Inilah penghasilan “resmi” DPR, yang oleh sebagian orang sekarang kepanjangannya dipelesetkan sebagai Dewan Penyengsara Rakyat.
PENGHASILAN TETAP BULANAN
1. Gaji Pokok Rp4.200.000
2. Tunjangan Jabatan Rp9.700.000
3. Tunjangan Khusus Rp3.000.000
4. Tunjangan Istri Rp420.000
5. Tunjangan Anak Rp168.000
6. Tunjangan Beras Rp95.000
7. Uang Paket Rp750.000
8. Fasilitas rumah (listrik, telpon, PAM) Rp2.000.000
9. Tunjangan Komunikasi Intensif Rp3.000.000
10. Staf Pribadi Rp2.000.000
11. Tunjangan Operasional Rp10.000.000 (baru)
Sub Total Rp35.333.000
PENGHASILAN LAIN-LAIN
1. Tunjangan renovasi rumah Rp20.000.000/tahun = Rp1.670.000/bulan
2. Tunjangan Transportasi Rp70.000.000/tahun = Rp5.830.000/bulan
3. Menghadiri Persidangan Rp150.000
4. Masuk dalam Pansus Rp750.000
5. Tunjangan reses per hari Rp150.000
6. Uang Hotel tiap reses Rp1.200.000
7. Tiket pesawat pulang-pergi (menyesuaikan)
Sub Total Penghasilan lain-lain/bulan = Rp7.500.000 (minimal karena masih ditambah nomor 3,4,5 6,7)
Total Penghasilan/bulan = Rp35.333.000 + Rp7.500.000 = Rp42.833.000
Perkiraan penghasilan resmi anggota DPR RI minimum Rp50 juta/bulan.
Yang tidak resmi…?? hmmm, percaya atau tidak, boleh jadi lebih besar dari yang resmi.
Apa gerangan yang membuat wakil rakyat kita layak mendapat penghasilan sebesar itu? Sesuaikah sudah pengabdian mereka dengan penghargaan yang diberikan negara?
Jalan-jalanlah ke Senayan. Juga ke gedung-gedung wakil rakyat di daerah-daerah. Tengoklah aktivitas mereka sehari-hari. Bila tak ada sidang, anggota parlemen yang ngantor tak melakukan kegiatan lain kecuali berbincang-bincang, baca koran, lantas membubuhkan tandatangan (biasanya di atas kwitansi). Yakinlah masih lebih banyak yang tidak ngantor. Lha ketika ada sidang saja yang hadir sering tak mencukupi quorum.
Ketika bersidang, sebagian besar mereka hanya diam, sesekali bikin gaduh dengan rebutan interupsi, atau malah tidur. Ketika melakukan kunjungan ke konstituen, mereka tampil bak dewa penolong, berkoar soal kepedulian kepada rakyat, berkisah mengenai sulitnya memperjuangkan aspirasi, padahal cuma basa-basi.
Kunjungan kerja dilakukan sebanyak mungkin, karena semakin banyak traveling semakin bengkak pula rekening, maklum suplai dana perjalanan lumayan gede. Untuk kunjungan atau studi banding ke daerah, selain mendapat dana perjalanan dari sekretariat DPR, si wakil rakyat juga dijamu all in oleh pemda setempat.
Dengan logika apa pun, take home pay resmi yang diterima wakil rakyat jauh melebihi kapasitas pribadi mereka sebagai pekerja. Betapa keuangan negara ini terkuras untuk membayar sekelompok orang yang sesungguhnya tak lebih sebagai benalu saja. Tambah celaka lagi, dengan penghasilan sebesar itu masih ada anggota dewan yang coba-coba korupsi dengan menjadi calo anggaran, minta duit kepada rekanan dan memeras eksekutif yang tengah kejepit masalah. Memalukan.
Bandingkan dengan rata-rata penghasilan penduduk republik ini. Ratusan juta manusia yang konon diwakili kepentingannya oleh anggota dewan yang (juga konon) terhormat itu. Orang-orang kecil yang setiap kali pemilu masih saja rela ditipu.
