RAMADAN tiba. Bulan di mana segala berkah dilimpahkan bersama pintu-pintu surga yang dibuka, pahala dilipatgandakan, kebaikan-kebaikan tercurah dan kejahatan dihalang-halangi. Inilah bulan di mana malaikat-malaikat berdatangan lebih banyak, mendekat di sekeliling kita, mengamini setiap munajat dan doa, menjaminkan ijabah bagi segala nazar dan asa.

Di saat komuni setan-iblis tak berdaya karena terbelenggu dalam kerangkeng, lantas absen mengganggu hidup manusia, bisakah kita berderap tegap pada jalan yang benar, setidaknya untuk sebulan ini saja? Wallahu’alam. Jangan-jangan masih saja ada bibit kejahatan yang tersisa, dan itu ternyata bukan disebabkan oleh godaan setan-iblis, melainkan justru datang dari bakat “kesetaniblisan” diri kita sendiri.

Sebuah berita mengundang tawa. Dalam tayangan kriminal televisi swasta, seorang tersangka pembunuhan membela diri di hadapan polisi. Dia bilang, pembunuhan itu memang benar terjadi. Tetapi spontan dan di luar kendali kesadaran. “Saya seperti kerasukan iblis.”

Berita lain tak kalah uniknya. Seorang tersangka pencabulan anak di bawah umur, menyebut perbuatannya itu dia lakukan karena godaan si setan laknat bin terkutuk. “Saya khilaf. Terlalu mudah mengikuti rayuan setan.” Duh, andai saja bisa diberi hak jawab, mungkin si setan akan berkata dengan lantang; “kamu yang cabul kok aku yang disalahkan.”

Sekarang Ramadan. Meski ada jaminan setan-iblis dibelenggu, kriminal tetap merajalela. Kejahatan masih saja terjadi. Televisi dan koran-koran seperti tak kehabisan bahan menayangkan berita jenis ini. Tentu saja juga korupsi, kebohongan-kebohongan, kemunafikan dan tipu-daya.

Bisa jadi memang ada setan-iblis yang “lolos” saat “razia” menjelang Ramadan, entah sembunyi ketika mau dimasukkan kerangkeng atau melarikan diri setelahnya. Tetapi kemungkinan terbesarnya adalah ini; manusia diberi hati dan pikiran, di mana menjadi baik atau buruk adalah pilihan. Tak peduli bulan apa pun juga, sebab iblis dan setan sebenarnya provokator saja.

***

Di saat pelajaran paling berharga dalam ibadah puasa adalah menahan hawa nafsu, kita justru disuguhi pemandangan sebaliknya; dibandingkan hari biasa, Ramadan mengundang lebih banyak orang memadati pasar, mal dan plaza, berbelanja macam-macam kebutuhan, memborong bertroli-troli barang dan menghabiskan bergepok uang. Haruskah, untuk urusan semacam ini, kita lagi-lagi menyalahkan setan?

Peradaban membuat manusia menjadi semakin konsumtif. Ukuran kekhusyukan ibadah puasa bukan lagi pada seberapa seseorang bersikap prihatin dan meresapi makna lapar-dahaga, sebagai bentuk solidaritas atas betapa banyak orang di tempat lain harus berpuasa sepanjang tahun karena dibelit kemiskinan, tetapi malah pada kualitas menu sahur dan varian makanan di waktu berbuka.

Itu lantas membuat puasa menjadi semacam wisata kuliner dalam bentuknya yang lain. Perubahan siklus makan harian dari pagi-siang-malam menjadi dini hari dan petang. Kualitas makanan harus ditingkatkan sebab kuantitasnya berkurang. Dan itu berarti tambahan anggaran belanja rumah tangga, karena di saat berbuka harus ada dua-tiga jenis kudapan, sepoci teh hangat, segelas es campur, dawet atau kopyor, juga sekeranjang buah-buahan – sesuatu yang pada hari-hari biasa kerap tak terlalu dirisaukan.

Repotnya, di tengah konsumsi dan belanja yang meningkat berlipat-lipat itu, produktivitas justru menurun. Jam kerja pegawai negeri dikurangi, dengan alasan butuh waktu untuk menyiapkan saat berbuka puasa, seperti halnya perlu bangun lebih telat karena sahur dan salat subuh telah memotong jatah istirahat. Hidup seolah berubah. Banyak orang menjadi manja – tentu untuk menghindar menyebutnya menjadi malas.

Masjid-masjid penuh orang tidur selepas zuhur. Bangun ketika azan asar mengumandang, salat berjamaah, lantas tidur lagi sampai menjelang berbuka. Meski tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ada pahala yang lebih besar lagi, tentu saja, bagi orang-orang yang tetap beraktivitas memakmurkan bumi di tengah shaum-nya yang suci.

Gang-gang permukiman dipadati cengkerama bocah-bocah bermain petasan. Remaja-remaja sibuk dengan permainan kekanak hingga menjelang tengah malam. Maklum besok jam masuk sekolah ditoleransi molor hingga satu jam. Pemuda-pemuda nongkrong main kartu sambil menunggu sahur. Sebagian yang lain menunggang motor kebut-kebutan di jalanan.

***

Ramadan, pada akhirnya, juga menjustifikasi sebuah kebijakan aneh pemerintah kita. Inilah saat di mana tempat-tempat hiburan malam harus berhenti beroperasi. Tutup pintu bagi tamu atas nama apa yang disebut sebagai “menghormati orang yang melaksanakan ibadah puasa”. Tempat-tempat itu dicap sebagai tak layak, berbau maksiat dan harus dihentikan untuk sementara. Nanti, setelah Ramadan lewat dan para pendoa berharap kembali menjadi fitrah sesuci bayi, bau maksiat ini dipersilakan ditebar lagi.

Lalu di mana logikanya? Bukankah maksiat tetap saja maksiat, entah Ramadan atau bukan! Betapa lucunya pemerintah kita membuat kebijakan izin beroperasi bagi hiburan malam di 11 bulan dalam setahun dan menutupnya satu bulan selama Ramadan. Apakah karena 11 bulan yang lain itu bukan bulan suci, lantas tempat maksiat dipersilakan beroperasi?

Padahal, kalau dipikir-pikir, justru di saat Ramadan inilah seharusnya tempat hiburan malam, yang disebut berbau maksiat itu, dibiarkan buka. Kalau perlu malah dibuka selebar-lebarnya. Sekadar untuk memastikan bahwa apabila ada manusia yang dugem ke sana, mereka datang bukan karena godaan iblis atau setan. Mereka datang atas kemauan pribadi dan godaan diri sendiri. Sebab iblis dan setan kan sedang terbelenggu dalam kerangkeng hehehe.

Yang jadi soal bukanlah kebijakan menutup tempat hiburan malam di saat Ramadan. Tetapi kebijakan membiarkannya buka di saat bukan Ramadan. Kalau tempat-tempat itu diyakini berbau maksiat, apa pemerintah memang hanya ingin menyelamatkan warganya dari perbuatan dosa di saat Ramadan saja? Lantas membiarkan maksiat merajalela di 11 bulan berikutnya? Memangnya, larangan berbuat maksiat hanya ketika Ramadan, sehingga selepas bulan suci, hawa nafsu boleh diumbar lagi?

Sikap manusia memang kerap unik. Selama puasa, dalam perbincangan sehari-hari, sering kita dengar ungkapan, misalnya, “nggak boleh bohong ya, lagi puasa kan?”. Atau sebuah iklan televisi di mana seorang anak kecil berkata pada ibunya; “Mama, orang puasa kan harus sabar ya, Ma.” Padahal, puasa atau tidak puasa, kita tetap saja tak boleh bohong. Puasa atau tidak puasa, kita ya mesti sabar.

***

Ramadan berulang setiap tahun bersama macam-macam keunikan. Orang-orang mendadak gemar makan wadai (kue/kudapan) dan pasar wadai pun bertebaran di setiap sudut kota. Masjid-masjid dan musala tiba-tiba penuh dengan jamaah meskipun biasanya hanya di awal-awal dan dijamin terus berkurang menjelang lebaran. Anak-anak yatim kebanjiran hadiah dan panti-panti asuhan kewalahan menerima order acara buka puasa bersama. Ustaz-ustaz sibuk memenuhi undangan mengisi kultum di kampung-kampung.

Para politikus menggelar acara di sekretariat partai, berbagi takjil dan makanan buka puasa sembari menitip pesan-pesan politik. Pejabat-pejabat roadshow safari Ramadan hingga ke pelosok-pelosok dengan senyum dibuat-buat seolah bebas masalah dan ahli ibadah. Para saudagar kaya bikin acara buka puasa di ballroom hotel yang suasananya lebih mirip pesta makan malam bertitel gala dinner.

Tempat-tempat belanja menabur diskon gede-gedean. Jauh sebelum Lebaran, iming-iming harga murah membuat banyak yang ngiler lantas mengutang dengan harapan dua pekan ke depan bisa dibayar dengan jatah THR. Kampanye produk menghubungkan semua promosi dengan keajaiban puasa; iklan-iklan televisi, reklame-reklame di jalan raya dan brosur-brosur penganjur hedonisme yang tercecer di depan rumah-rumah kita.

Ramadan akhirnya disambut bukan saja sebagai bulan penuh magfirah, tetapi juga ritual yang tak melulu berhubungan dengan religi; ada kepentingan politik, juga bisnis, yang bagi banyak pihak justru semakin membuktikan bahwa sang holy month memang benar-benar penuh berkah.

Selamat menikmati indahnya puasa. Selamat berjuang menuju fitrah. Maaf lahir batin. ***

 

SETIAP kita dianugerahi potensi menjadi baik atau buruk, dengan otoritas sepenuhnya pada diri kita sendiri hendak memanfaatkan yang mana; apakah cukup salah satu potensi saja atau malah kombinasi keduanya. Orang bisa tampak baik di hadapan orang lain meski sejatinya ia buruk sekali. Tampil manis di muka umum demi menutup wajah bopeng yang tersembunyi di balik topeng.

Sebab hidup adalah pilihan. Sepanjang pilihan itu diputuskan dalam kesadaran lahiriah sebagai makhluk berakal, maka manusia tak bisa mengelak dengan dalih, katakanlah, berlaku jahat di luar kesadaran. Atau, yang sering kita dengar, ”terpaksa” melakukan kejahatan. Dipaksa oleh siapa? Bagaimana kalau yang memaksa adalah hasrat dalam diri? Bisakah tetap disebut sebagai ”terpaksa”?

Meski memiliki potensi kebaikan sekaligus keburukan, manusia tetap mendapat kuasa untuk menentukan hasrat mana yang harus dipenuhi. Para penganjur hidup lurus kerap menyebutnya sebagai pengendalian hawa nafsu. Semacam usaha mengatur keseimbangan antara kewajiban berbuat baik dan keharusan mengabaikan perbuatan buruk. Dan ini adalah pekerjaan sehari-hari, karena dalam hal apa pun hidup memang menghadapkan kita pada, selalu saja, pilihan-pilihan dengan implikasi yang bisa positif bisa pula negatif.

Jangankan urusan seserius surga-neraka, untuk pilihan apakah kita hendak selamat di akhirat kelak dan untuk itu harus banyak-banyak beramal saleh, atau cuek saja dengan nasib hari akhir sehingga menjalani hidup suka-suka, bahkan yang seolah sepele seperti sarapan pagi pun kita harus memutuskan sebuah pilihan. Memutuskan sarapan atau tidak sarapan sudah satu soal. Setelah itu, kita masih harus menentukan pilihan lain lagi; sarapan apa, di mana, dengan siapa, porsinya seberapa dan sebagainya, dan seterusnya.

Maka, memenuhi sebuah hasrat atau mengabaikannya adalah pilihan, dan kita dipercaya menjadi panglima atas diri kita sendiri; kita yang menentukan menjadi baik atau buruk hidup kita.

***

Saya termasuk percaya bahwa korupsi, entah sebagai budaya maupun penyakit, adalah buah dari manajemen hasrat yang salah pada sebagian kita. Betapa ”sang panglima” tak sanggup menolak hasrat berbuat jahat, bahkan meskipun latar belakang agama dan pendidikan sudah begitu kuatnya. Mau bukti? Tengoklah nama-nama koruptor yang divonis bersalah belakangan ini. Mereka bukan saja tampil alim sehari-hari, tetapi juga bergelar doktor dan profesor.

Penghuni penjara bukan lagi melulu pelaku kriminal berwajah beringas dengan tubuh penuh tato, yang sepanjang hidupnya mungkin tak pernah mendengar ceramah agama dan mengenyam pendidikan, tetapi juga orang-orang terhormat yang selama ini diciumi tangan dan kakinya, dipuja-puja sebagai raja, dihormati karena cendikia, dielu-elukan seakan-akan begitu sempurna dan mulia. Yang menyedihkan, mereka bukan dipenjara karena harus membela kebenaran atau melawan kebatilan – seperti kisah-kisah heroik yang biasa kita dengar. Mereka dipenjara karena korupsi duit rakyat.

Dalam kasus pejabat-pejabat yang terlibat penilepan uang negara, hasrat untuk korupsi mungkin terlalu dominan sehingga bukan saja mengalahkan hasrat mengabdi dan berbuat baik bagi rakyat, tetapi juga menenggelamkan keinginan berlaku jujur. Hebatnya, selalu saja ada dalih untuk membenarkan setiap perbuatan, meskipun dalih itu harus dibuat-buat dan diliputi kebohongan. Dosanya pun menjadi ganda; sudah korupsi, berbohong pula.

Hukum di republik ini memang masih sangat toleran terhadap perbuatan korupsi. Selain vonis penjara bagi koruptor sering lebih ringan dibandingkan kejahatan jenis apapun, termasuk sekelas maling ayam, ukuran korup atau tidak korup pun sebenarnya hanya sebatas hukum administratif saja. Orang dituduh korupsi ketika secara administratif pertanggungjawaban uang yang dipakainya bermasalah. Kalau administrasi beres, ya no problem, meskipun sebenarnya korupsi juga.

Penanganan kasus-kasus korupsi selama ini belum menyentuh asas moralitas dan kepatutan, karena mengukurnya memang sulit. Artinya, para pejabat kita sebenarnya boleh memakan uang rakyat, sepanjang administrasinya lengkap dan tak kedapatan melanggar undang-undang. Siapapun dipersilakan korupsi selama uang yang dikorupsi itu mendapat legitimasi hukum, dan karena itu berstatus legal. Hahaha, korupsi yang legal, begitulah. Masalah patut dan tak patut biar jadi urusan dengan Tuhan.

Itu sebabnya kita hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan betapa pejabat-pejabat publik kita kaya raya. Untuk ukuran camat dan kepala desa saja banyak yang tampak sangat berkecukupan, terutama bila pembandingnya adalah masyarakat kebanyakan yang konon mereka urusi dan ayomi.

Kepala-kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, orang-orang ”berdahi” di pemerintahan, sudah galib kaya-kaya. Jangan tanya sekelas bupati, karena ada bupati di Kaltim yang saking kayanya bisa ”menitip uang pengembalian” Rp 34 miliar lebih untuk pengganti uang yang dituduhkan telah dikorupsinya. Itu sebabnya, jangan kaget bila pejabat-pejabat yang divonis penjara karena korupsi, masih tetap kaya raya setelah bebas kelak, meskipun sebagian hartanya sudah dikuras untuk membayar ganti kerugian negara.

Fakta ini membuat banyak anak muda kita akhirnya tergiur juga jadi pegawai negeri, dengan harapan kelak kariernya bagus dan bisa naik kelas jadi pejabat. Atau melibatkan diri ke partai politik sambil menyusur jalan menuju jaminan hidup mapan di masa depan. Di jalur politik ini karier malah bisa melompat-lompat di luar dugaan. Misalnya, ada yang baru dua tahun jadi wakil rakyat, sudah mengoleksi beberapa mobil mewah dan rumah mentereng, padahal sebelum jadi anggota legislatif ke mana-mana pakai sepeda motor dan tinggal di rumah kontrakan. Bukan hendak tampil sederhana, tapi karena waktu itu memang masih tak punya apa-apa.

***

Mari kita bikin hitung-hitungan sederhana. Gaji tertinggi seorang bupati paling banter Rp 15 juta sebulan (sangat mungkin lebih kecil dari ini). Ditambah tunjangan ini-itu, ya kira-kira bisa menjadi Rp 50 juta sebulan. Ini sungguh pendapatan resmi. Kalau kita tambahkan pendapatan ”tidak resmi” maksimal 10 kali lipatnya saja, ketemu angka Rp 500 juta sebulan. Wow, besar sekali? Nanti dulu. Mari kita tengok hitung-hitungan berikutnya.

Untuk jadi bupati dalam sebuah pemilihan langsung, sudah lazim istilah ”menyewa perahu” agar diusung partai politik. Semacam mahar untuk sebuah lamaran. Tarifnya bervariasi. Tetapi dari cerita-cerita yang beredar selama ini, angkanya tak kurang dari Rp 5 miliar. Proses sosialisasi dan kampanye memakan biaya tak kalah gede. Bisa dua kali lipat harga ”sewa perahu”, kira-kira Rp 10 miliar. Total, Rp 15 miliar. Itu modal minimum saja, karena pengakuan beberapa kepala daerah, mereka menghabiskan uang lebih dari itu.

Lha, kalau pendapatan sebagai bupati ”hanya” Rp 500 juta sebulan, maka perlu waktu 30 bulan untuk balik modal. Lebih separo masa jabatan. Itu dengan catatan Rp 500 juta itu dipakai untuk balikin modal semuanya. Jadi, bahkan setelah ditambah pendapatan tak resmi pun, dalam logika apa saja, masih sulit mengembalikan Rp 15 miliar dalam waktu segera.

Nah, bayangkanlah kalau si bupati ”lurus-lurus” saja, tanpa mencari pendapatan tak resmi. Dengan pendapatan maksimal Rp 50 juta sebulan, dia harus mengembalikan biaya Rp 15 miliar dalam waktu 5 tahun masa jabatan. Itu sama dengan Rp 3 miliar setiap tahun, atau Rp 250 juta setiap bulan. Hmm, katakanlah gaji resmi yang maksimal Rp 50 juta tadi semuanya dipakai untuk mencicil pengembalian modal, dari mana nombokin kekurangan Rp 200 juta per bulan? Apa iya ada yang masih mau jadi bupati kalau bakal nombok begini?

Hebatnya, entah cari modal dari mana, ada kepala daerah yang belum habis masa jabatan, malah sudah bersiap bertarung lagi dalam pilkada berikutnya, untuk jabatan yang lebih tinggi tentu saja. Kita lantas bertanya-tanya, apa modal untuk pilkada sebelumnya sudah kembali? Lalu ke mana cari modal baru untuk pilkada yang baru?  Iya kalau modalnya Rp 15 miliar. Kalau lebih? Untuk informasi kita-kita aja nih, modal maju jadi gubernur konon tak kurang dari Rp 30 miliar!

***

Beda antara korupsi dan tidak korupsi menjadi setipis kulit bawang, ketika yang kita bicarakan adalah hukum administrasi dan legalitas penggunaan uang negara. Tetapi bila perbincangannya masuk pada ihwal etika, moral dan kepatutan, maka rasanya sulit menghindarkan kecurigaan kita bahwa pejabat publik yang kaya-kaya itu sebenarnya koruptor semua.

Mereka bukan pewaris harta dari moyang yang kaya, bukan pula penemu harta karun seperti kisah dalam dongeng-dongeng petualangan. Mereka juga tak dikenal sebagai pemilik perusahaan atau ahli niaga. Hidup mereka selama ini sangat bergantung pada pekerjaan sebagai ”abdi rakyat”. Dari mana duit menumpuk kalau bukan karena keberadaan mereka di lembaga pemerintah? Apa iya bisa kaya tanpa korupsi?

Entahlah. Anggap saja ini pertanyaan ceroboh dari seorang rakyat yang mau tau urusan pejabat. Atau lazimnya kecemburuan orang miskin kepada orang kaya. Bahwa korupsi memang (masih dan terus) terjadi di mana-mana, dan republik ini tetap betah saja berada di urutan atas negara-negara terkorup di dunia, begitulah faktanya. Seorang kawan dengan enteng berujar kepada saya, ”… hasrat korupsi ada pada setiap kita. Kalau kamu jadi pejabat dan kesempatannya ada, kamu mungkin akan korupsi juga.”

Hahaha, saya tertawa, kemudian berdoa: kalau begitu, Ya Allah, jangan pernah berikan kesempatan itu. ***