INI sungguh pertanyaan paling basic, di luar setumpuk pertanyaan lain terkait komitmen dan janji para penyelenggara negara, yang di tengah kenikmatan hidup mereka oleh macam-macam fasilitas yang dibiayai rakyat, masih saja mengaku menjadi abdi masyarakat.

Dalam sebuah diskusi yang saya ikuti baru-baru ini, seorang direktur jenderal di sebuah kementerian negara terang-terangan bilang bahwa istilah “abdi masyarakat” itu sebenarnya membuat mereka, sebagai pejabat, menjadi sulit terhindar dari kemunafikan. “Ya munafiklah namanya, karena menjadi abdi itu cenderung luhur, tanpa pamrih, tidak dibayar pun jadi. Sementara pejabat seperti saya, kan jelas menerima pamrih.”

Pak dirjen mengatakan, yang terbaik sebenarnya pejabat negara diperlakukan sebagai seorang profesional, yang bekerja dalam bidang public services, dan untuk itu lumrah dituntut profesionalitasnya serta dibayar dengan nilai kompensasi yang profesional pula. “Itu lebih fair,” kata dia. Jadi, jangan pernah disebut sebagai abdi masyarakat, pelayan rakyat, atau kata-kata lain yang seolah menempatkan seorang pejabat pada posisi lebih banyak “memberi” tinimbang “menerima”.

Faktanya, para elite kita kaya-kaya, bukti bahwa mereka memang banyak “menerima”. Hidup berkecukupan dan rata-rata dilingkupi kemewahan. Anak istri dan keluarganya makmur, tak pernah pusing dengan kebutuhan hidup apapun apalagi sekadar kenaikan harga BBM. Kita bisa tengok, misalnya, seorang menteri yang baru setahun menjabat, bisa menambah pundi-pundi hartanya hingga Rp3 miliar. Memangnya, berapa sih gaji (resmi) seorang menteri?

Kalau bicara resmi dan tak resmi, memang jadi repot. Gaji pejabat-pejabat di Indonesia konon paling murah di Asia. Tetapi soal kekayaan, boleh tanding. Pejabat di pemerintahan Singapura yang gajinya tinggi-tinggi itu, misalnya, tahu bahwa pembelanja di mal-mal mahal di Orchad Road kebanyakan istri-istri pejabat dari Indonesia. Orang-orang kaya di Hongkong paham kalau ada serombongan ibu-ibu yang suka borong-borong barang di shopping center, datangnya mesti dari Indonesia.

Indeks pendapatan rata-rata penduduk kita rendah, tetapi giliran daftar manusia terkaya, orang Indonesia selalu ada di posisi teratas.

***

Pejabat-pejabat gemar sekali bicara mengentaskan kemiskinan, memberi mimpi mengenai kesejahteraan rakyat, padahal yang disejahterakan diri mereka sendiri. Petinggi negeri acap berucap tentang gerakan hemat energi, efisiensi, padahal pemborosan terbesar anggaran republik ini tak lain dan tak bukan adalah untuk membiayai ragam kenikmatan pejabat: rumah dinas dengan segala kebutuhannya, mobil dinas, perjalanan dinas, macam-macam insentif dan tunjangan, dan seterusnya.

Lantas sebandingkah sudah kenikmatan yang diterima para pejabat itu dengan “abdi” mereka kepada negara, di tengah fakta bahwa yang tampak di permukaan lebih sering justru kesibukan para elite berebut kekuasaan? Elite kita begitu bersemangat kalau urusannya sudah soal kekuasaan. Konflik kepengurusan partai politik, misalnya, diperdebatkan dengan sangat terbuka tanpa sedikit pun rasa malu, jauh melangkahi substansi: untuk apa sebenarnya orang-orang itu berpolitik. Kalau para elite sudah ribut urusan partai, mereka lupa urusannya dengan rakyat.

Ketika harga BBM naik, pejabat pembuat kebijakan dan elite penolak kebijakan sama-sama sibuk mencitrakan diri. Pembuat kebijakan berusaha meyakinkan bahwa keputusan naik harga adalah satu-satunya jalan menghindari kebangkrutan, sementara elite penolak kebijakan mencari celah untuk menyebut hal itu tidak pro-rakyat dan dialah yang seolah-olah pro-rakyat. Dua kekuatan ini saling berbalas pendapat, berlomba bikin iklan di televisi untuk mempengaruhi opini, dan rakyat tetap saja jadi objek penderita.

Elite-elite di parlemen sama mabuknya. Sibuk urusan koalisi, kaukus, penghimpunan kekuatan untuk impeachment, interpelasi, protes sana-sini, kalau perlu pakai cap jempol darah segala. Begitu ada urusan lain, ternyata soal video atau foto mesum. Atau kedapatan menerima suap, terlibat skandal keuangan bersama bank sentral, kecebur korupsi dana fee dan komisi.

Bukan hanya para pejabat peyelenggara negara, elite lain di ranah publik pun sama kacaunya. Aktivis LSM, pegiat organisasi, pemimpin laskar ini dan itu, sama-sama memperjuangkan kepentingan masing-masing. Sekalipun ada hubungannya dengan orang banyak, itu justru karena kepentingan orang banyak itulah jembatan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Elite kita akhirnya semakin anteng nangkring di menara gading, jauh tinggi di awang-awang tak terjangkau bahkan oleh akal manusia kebanyakan. ***

Banyak orang mungkin lupa, 10 tahun yang lalu, harga bensin masih Rp1.200. Seribu dua ratus rupiah, kawan. Pada masa sekarang, buat bayar ongkos parkir pun sudah nggak dapat lagi. Kalau belanja di mini market, duit segitu malah kerap dikonversi menjadi sebutir permen sebagai pengganti koin kembalian. Harga solar lebih murah lagi, hanya separonya, dan karena itu dulu banyak orang memilih beli mobil diesel supaya irit bahan bakar.

Sejak tiga tahun lalu, hingga hari ini, seliter bensin sudah terdongkrak jadi Rp4.500. Beberapa hari ke depan bakal naik lagi jadi Rp6.000. Begitu dahsyat “pertumbuhan” ekonomi sehingga dalam waktu 10 tahun, harga BBM melambung 500 persen. Tentu bukan cuma Indonesia yang merasakan hal ini. Sebab kenaikan harga BBM juga megikuti meledaknya harga minyak mentah dunia – yang gila-gilaan itu.

Ah, tapi kita tak perlu pusing membincangkan angka-angka. Tengok saja info grafik yang saya kutip dari Harian Jawa Pos itu (klik pada gambar untuk memperbesar). Betapa sebenarnya kita ini makhluk yang gampang lupa dan karena itu, ketika BBM harus naik lagi, sebenarnya rakyat paling miskin pun hanya perlu sedikit waktu untuk beradaptasi. Bahwa pemerintah was-was dengan keputusan menaikkan harga BBM, mungkin hanya karena pejabatnya takut kehilangan jabatan. Tak jauh-jauh lah dari urusan menyelamatkan kedudukan.

Itu sebabnya, sebelum harga naik, ada semacam usaha menghimpun respon masyarakat. Sinyal-sinyal bakal terjadi kenaikan harga BBM dilempar ke publik. Pejabat-pejabat mengeluarkan omongan bersayap, yang saking hebatnya sayap itu ucapannya terbang melayang-layang bikin penasaran. Orang-orang diberi waktu untuk marah-marah dulu, melampiaskan semua kekekesalan. Yang mau demo silakan demo, sampai energinya terkuras sendiri. Yang suka berkomentar, bikin pernyataan, menulis artikel, termasuk ngoceh di blog seperti ini, dibiarkan sibuk sesuka-suka hati. Begitu semua lelah, antiklimaks, barulah gong ditabuh: BBM benar-benar naik.

Gonjang-ganjing tak bisa dihindari. Rumusnya memang sudah begitu. Orang miskin pasti berteriak meski ada iming-iming BLT. Orang kaya ikut ngomel karena walaupun hidupnya tetap nyaman, pasti akan ada pembengkakan biaya di mana-mana, dan itu artinya tombol (-) di kalkulator bakal lebih sering dipencet ketimbang tombol (+) seperti hari-hari sebelumnya. Orang menengah, yang miskin tidak tapi kaya juga belum, akan sama pusingnya. Bahkan bakal paling pusing dibandingkan yang posisinya jelas-jelas miskin atau jelas-jelas kaya.

Tetapi itu tidak lama. Hanya beberapa hari, beberapa pekan, atau kalau apes pun ya sampai beberapa bulan. Setelah itu orang harus kembali pada hidupnya lagi. Harus menata diri sebaik mungkin supaya bisa bertahan di dunia yang makin kejam ini. Sampai akhirnya terbiasa, lalu lupa kalau BBM pernah naik.

Kalau prosesnya lambat, ada banyak cara untuk mempercepat. Teori manajemen isu mengajarkan banyak penyelenggara negara untuk membuat skenario di mana sebuah isu ditenggelamkan oleh isu yang lain. Seorang kawan malah sibuk bikin tebak-tebakan, kira-kira isu apa yang akan digelindingkan (atau seolah-olah menggelinding sendiri) untuk melawan isu protes nasional pasca kenaikan harga BBM nanti. Tebakannya macam-macam. Dari soal wabah flu burung, kekisruhan sosial atas aliran sesat, atau yang sudah basi seperti terorisme.

Orang akan lupa memprotes kenaikan harga BBM karena ada isu lain yang lebih menarik perhatian. Dan itu pasti ada. Percayalah. Kalau nasib baik, pejabat pemerintah yang dituntut mundur akan terselamatkan oleh isu baru itu. Tetapi bisa juga tidak mujur, kalau misalnya yang dimaksud isu yang “lebih menarik perhatian” itu justru peristiwa runtuhnya rezim oleh people power, seperti kejadian 10 tahun silam.

Usaha melawan kekuasaan sesungguhnya adalah usaha melawan lupa. Itu kata Milan Kundera, dulu sekali. Kita memang gampang lupa, segampang kita menjadi makhluk pengadaptasi perubahan seekstrem apapun. Jangankan bensin naik jadi Rp6.000 per liter, dilipat lagi sampai Rp9.000 per liter pun sebenarnya kita akan mampu beradaptasi. Dan selama proses adaptasi itu, kita akan marah-marah sebentar, sebelum akhirnya lupa.

Inilah mungkin yang menjadi modal pemerintah sekarang menaikkan harga BBM. Kepercayaan bahwa teori lupa Milan Kundera akan menyelamatkan, termasuk atas citra yang sedang dibangun untuk kepentingan suksesi kepemimpinan 2009.

Jadi, mari menikmati harga baru BBM.

HARGA BBM bakal naik lagi. “Tak lebih dari 30 persen,” kata petinggi republik. Masih jauh rencana itu. Belum begitu jelas kapan bermula. Tetapi semua sudah panik begitu rupa. Pasar merespon cepat: harga-harga kebutuhan pokok melonjak, seolah memang menunggu momen. Napas industri tersengal, sebab naiknya ongkos produksi tak sejalan dengan peningkatan penjualan. Pengusaha menjerit, karena laba yang berkurang masih harus digerogoti oleh tuntutan karyawan meminta kenaikan gaji. Sementara harga BBM belum benar-benar naik.

Seorang kawan, samasekali tanpa terlihat bercanda, bilang: tak ada masalah BBM naik berapapun, sepanjang masih terbeli. Artinya, mahal dan murah itu relatif, tergantung menurut ukuran siapa. Mahal bagiku belum tentu mahal bagimu. Bila melihat komposisi orang miskin, menengah dan kaya di Indonesia, maka tentu saja tanpa dinaikkan pun harga BBM sekarang sebenarnya sudah mahal luar biasa.

Statistik perekonomian penduduk kita memberi alasan sangat jelas untuk itu. Sebuah lembaga penelitian pernah merilis data, orang-orang superkaya Indonesia berjumlah kira-kira 5.000 orang. Inilah mereka yang duitnya “meteran”, menguasai sebagian besar mesin ekonomi republik ini, tak pernah pusing dengan cashflow, berbelanja barang-barang wah sesuka hati, tinggal di rumah supermewah dengan mobil-mobil berkelas, makan makanan bergizi setiap hari, juga traveling ke luar negeri kapanpun dan ke manapun hendak pergi.

Satu tingkat di bawah para superkaya ini, ada orang-orang kaya, yang jumlahnya sekitar 5 juta orang, berpenghasilan di atas Rp5 juta sebulan. Kemudian barulah masyarakat menengah, berpenghasilan Rp3-5 juta per bulan, yang jumlahnya di kisaran 20 juta orang. Mereka orang-orang Indonesia yang hidupnya relatif aman tenteram, dengan jaminan kesehatan dan asuransi hari tua yang memadai.

Selebihnya? Inilah potret mayoritas penduduk Indonesia; berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan (90 juta jiwa) dan tak memiliki penghasilan tetap (110 juta jiwa). Sungguh, komposisinya 90:10. Ada 10 persen penduduk menengah ke atas dan 90 persen menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah ini 40 persen di antaranya miskin sekali, kurang gizi, dan terjebak di bumi tempatnya berpijak karena tak pernah berpergian ke mana-mana.

Persoalan belum selesai. Statistik kesejahteraan (atau lebih tepatnya ketidaksejahteraan) penduduk Indonesia itu menyuguhkan data lain yang lagi-lagi paradoksal. Yakni pembagian kue ekonomi yang ternyata juga berkomposisi 90:10. Kalau 90 persen penduduk Indonesia adalah menengah ke bawah dan 10 persen lagi menengah ke atas, maka yang 10 persen ini ternyata menguasai 90 persen kue ekonomi nasional, sementara mereka yang 90 persen menengah ke bawah hanya kebagian 10 persen sisanya.

Sebutlah misalnya kue ekonomi nasional tahun ini Rp100 triliun, maka 200 juta (90 persen) orang miskin Indonesia hanya menikmati Rp10 triliun saja. Sedangkan Rp90 triliun sisanya dinikmati oleh 25 juta orang-orang kaya dan superkaya. Ketika pemerintah dengan bangga menyebut pertumbuhan ekonomi nasional membaik, maka sesungguhnya yang menikmati hanyalah 25 juta orang itu, karena merekalah para pelaku investasi yang menggerakkan mesin ekonomi.

***

Dan para penyelenggara pemerintahan lagi-lagi mengumbar rencana bodohnya. Untuk meredam kekecewaan rakyat atas kebijakan kenaikan harga BBM itu, dibuatlah lagi program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin. Setiap keluarga berhak atas subsidi uang Rp100 ribu per bulan, dengan syarat utama harus mengaku miskin. Subsidi itu menurut hitung-hitungan pemerintah cukup memadai sebagai kompensasi menghadapi dampak kenaikan harga BBM.

Maka tunggulah pemandangan pilu itu sebentar lagi; orang-orang antre mengular di depan kantor pos demi belas kasihan semu; berharap selembar uang Rp100 ribu yang betapapun sebagai rezeki memang harus disyukuri, tetap menjadi penanda betapa kemiskinan telah diparadekan secara masif di negeri yang pernah bangga dengan slogan gemah ripah loh jinawi ini.

Miskin itu penyakit, dan sebagai penyakit ia menular. Ketika parade kemiskinan berlangsung di mana-mana di seluruh penjuru negeri, maka sesungguhnya pemerintah sedang menyebarkan virus kemiskinan kepada segenap rakyatnya. Semakin banyak saja orang mengaku miskin dan bahkan kalau perlu bangga dengan status itu. Tak sedikit yang harus marah-marah dan mengamuk karena namanya tak masuk daftar orang miskin. Mungkin doanya pun telah berubah: minta kepada Tuhan agar dimiskinkan, supaya kebagian BLT. Bukankah itu penyakit?

Bahwa BBM harus naik, ya naiklah. Itu pahit dan menyakitkan, memang. Tapi jangan pula kepahitan dan kesakitan yang harus ditanggung rakyat itu hendak seolah-olah diobati dengan kebijakan populis semacam BLT, yang di satu sisi pasti bermanfaat bagi rakyat miskin, tapi di sisi lain justru menumbuhkan mental miskin yang makin akut di masyarakat.

Jangan tanya soal kebutuhan, sebab Rp100 ribu subsidi BLT itu pastilah sangat berguna (malah kurang tentu saja) bagi hidup sehari-hari rakyat miskin Indonesia. Justru karena kebutuhannya lebih dari itu, maka pemerintah harus bikin program yang lebih cerdas dan sungguh-sungguh pro-rakyat. Sesuatu yang bisa membuat hidup rakyat jadi lebih baik tanpa harus terhinakan sebagai kaum miskin yang dibelaskasihani.

Kita patut sedih ketika para petinggi negeri dengan bangga menyebut “belas kasihan kepada rakyat miskin” sebagai prestasi pemerintah. BLT untuk keluarga miskin, jaminan kesehatan rakyat miskin, sekolah gratis bagi rakyat miskin, dan macam-macam program lain yang selalu saja diembel-embeli “untuk rakyat miskin”, kerap diklaim sebagai kemurah-hatian pemerintah kepada rakyatnya. Atau lebih spesifik bentuk kepedulian si pemangku jabatan kepada rakyatnya. Padahal itu sungguh bukan belas kasihan. Bukan pula bantuan. Bukan murah hati, apalagi prestasi. Itu semua adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban melaksanakan tugas yang dimandatkan rakyat.

***

Jadi, naikkan sajalah harga BBM itu. Jangan pernah takut. Apalagi kalau perhitungan logisnya memang BBM harus naik. Pasti akan ada gelombang protes, ekonomi guncang, dan kepusingan massal tak terkira. Tetapi sekali lagi jangan khawatir, termasuk dengan ancaman, misalnya, kalau BBM naik maka presiden turun.

Hidup rakyat memang akan tambah sulit dengan kebijakan ini. Tetapi percayalah rakyat tak perlu diajari bagaimana cara berhemat, cara mengatur keuangan keluarga yang tak sebanding dengan kebutuhan, atau mengakali penghasilan yang pas-pasan. Mereka sudah ahli untuk semua urusan itu. Seribu satu cara telah dikuasai.

Justru para pejabat publik yang harus belajar keluar dari kebiasaan manja, apa-apa minta dilayani, segenap keperluan dipenuhi, hidup bermewah-mewah dengan aneka fasilitas, dan tanpa rasa malu terus saja korupsi. Kalau bicara subsidi BBM, misalnya, yang setiap hari menikmati justru pejabat-pejabat kita itu, yang mobil dinas mewahnya ber-CC tinggi dan karena itu boros bahan bakar, yang ruang kerja di kantor-kantor mereka memakai pendingin setiap waktu dan karena itu boros listrik, yang rumah dinasnya penuh lampu taman, lampu hias, juga macam-macam alat elektronik – dan itu semua dibayar dari duit rakyat.

Sudah jelas sumber masalah republik ini ada pada pejabat-pejabatnya yang tak tahu diri. Pemborosan anggaran belanja terjadi di mana-mana. Ini karena para pejabat harus terus dilayani dan pelayanannya mesti kelas satu. Kalau pejabat daerah ke Jakarta, tidurnya di hotel berbintang padahal sudah dibangun wisma daerah dengan dana APBD. Sebaliknya kalau pejabat dari Jakarta ke daerah, harus dijamu dengan mewah seolah mereka berhak untuk itu.

Anggaran untuk rumah-rumah dinas pejabat, dengan perabot dan keperluan dapur yang mahal, adalah bentuk pemborosan lainnya. Biaya operasional, komunikasi, dan macam-macam perjalanan dinas dalam dan luar negeri, juga menjadi sumber pemborosan yang rutin menggerogoti duit rakyat.

Andai saja ada niat baik dan tekad kuat memangkas berbagai pemborosan dalam penggunaan anggaran, dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk hajat hidup rakyat – seperti kalimat indah dalam UUD 45 itu, Indonesia sungguh akan menjadi negeri kaya dalam pengertian sesungguhnya. Negeri dengan rakyat yang makmur meski harga BBM dinaikkan berkali-kali lipat mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. ***

Lagi-lagi wakil rakyat. Betapa memuakkan sebenarnya membincang orang-orang politik yang kebanyakan berhati busuk itu. Mereka merebut kursi dengan jiwa serakah penuh intrik dan tipu daya. Setelah berhasil duduk, korupsinya lebih dominan dibandingkan pemenuhan kewajiban yang labelnya begitu mulia: pengabdian.

Ah, hari gini, mengabdi untuk nusa bangsa? Kok ya kita ini masih saja percaya. Dalam balutan penampilan sok wibawa, pidato menggebu orang politik memang terus melenakan siapapun. Mereka bicara tentang kepedulian pada rakyat, keberpihakan terhadap yang lemah, juga seolah-olah pembelaan sepenuh hati kepada penegakan rasa keadilan. Buktinya, mereka bahkan sudah jahat sejak dalam pikiran.

Kita pasti tergoda untuk membela sebagian orang politik itu dengan bilang, ah, tak semuanya begitu. Masih ada yang punya nurani, berpolitik dengan bersih dan pakai hati. Apa iya?

Bahkan dalam proses awalnya saja politik itu sudah kotor. Anda harus memoles diri menjadi dewa-super-baik-hebat-sempurna meski sekadar pura-pura, supaya orang memilih Anda. Itu saja tidak cukup. Pemilih harus disogok juga dengan macam-macam cara, entah money politic atau sekadar kesan baik. Orang politik menyebutnya biaya politik. Juga siasat dan strategi mencapai tujuan politik. Toh sebenarnya tetap saja; semua itu kotor.

Politik juga kejam, lebih sering bahkan tak beradab samasekali. Mereka biasa dengan gelak tawa membincangkan nasib orang-orang miskin di sebuah coffee shop hotel sambil menghitung-hitung fee proyeknya kalau perjuangan “membela” orang miskin itu berhasil. Di lain waktu, sudah lazim sekumpulan anggota DPR memusatkan pembahasan sebuah persoalan dengan menyewa ruang rapat hotel berbintang, lengkap dengan kamar untuk masing-masing orang, padahal, kita tahu gedung wakil rakyat yang megah itu punya banyak sekali ruang pertemuan – dan untuk urusan tempat tidur, setiap wakil rakyat telah pula mendapat rumah dinas, yang bagaimana pun kondisinya, pasti lebih baik dari rumah rakyat kebanyakan.

Tengoklah penangkapan dan pengungkapan kasus suap-menyuap para politikus atau pejabat, yang hampir selalu terjadi di kamar hotel. Itulah orang-orang yang mengurus republik ini, yang kalau tampil di hadapan publik selalu saja alim seolah bebas cela, dan ketika kedapatan berlaku buruk atau terbongkar aibnya, pasti punya seribu satu alasan membela diri.

Ketika Al Amin, yang namanya begitu indah dan bagus itu, tertangkap KPK dengan tuduhan terlibat suap-menyuap, sungguh kita tak perlu kaget. Dia hanya sedang sial saja – atau dengan kata lain tak semujur pelaku suap-menyuap yang lain. Sebab soal fee, komisi, uang terima kasih, gratifikasi, dan apapun namanya itu, adalah soal lumrah bin lazim di dunia politik kita. Maklum, berapalah gaji seorang wakil rakyat? Berapalah gaji menteri, gubernur, walikota atau bupati? Mana mungkin cukup membiayai ongkos hidup dan ongkos politik mereka yang super-mahal. Dari mana menutupi kekurangan kalau tidak dari menerima sogok atau korupsi?

Banyak sekali politikus dan pejabat, yang hidup berkelimpahan harta, sungguh kaya-raya sekali dia, padahal kita tahu dengan pasti gajinya dilipat tiga pun belum tentu cukup memenuhi semua itu, sementara dia juga tak punya bisnis lain yang kasat mata. Apalah lagi bisnisnya kalau bukan korupsi, terima komisi sana-sini. Giliran tertangkap, ngakunya jualan permata.

Dan Indonesia terus saja digerogoti para bangsat benalu, orang-orang jahat pengelola republik yang tak tahu malu. ***

Sudah nonton film Fitna? Kalau sudah, marahlah, karena siapapun pantas marah menyaksikan film jahat yang super-tendensius itu. Tapi kalau belum, dengan alasan apa marah-marah?

Saya melihat ada gejala yang aneh, ketika virus marah-marah melanda seluruh negeri sementara sumber kemarahannya (ternyata) belum jelas benar. Orang-orang ribut dengan film dokumenter yang dibuat Geert Wilders, tetapi (lagi-lagi ternyata) belum pernah melihat sendiri filmnya. Hanya dapat cerita dari entah siapa.

Di saat alasan untuk marah belum terpenuhi dengan sempurna, akses menuju sumber buat mencari alasan itu telah ditutup. Situs-situs yang menyediakan file film Fitna diblokir oleh pemerintah atas nama mengendalikan ketertiban dan keamanan nasional. Bersedihlah mereka yang tak sempat melihat film pendek berdurasi 16 menit itu, karena itu berarti hanya bisa bersikap atas dasar alasan yang dimiliki orang lain. Meskipun dengan mencari sedikit agak cerewet sebenarnya masih bisa ditemukan sumber untuk mengunduh film itu, di jagat internet yang demikian luas ini, sikap pemerintah memblokir sejumlah situs betapapun berbuntut kurang menyenangkan.

Ini mirip kisah usang tentang ketololan penghuni rumah yang harus membakar kelambu untuk membasmi nyamuk di pembaringan. Betapa besar manfaat You Tube sebenarnya, sehingga memblokir situs ini sekadar untuk “membakar” film Fitna sungguh berlebihan.

Selesaikah persoalan? Rasanya kok tidak. Seperti halnya usaha pemerintah yang hendak memberantas situs-situs porno, pemblokiran situs seperti You Tube sungguh mencederai niat luhur para penemu internet yang berkhidmat membuat dunia ini nyaman dan menyenangkan, dengan ketidakterbatasan ruang dan segenap kemudahan akses informasi yang menyertainya.

Saya termasuk yang selalu berpikir sederhana, bahwa hidup adalah pilihan. Menjadi baik atau buruk, jahat atau bijak, adalah urusan masing-masing. Dan bukan saja peradaban, semesta ini bahkan menyediakan semuanya – ya yang baik dan buruk itu sekaligus.

Anggaplah internet sebagai semesta. Semua tersedia. Madu dan racun ada. Pilihan ada pada masing-masing kita, mau ambil yang mana.

Maka, campur tangan pemerintah memblokir akses informasi, apakah atas nama anti-pornografi ataupun mengatasi keresahan umat karena film bodoh dari seorang Belanda yang provokatif, adalah gambaran ketololan ketakberdayaan yang patut disesali. ***

Customer D~NET yang terhormat,

Berdasarkan instruksi dari Menteri Komunikasi dan Informatika kepada ISP dan NAP di Indonesia untuk melakukan pemblokiran terhadap situs yang memuat film Fitna, D~NET sebagai bagian dari komunitas ISP di Indonesia, mulai hari Jumat, 4 April 2008 pukul 19:00 juga menerapkan pemblokiran situs-situs tersebut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.

Apabila Anda tertuju ke situs ini, berarti situs yang ingin anda tuju terdapat pada daftar situs yang kami blok. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi 24 Hour Technical Support kami melalui nomor telepon (021) 574-3477 atau email support@dnet.net.id

Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
D~NET

=================================

Pemblokiran Situs yang Memuat Film Fitna

Atas permintaan Menteri Komunikasi dan Informasi No.84/M.KOMINFO/04/08 tanggal 2 April 2008, kami menutup akses situs dan blog yang memuat film Fitna.

Untuk itu pelanggan XL tidak akan bisa mengakses situs-situs sbb, sampai ada pemberitahuan selanjutnya:

* You tube
* My Space
* MetaCafe
* Rapidshare

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, agar maklum adanya.

Terimakasih.

Manajemen XL

Adakah kata yang lebih pantas dari “bodoh”, untuk menggambarkan nasib buruk manusia yang di era modern sekarang, masih saja harus hidup dalam kegelapan di malam yang mestinya benderang. Ini bukan dongeng atau karangan. Inilah fakta keseharian masyarakat Kalimantan, yang masih saja bermasalah dengan listrik, justru di saat sumber energi di pulau ini terus dikuras untuk kegemilangan hidup masyarakat di tempat lain.

Semalam, seperti malam-malam lain yang sudah lewat dan berlalu begitu saja, gelap kembali menjadi teman setia saya dan keluarga. Krisis listrik yang teramat parah di Balikpapan, seperti halnya kota lain yang tersambung dalam interkoneksi PLN; Samarinda dan Tenggarong, membuat saya dan rakyat Borneo kebanyakan harus pasrah menghadapi jadwal pemadaman bergiliran yang tak menentu. Waktunya tak tanggung-tanggung. Bila padam siang hari, maka itu berarti seharian tanpa setrum; dari pukul 07.00 pagi sampai 17.00 sore hari. Kalau kena giliran malam, maka nikmatilah black out sejak lepas maghrib pukul 19.00 sampai malam benar-benar buta ketika jarum jam menunjuk angka 12.

Suatu hari saya cemburu melihat betapa masyarakat Jakarta sudah ribut ketika listrik Jawa-Bali padam tak lebih dari 3 jam. Semua bicara di media. Berkomentar ini-itu, mengecam dan menyesalkan kenapa pemadaman begitu lama. Tiga jam! Tiga jam, kawan! Dan belum tentu setahun sekali. Kami di sini harus menikmati hari tanpa listrik seharian, setiap dua hari sekali, sepanjang bulan, sepanjang tahun!

Di Balikpapan, ada hotel dengan lebih 100 kamar yang sampai hari ini tak kunjung beroleh sambungan listrik dari PLN. Mereka memasang sendiri pembangkit kecil-kecilan, sebuah generator set yang tentu saja rakus minyak. Entah bagaimana hitung-hitungan bisnisnya, karena sampai sekarang hotel itu tampak masih terus beroperasi saja.

Setiap hari, ketika listrik padam, bising mesin genset menjadi polusi suara yang tak terhindarkan. Bukan hanya di kantor dan toko-toko, rumah-rumah di permukiman penduduk pun sekarang rata-rata punya genset. Kebutuhan orang modern tidak lagi sekadar penerangan, yang dulu bisa tergantikan oleh lilin atau lampu teplok. Sekarang orang harus memasak dengan rice cooker bertenaga listrik, minum air panas-dingin dari dispenser bertenaga listrik, mengawetkan bahan-bahan makanan di lemari es yang juga pakai listrik. Bumi semakin panas dan penduduk planet ini sekarang tak bisa tidur tanpa pendingin udara, setidak-tidaknya kipas angin. Dan semua butuh listrik. Posting blog dan blogwalking juga kan pakai listrik :p

Demi melariskan dagangan, banyak pengembang perumahan pasang iklan iming-iming; setiap pembelian satu unit rumah, gratis mesin genset. Sebuah paket yang entahlah berpengaruh apa tidak, karena betapapun harga genset gratisan itu pastilah tak seberapa dibandingkan harga rumahnya.

Sampai sejauh ini, tak ada jalan keluar apapun kecuali menunggu pembangunan sejumlah pembangkit yang sekarang sedang dikerjakan, salah satunya oleh Grup Jawa Pos di Tanjung Batu, Kutai Kartanegara. PLN, dengan kerugian mereka yang terus dibangga-banggakan, juga harga jual listrik bersubsidi kepada masyarakat yang bikin tambah rugi itu, hanya bisa angkat tangan. Di saat kapasitas mesin yang menua tak lagi setangguh dulu, harga BBM industri ikut melambung. Dan PLN punya semakin banyak alasan untuk mengurangi suplai listrik.

Ekonomi masyarakat membaik. Kota-kota tumbuh dan bangunan-bangunan baru berdiri. Itu semua berarti tambahan kebutuhan listrik yang niscaya. Mestinya, memang, pertumbuhan ekonomi tak harus diganggu urusan dasar semacam ini. Apalagi Kalimantan bukannya tidak punya bahan baku pembangkit listrik. Justru di sinilah sumber energi itu berasal. Gas, minyak, batu bara, dan sebagainya.

Tetapi, itulah pasalnya. Ada yang salah urus di republik ini. Republik yang sebentar lagi 62 tahun, dan oleh orang-orang Jakarta seolah begitu penting untuk dipertahankan sebagai sebuah kesatuan. Sayangnya, urusan “persatuan Indonesia” itu masih saja dalam tema politik yang melenakan. Samasekali belum terbukti dalam konteks untuk kesejahteraan segenap rakyat. Yang cilaka, orang daerah tampaknya harus memberontak dulu seperti Aceh, untuk dapat perlakuan lebih baik. Jakarta memang tak cukup diteriaki. Harus dimaki-maki dengan angkat senjata dan pengibaran bendera.

Ah, saya kok jadi seperti pendukung separatis ya. Hahaha… Maafkan. Anda mungkin akan bersikap lebih dari itu bila harus merasakan kadar kesakithatian seperti yang sekarang saya (dan juga orang-orang Kalimantan lainnya) rasakan.

Salam persatuan. Salam Indonesia.

Adakah aib yang kadar malunya lebih besar daripada terkuaknya sebuah skandal seks? Mungkin ada. Namun bahwa terbongkarnya perselingkuhan, apalagi disertai bukti gambar bergerak, bisa membuat pelakunya gila, sulit terbantahkan. Harga sebuah martabat begitu mahal, terutama bagi orang yang menggantungkan hidupnya dari pencitraan masyarakat seperti politisi.

Yahya Zaini, yang pada awal skandalnya terkuak selalu diinisialkan sebagai YZ, mungkin tak pernah menyangka kalau video yang direkam teman intimnya, artis dangdut Maria Eva, bakal beredar dari tangan ke tangan, pembagi data bluetooth dan infrared, email ke email, jaringan-jaringan milis dan kantor-kantor redaksi media, dalam hitungan menit saja. Teknologi membuat dokumentasi kemesuman yang tadinya sangat pribadi itu menjadi sesuatu yang bahkan semakin sulit dibendung penyebarannya.

Media-media pada mulanya memberi toleransi dengan menyingkat nama Yahya dan Maria. Satu dua hari publik masih bertanya-tanya siapakah gerangan anggota DPR RI asal Golkar berinisial YZ itu, dan siapa pula penyanyi dangdut berinisial ME. Namun, waktu bergerak cepat. Entah siapa yang memulai, sekarang tak perlu ada inisial lagi. Semua media mulai menyebut dan menulis nama Yahya Zaini dengan terang. Dan, Maria Eva, secara mengejutkan tampil di infotainment memberi pengakuan. Seolah hendak sekaligus menunjukkan inilah wajah penyanyi dangdut itu, yang meskipun namanya sudah ditulis terang, banyak orang masih tak kenal karena dia memang – sebelum skandal ini – tidak terkenal.

Kejahatan kelamin, begitulah guyonan sebagian pria dewasa untuk menyebut kisah-kisah asmara terlarang dengan wanita bukan muhrim. Biasanya, tema-tema ini menarik menjadi perbincangan ketika beberapa pria dewasa, yang hebatnya sudah sama-sama berkeluarga, sedang kumpul dan ngobrol-ngobrol. Tema obrolan kerap tak jauh dari urusan mesum-mesum itu. Beberapa orang bisa terbuka, bahkan bangga, berkisah mengenai “kejahatan kelamin” yang pernah dilakukannya. Mulai berselingkuh dengan menyimpan “piaraan” sampai jajan yang hit and run. Beberapa lagi memasang sikap jaim, jaga imej. Dan, tentu saja, tak sedikit pula yang tak punya cerita karena memang bersih dari kejahatan yang satu itu. Biasanya, pria begini, dalam komunitas perbincangan mesum tersebut, justru akan menjadi objek olok-olok.

Maka, sebagai pria dewasa, Yahya Zaini sebenarnya sedang ketiban sial saja. Di tengah begitu banyak pria dewasa lain melakukan hal serupa, Yahya kurang mujur karena teman intimnya merekam kemesuman mereka, dan… entah tersebab oleh apa, bocor pula ke tangan khalayak. Kesialan itu menjadi semakin sempurna karena Yahya adalah seorang politisi, dari sebuah partai besar yang masih terus berusaha mempertahankan pamornya di tengah persaingan perebutan simpati bersama partai-partai lain.

Kisah politisi tersangkut skandal seks sebenarnya bukanlah cerita baru. Tak perlulah mengambil contoh kisah Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Di dalam negeri saja kita bisa membuat daftar pejabat-pejabat, dari menteri sampai bupati, yang dipermalukan oleh terbongkarnya kisah mesum mereka. Seperti teori gunung es, betapa mudah sebenarnya menyimpulkan bahwa memang begitulah prilaku sebagian (entah besar atau kecil), pria dewasa yang kurang iman tapi dikaruniai kelebihan harta, kelebihan nafsu dan kelebihan kesempatan secara bersamaan. Bedanya, ada yang pandai bermain, menyelesaikan semuanya secara rapi tanpa meninggalkan jejak, ada pula yang agak ceroboh, untuk tidak menyebutnya bodoh.

Tulisan ini tidak untuk menyudutkan Yahya Zaini, karena sekali lagi, lepas dari kenyataan bahwa berzina adalah terhina, menurut saya dia hanya sedang sial saja. Seperti juga pasangan muda-mudi yang kepergok beresek-esek di kamar kos, lantas diarak keliling kampung dan dinikahkan di pos hansip, Yahya tengah didera hukuman terberat dalam hidupnya; dicemooh, ditertawakan, digunjing tidak karuan, meskipun, itu boleh jadi tidak akan berlangsung lama. Tidak sedikit korban hukuman sosial semacam ini yang bisa bangkit kembali. Karena memang kita akan sangat mudah melupakannya, atau terlupa oleh hal lain yang biasanya tiba-tiba menjadi berita yang lebih penting.

Yeah, anggap saja ini adalah hiburan akhir tahun dari pentas politik kita yang memang senantiasa mengundang tawa. ***

Perkembangan industri pers yang demikian dahsyat belakangan ini telah menggeser cara berpikir sebagian besar jurnalis dalam memahami berita. Ketika dulu akurasi menjadi urusan terpenting, sekarang mungkin tidak lagi. Sebab ada yang (ternyata) lebih penting dari itu; apakah sebuah berita layak dijual.

Berita dengan “pendekatan dagangan” macam ini kemudian memunculkan kebiasaan baru dalam menentukan skala prioritas ketika sebuah berita hendak diukur. Rangking pertama haruslah ditempati poin apakah berita tersebut bakal dibaca orang atau tidak, tak peduli soal akurasi karena itu berada di nomor urut ke sekian. Jurnalis hari ini seolah dihadapkan pada dua pilihan: repot-repot bikin berita akurat tapi ternyata tak dibaca, atau cukup menulis berita dengan data sekadarnya, setengah bombastis, sesekali bohong dan tipu-tipu, tapi laku.

Tentu saja tak tak semua seperti itu. Masih banyak juga jurnalis yang memegang teguh prinsip-prinsip keakuratan dalam menulis. Apalagi memang lembaga pers (media) yang kerap menerapkan “jurnalisme bohong dan tipu-tipu” biasanya segera ketahuan publik dan pada saatnya mati sendiri karena ditinggal pembaca.

Tapi soal akurasi, memang soal semua insan pers, tanpa terkecuali. Setiap pengelola media pasti pernah merasakan bagaimana repotnya mengurus komplain sumber berita yang merasa omongannya dipelintir, marah-marahnya sekelompok orang karena keburukannya diberitakan, atau selembar surat somasi yang kerap berujung gugatan, sebagai akibat dari tulisan yang boleh jadi memang benar-benar bermasalah.

Tak ada media yang bersih dari kesalahan. Kotak penjelasan berisi ralat atau koreksi seolah menjadi rubrik tetap. Belum lagi iklan permohonan maaf sebagai jalan terakhir dari kebuntuan negosiasi, daripada diperkarakan di pengadilan dan bakal kalah – lantas semakin malu. Kesalahan yang disoal bukan saja karena kekeliruan data, tetapi sering juga karena hal-hal sepele seperti salah ketik, salah menulis nama, atau bahkan keliru memasang foto.

Begitu seringnya pers bermasalah, sampai-sampai urusan ralat dan meminta maaf itu kemudian sedemikian rupa berusaha dihindari. Ada semacam pemahaman bahwa kesalahan baru sah sebagai kesalahan apabila ada yang marah-marah atau menuntut. Kesalahan baru dianggap salah ketika ketahuan. Ketika sebuah berita keliru tapi tak ada yang komplain, maka abaikan saja perbaikannya, meskipun si pembuat berita belakangan tahu bahwa beritanya itu keliru. Toh, kekeliruan itu tak disoal pembaca ataupun sumber berita.

Dalam konteks inilah persoalan hak jawab kerap diabaikan. Padahal dengan atau tanpa kekeliruan, hak jawab (mestinya) wajib diberikan kepada orang atau kelompok yang menjadi objek berita. UU Pers Nomor 40 tahun 1999 dengan jelas menyatakan bahwa pers wajib melayani hak jawab, yakni hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberi tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (pasal 5 ayat 2). Artinya, kalau untuk “fakta yang merugikan” saja pers wajib memberi kesempatan hak jawab, apalagi untuk isu, gosip atau malah fitnah yang tentu tak kalah merugikan.

Sayangnya UU Pers tidak mengatur secara detail soal-soal yang justru sering menjadi masalah. Misalnya tentang pencemaran nama baik, yang sampai hari ini masih saja menjadi alasan sangat mudah untuk menjerat insan pers ke pengadilan. Di tengah perjuangan masyarakat pers untuk menjadikan UU Pers sebagai lex specialis, soal-soal begini menjadi pengganjal karena bagaimana mungkin soal pencemaran nama baik itu, misalnya, tidak dibawa ke produk hukum di luar UU Pers, sementara UU Pers sendiri tidak mengaturnya.

Di pihak lain UU Pers memberi penjelasan bahwa peranan pers adalah (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pasal mengenai peranan pers ini kerap menjadi tameng untuk melindungi jurnalis dari tuduhan “memberitakan keburukan orang lain”, karena keburukan itu, misalnya, berkaitan dengan kepentingan umum dan karena itu publik berhak tahu. Ketika urusannya berkaitan dengan hak masyarakat untuk tahu, maka mestinya pers bukan saja melulu diwajibkan memenuhi prinsip hak jawab, tetapi juga diberi keleluasaan untuk menggunakan, katakanlah, hak tanya.

Banyak pihak yang, karena berita buruk mengenai dirinya, baru merasa memiliki hak untuk menjawab dan menjelaskan. Padahal mestinya jawaban dan penjelasan itu sudah harus disampaikan karena itu adalah hak publik untuk tahu, tanpa harus menunggu diguncang-guncang berita media lebih dulu. Ketika hak jawab digunakan karena terpaksa; mau tidak mau harus menjelaskan, maka pers sering menjadi sasaran kemarahan.

Sejauh ini pengelola media sebenarnya sudah cukup berusaha melakukan asas pemberitaan yang berimbang, dengan menggali informasi tidak hanya dari satu sumber. Meskipun memang untuk media harian kerap terganjal kejaran deadline, sehingga konfirmasi ke multi-sumber sering terabaikan. Lagi pula, ada prinsip-prinsip run news di mana sebuah wacana publik perlu mendapat porsi pemberitaan berhari-hari sehingga silang pendapat akan berlangsung tidak hanya dalam satu kali edisi, melainkan menjadi topik utama selama waktu tertentu. Ini kerap membuat hak jawab tertunda, atau lebih tepatnya sengaja ditunda, untuk mempertahankan keberlangsungan isu atau wacana.

Artinya, hak jawab harus dipahami tidak saja sebagai “kewajiban pers” dalam memberi kesempatan sumber berbeda atau objek berita untuk menyampaikan informasi sesuai versinya, tetapi juga sebagai usaha memenuhi prinsip-prinsip cover both side, yang, seharusnya sih tidak dibuat kaku dengan harus terbit pada edisi yang sama. Hak jawab dalam pengertian seperti ini bisa dimuat pada edisi yang berbeda.

Dalam situasi di mana hak jawab berkaitan dengan sengketa berita, memang itulah jalan keluar terbaik, mengingat gugatan di pengadilan selain akan memakan banyak energi dan biaya, juga secara substansial sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan. Ketika si penggugat menang, misalnya, informasi mengenai kemenangan itu belum tentu akan memulihkan atau meluruskan informasi yang sebelumnya dianggap salah. Proses pengadilan yang memakan waktu malah sangat mungkin membuat publik sudah lupa hal-ihwal penyebab sengketa ketika perkara diputuskan.

Memang ada sementara anggapan bahwa soal hak jawab ini sebenarnya hanya memberi peluang kepada pekerja pers untuk bertindak sembrono; memberitakan sebuah informasi tanpa harus repot memverifikakasi apakah datanya benar atau tidak, karena kalau belakangan ketahuan salah, tinggal diralat dan dimintakan hak jawab kepada mereka yang keberatan.

Padahal, hak jawab mesti dipahami sebagai pelengkap sebuah informasi, karena betapa pun informasi selalu berubah. Sebuah hak jawab belum tentu merupakan informasi yang meluruskan, sebab kadang-kadang hak jawab dipakai oleh pihak yang bersalah untuk cuci tangan atau lari dari tanggung jawab. Hak jawab tak jarang justru menjadi alat untuk membelokkan substansi persoalan, menyamarkan sesuatu supaya tidak semakin terungkap di hadapan publik.

Di atas semua itu, penggunaan hak jawab adalalah pilihan cerdas sumber berita yang merasa dirinya dirugikan, karena berperkara di pengadilan hanya akan menghabiskan waktu dan biaya, sementara kerugian akibat berita tak segera terselesaikan. Menjelaskan sebuah informasi yang dianggap keliru, justru merupakan jalan terbaik ketimbang informasi itu beredar simpang-siur. Bagi lembaga pers, hak jawab juga alat untuk melengkapi sebuah informasi yang disampaikan kepada publik, supaya semakin lengkap dan terang. Pers, betapa pun, sangat butuh jawaban, tanpa harus diajari bahwa itu sebenarnya “hak” sumber berita.

Maka, gunakanlah hak jawab Anda, sebelum ditanya. ***

Tulisan ini disampaikan pada acara Diskusi Sosialisasi Mekanisme Hak Jawab, Kode Etik Jurnalistik dan Standar Organisasi Wartawan, yang diselenggarakan Dewan Pers di Banjarmasin, 22 Juni 2006. Selain Windede, pembicara dalam diskusi ini adalah RH Siregar, Leo Batubara dan Uni Z. Lubis, ketiganya dari Dewan Pers.

Malam yang tenang dan damai di kawasan Minggu Raya Banjarbaru. Saya bersama beberapa kawan sedang asyik bercengkerama, ketika secara tiba-tiba tak kurang dari 15 orang, yang rata-rata bertubuh tegap dengan potongan rambut cepak, secara beringas mengamuk. Beberapa orang digebuki, ditonjok perutnya, dipukul kepalanya dan badannya diinjak-injak. Sebuah pertunjukan memilukan dipertontonkan serdadu-serdadu biadab yang sedang mabuk.

Malam itu, seperti biasa, Minggu Raya ramai dengan hiruk-pikuk pengunjung yang sekadar hendak nongkrong atau memang mencari makan. Kawasan yang sejak tahun 2002 ditata apik di tengah kota Banjarbaru ini memang dikenal sebagai tempat nongkrong yang asyik, bukan saja karena tersedia aneka jenis makanan, tetapi juga selama ini aman-aman saja.

Sekira pukul 23.00, lima sepeda motor yang beberapa di antaranya ditumpangi 3 orang terlihat mengelilingi kawasan Minggu Raya. Pengendara dan pembonceng tampak memasang mata seperti mencari sesuatu. Sejumlah pengunjung mulai bisik-bisik, curiga akan terjadi sesuatu. Saya yang saat itu sedang berada di Minggu Raya termasuk yang mencurigai gelagat mereka.

Kecurigaan itu tak meleset. Setelah tiga kali putar-putar, secara tiba-tiba gerombolan itu berhenti di depan pelataran Air Mancur Minggu Raya. Dua orang di antaranya langsung menghampiri seorang pengunjung yang sedang duduk di atas sepeda motor. Tanpa ba-bi-bu pengunjung yang tak tahu apa-apa itu langsung dipukuli. “Kamu ya yang meneriaki kami tadi…!” kata salah seorang anggota gerombolan.

Aksi beringas mereka tak sampai di situ. Seorang pengunjung lain yang sedang berdiri juga dihadiahi pukulan di perut dan kepala. Bahkan seorang pria setengah baya yang diketahui adalah pedagang sayur di Pasar Banjarbaru juga tak luput dari amuk mereka. Beberapa orang yang berusaha melerai justru dikejar dan ditantang berkelahi.

Tak puas dengan memukuli pengunjung, mereka lantas mendatangi meja-meja tempat masyarakat sedang makan atau ngobrol. Sambil mengumpat dan menyuruh semua orang bubar, meja-meja itu ditendangi sampai terbalik dan semua yang ada di atas meja berhamburan ke tanah. Salah satu yang diperlakukan seperti itu adalah meja tempat saya dan beberapa kawan sedang ngobrol.

Salah seorang anggota gerombolan lantas berteriak; “Tutup semua… Tutup! Bubarrrr! Kalau tidak bubar kami hancurkan semua.”

Pria berambut cepak ini berteriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis sangkur. “Kami akan kembali lima menit lagi. Kalau tidak bubar… hancurrrr kalian semua!!!” katanya. Seketika itu juga pria ini menebaskan sangkurnya ke arah lampu taman sampai lampu tersebut pecah.

Siapa gerombolan anak-anak muda bertubuh tegap berambut cepak itu? Tentu saja serdadu! Mereka masih muda-muda, seperti baru selesai pendidikan, dan mengamuk dalam keadaan mabuk. Sebuah potret buruk aparat yang dari dulu memang lebih suka bikin onar daripada menebar kedamaian.

Orang-orang terlatih itu, tak kunjung diuji kemampuannya dalam perang, sehingga masyarakat jadi bulan-bulanan untuk latihan perang. Orang-orang tak berdosa jadi korban. Yang menyedihkan, sampai dua hari setelah kejadian tak ada satu institusi militer pun yang mau mengakui anggotanya terlibat. Semua bungkam, termasuk para komandan yang takut jabatannya dicopot kalau ketahuan punya anakbuah yang meneror masyarakat.

Hmmm… bertambah lagi coreng di wajah republik babak belur ini…

Celakanya, perjuangan wakil rakyat untuk kepentingannya sendiri itu jarang menjauh dari urusan duit, bonus, gaji, fasilitas rumah dan kendaraan, tunjangan bla bla bla serta tetek bengek masalah “dapur” yang sebetulnya samasekali tak ada urusan dengan rakyat. Bahkan ketika jabatan mereka hampir habis, “perjuangan terakhir” yang paling gencar dilakukan banyak wakil rakyat adalah supaya mereka menerima dana tali asih, tunjangan pensiun, atau apa pun namanya itu – semacam upah jasa setelah 5 tahun mewakili rakyat.

Memang sering ada alasan; tanpa pemenuhan atas macam-macam fasilitas tersebut, wakil rakyat tak bisa bekerja maksimal. Seolah ada kewajiban rakyat untuk lebih dulu memenuhi kebutuhan wakil rakyat, sebelum si wakil rakyat bekerja. Sebuah fenomena yang menyedihkan apabila kita mengingat bahwa hubungan diwakili dan mewakili antara rakyat dan wakil rakyat saat ini semakin kabur.

***

Saya ingin mengajak kita sekalian berpikir sederhana saja. Ketika ribut-ribut soal uang sewa rumah anggota DPRD Kalsel mengemuka, yang muncul di benak rakyat adalah sebuah pertanyaan; jangan-jangan, rakyat telah salah memilih. Yang dipilih ternyata orang-orang tunawisma! Homeless people yang supaya bisa survive, harus disubsidi uang sewa rumah. Celakanya, untuk bisa tinggal di rumah layak, (bayangkan saja, untuk ukuran Banjarmasin, betapa sangat layak rumah dengan harga sewa 4 juta sebulan…), para tunawisma itu harus jadi wakil rakyat!

Kenyataannya tentu tidak seperti itu. Kita tahu beberapa figur orang kaya di legislatif, yang sudah punya rumah mewah bahkan lebih dari satu. Tanpa diberi tunjangan sewa rumah pun mereka sudah hidup di tempat tinggal layak jauh di atas rata-rata rumah penduduk Kalsel. Mungkin ada beberapa anggota dewan yang benar-benar “muka baru” di dunia politik, dan karena itu benar-benar homeless mengingat modal berpolitiknya secara finansial memang sedikit. Tetapi, itu juga tidak bisa menjadi alasan pembenar untuk memperjuangkan fasilitas sewa rumah jauh lebih keras dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kalau disodori pertanyaan, untuk apakah orang-orang itu menjadi anggota DPRD? Saya yakin, sebagian besar memberi jawaban formal; mengabdi kepada rakyat. Mereka pasti malu untuk menjawab, misalnya, menjadi anggota DPRD supaya dapat pekerjaan dengan penghasilan dan fasilitas layak. Padahal, jawaban terakhir itulah yang tampak di depan mata kita selama ini.

***

Wahai wakil rakyat. Kalau niat kalian memang mengabdi, berhentilah ribut-ribut soal fasilitas. Malu! Kalaupun tetap mau ribut juga, sebaiknya jangan sampai ketahuan wartawan supaya nggak bocor ke publik. Nikmati sendiri masalah itu sebagai urusan dapur kalian. Kami-kami, rakyat kebanyakan ini, muak melihat kalian meributkan urusan kalian sendiri di hadapan kami.

Sebaliknya, sering-seringlah ribut untuk mencari solusi atas fakta bahwa sebagian rakyat Kalsel masih tinggal di rumah tidak sehat. Sering-seringlah berkelahi untuk mencari jalan keluar atas kenyataan bahwa angka pengangguran setiap tahun kian meninggi. Sering-seringlah memperlihatkan keseriusan kalian bekerja untuk rakyat. Sebab memang hanya untuk itulah kalian kami pilih. ***