jangankan berbicara memberi pendapat di koran, dalam rapat-rapat pun anggota semacam ini hanya datang mengisi daftar hadir.

Seorang kawan punya pendapat agak ngawur. Dia bilang, kalau ditimbang-timbang manfaat dan mudarat, mungkin lebih baik tak perlu ada lembaga legislatif. Ia mengusul DPRD dibubarkan saja. Katakanlah, seperti diatur undang-undang, wakil rakyat punya tiga fungsi; representasi (keterwakilan), legislasi (merumuskan perda dsb), dan kontrol (pengawasan), maka fungsi-fungsi itu sesungguhnya bisa disubstitusi. Bisa tergantikan.

Representasi, misalnya. Dalam teori, fungsi ini memosisikan DPRD sebagai lembaga ”penghubung”, tempat rakyat mengadu dan berkeluh kesah, lantas DPRD ”menyalurkan” ke pemerintah (eksekutif). Tetapi praktiknya, rakyat sekarang tak merasa cukup terwakili lagi, sehingga, ketika ada urusan dengan eksekutif, langsung datang saja ke kantor bupati, kantor wali kota, atau kantor gubernur. Tak perlu ”menitip aspirasi” di DPRD. Fungsi representasi itu juga dalam banyak hal beralih ke media massa. Banyak orang memilih mengadu lewat koran daripada datang ke DPRD hanya untuk ”ditampung”.

Fungsi pengawasan, sudah ada BPK, BPKP, kejaksaan, ditambah lagi bermacam-macam komisi, dari komisi persaingan usaha sampai komisi pemberantasan korupsi. DPRD memang bisa meng-impeach kepala daerah. Bisa memanggil kepala-kepala dinas. Tapi sekeras-keras sikap DPRD, pejabat eksekutif kita sekarang masih lebih takut dengan KPK.

Urusan membuat dan merumuskan peraturan juga bukanlah persoalan rumit. Bisa difasilitasi pemerintah lewat public hearing, melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholder yang lantas bersepakat dan membuat keputusan bersama. Sebuah keputusan dengan keterlibatan publik yang maksimal seperti ini, boleh jadi, malah memiliki kadar legitimasi yang lebih kuat.

So, kalau mau, bisa juga dicoba dulu barang satu atau dua tahun, kita hidup tanpa wakil rakyat. Lha sekarang tanpa gubernur saja bisa kok. Lumayan ’kan, APBD bisa menghemat setahun anggaran untuk gaji, macam-macam tunjangan, uang perjalanan dinas dan dana ini-itu yang selama ini mengalir deras ke rekening puluhan wakil rakyat di setiap daerah.

Eh, tetapi, sekali lagi tetapi, nih, namanya juga ide ngawur, jangan ditanggapi serius lah ya. Nanti bikin sakit hati.

***

Tersebutlah kisah, dari sebuah negara antah berantah. Muncul kebijakan baru yang belum pernah dilakukan di negeri lain; semua orang yang menjabat sebagai WAKIL dinaikkan pangkatnya. Wakil presiden jadi presiden, wakil direktur jadi direktur, wakil komandan jadi komandan, wakil gubernur jadi gubernur, wakil bupati jadi bupati, wakil camat jadi camat, begitu seterusnya, sampai wakil ketua RT jadi ketua RT.

Banyak pihak bersuka cita menyambut kebijakan ini. Ketika semua rencana sudah mantap, diajukanlah program ini ke DPR setempat untuk memperoleh persetujuan. Ternyata, semua anggota DPR kompak menolak dengan sekeras-kerasnya. Betul-betul menolak dengan keras. Bahkan sangat keras.

Alasannya, program ini menyengsarakan para WAKIL RAKYAT karena harus alih status menjadi RAKYAT. ***