RAMADAN tiba. Bulan di mana segala berkah dilimpahkan bersama pintu-pintu surga yang dibuka, pahala dilipatgandakan, kebaikan-kebaikan tercurah dan kejahatan dihalang-halangi. Inilah bulan di mana malaikat-malaikat berdatangan lebih banyak, mendekat di sekeliling kita, mengamini setiap munajat dan doa, menjaminkan ijabah bagi segala nazar dan asa.

Di saat komuni setan-iblis tak berdaya karena terbelenggu dalam kerangkeng, lantas absen mengganggu hidup manusia, bisakah kita berderap tegap pada jalan yang benar, setidaknya untuk sebulan ini saja? Wallahu’alam. Jangan-jangan masih saja ada bibit kejahatan yang tersisa, dan itu ternyata bukan disebabkan oleh godaan setan-iblis, melainkan justru datang dari bakat “kesetaniblisan” diri kita sendiri.

Sebuah berita mengundang tawa. Dalam tayangan kriminal televisi swasta, seorang tersangka pembunuhan membela diri di hadapan polisi. Dia bilang, pembunuhan itu memang benar terjadi. Tetapi spontan dan di luar kendali kesadaran. “Saya seperti kerasukan iblis.”

Berita lain tak kalah uniknya. Seorang tersangka pencabulan anak di bawah umur, menyebut perbuatannya itu dia lakukan karena godaan si setan laknat bin terkutuk. “Saya khilaf. Terlalu mudah mengikuti rayuan setan.” Duh, andai saja bisa diberi hak jawab, mungkin si setan akan berkata dengan lantang; “kamu yang cabul kok aku yang disalahkan.”

Sekarang Ramadan. Meski ada jaminan setan-iblis dibelenggu, kriminal tetap merajalela. Kejahatan masih saja terjadi. Televisi dan koran-koran seperti tak kehabisan bahan menayangkan berita jenis ini. Tentu saja juga korupsi, kebohongan-kebohongan, kemunafikan dan tipu-daya.

Bisa jadi memang ada setan-iblis yang “lolos” saat “razia” menjelang Ramadan, entah sembunyi ketika mau dimasukkan kerangkeng atau melarikan diri setelahnya. Tetapi kemungkinan terbesarnya adalah ini; manusia diberi hati dan pikiran, di mana menjadi baik atau buruk adalah pilihan. Tak peduli bulan apa pun juga, sebab iblis dan setan sebenarnya provokator saja.

***

Di saat pelajaran paling berharga dalam ibadah puasa adalah menahan hawa nafsu, kita justru disuguhi pemandangan sebaliknya; dibandingkan hari biasa, Ramadan mengundang lebih banyak orang memadati pasar, mal dan plaza, berbelanja macam-macam kebutuhan, memborong bertroli-troli barang dan menghabiskan bergepok uang. Haruskah, untuk urusan semacam ini, kita lagi-lagi menyalahkan setan?

Peradaban membuat manusia menjadi semakin konsumtif. Ukuran kekhusyukan ibadah puasa bukan lagi pada seberapa seseorang bersikap prihatin dan meresapi makna lapar-dahaga, sebagai bentuk solidaritas atas betapa banyak orang di tempat lain harus berpuasa sepanjang tahun karena dibelit kemiskinan, tetapi malah pada kualitas menu sahur dan varian makanan di waktu berbuka.

Itu lantas membuat puasa menjadi semacam wisata kuliner dalam bentuknya yang lain. Perubahan siklus makan harian dari pagi-siang-malam menjadi dini hari dan petang. Kualitas makanan harus ditingkatkan sebab kuantitasnya berkurang. Dan itu berarti tambahan anggaran belanja rumah tangga, karena di saat berbuka harus ada dua-tiga jenis kudapan, sepoci teh hangat, segelas es campur, dawet atau kopyor, juga sekeranjang buah-buahan – sesuatu yang pada hari-hari biasa kerap tak terlalu dirisaukan.

Repotnya, di tengah konsumsi dan belanja yang meningkat berlipat-lipat itu, produktivitas justru menurun. Jam kerja pegawai negeri dikurangi, dengan alasan butuh waktu untuk menyiapkan saat berbuka puasa, seperti halnya perlu bangun lebih telat karena sahur dan salat subuh telah memotong jatah istirahat. Hidup seolah berubah. Banyak orang menjadi manja – tentu untuk menghindar menyebutnya menjadi malas.

Masjid-masjid penuh orang tidur selepas zuhur. Bangun ketika azan asar mengumandang, salat berjamaah, lantas tidur lagi sampai menjelang berbuka. Meski tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ada pahala yang lebih besar lagi, tentu saja, bagi orang-orang yang tetap beraktivitas memakmurkan bumi di tengah shaum-nya yang suci.

Gang-gang permukiman dipadati cengkerama bocah-bocah bermain petasan. Remaja-remaja sibuk dengan permainan kekanak hingga menjelang tengah malam. Maklum besok jam masuk sekolah ditoleransi molor hingga satu jam. Pemuda-pemuda nongkrong main kartu sambil menunggu sahur. Sebagian yang lain menunggang motor kebut-kebutan di jalanan.

***

Ramadan, pada akhirnya, juga menjustifikasi sebuah kebijakan aneh pemerintah kita. Inilah saat di mana tempat-tempat hiburan malam harus berhenti beroperasi. Tutup pintu bagi tamu atas nama apa yang disebut sebagai “menghormati orang yang melaksanakan ibadah puasa”. Tempat-tempat itu dicap sebagai tak layak, berbau maksiat dan harus dihentikan untuk sementara. Nanti, setelah Ramadan lewat dan para pendoa berharap kembali menjadi fitrah sesuci bayi, bau maksiat ini dipersilakan ditebar lagi.

Lalu di mana logikanya? Bukankah maksiat tetap saja maksiat, entah Ramadan atau bukan! Betapa lucunya pemerintah kita membuat kebijakan izin beroperasi bagi hiburan malam di 11 bulan dalam setahun dan menutupnya satu bulan selama Ramadan. Apakah karena 11 bulan yang lain itu bukan bulan suci, lantas tempat maksiat dipersilakan beroperasi?

Padahal, kalau dipikir-pikir, justru di saat Ramadan inilah seharusnya tempat hiburan malam, yang disebut berbau maksiat itu, dibiarkan buka. Kalau perlu malah dibuka selebar-lebarnya. Sekadar untuk memastikan bahwa apabila ada manusia yang dugem ke sana, mereka datang bukan karena godaan iblis atau setan. Mereka datang atas kemauan pribadi dan godaan diri sendiri. Sebab iblis dan setan kan sedang terbelenggu dalam kerangkeng hehehe.

Yang jadi soal bukanlah kebijakan menutup tempat hiburan malam di saat Ramadan. Tetapi kebijakan membiarkannya buka di saat bukan Ramadan. Kalau tempat-tempat itu diyakini berbau maksiat, apa pemerintah memang hanya ingin menyelamatkan warganya dari perbuatan dosa di saat Ramadan saja? Lantas membiarkan maksiat merajalela di 11 bulan berikutnya? Memangnya, larangan berbuat maksiat hanya ketika Ramadan, sehingga selepas bulan suci, hawa nafsu boleh diumbar lagi?

Sikap manusia memang kerap unik. Selama puasa, dalam perbincangan sehari-hari, sering kita dengar ungkapan, misalnya, “nggak boleh bohong ya, lagi puasa kan?”. Atau sebuah iklan televisi di mana seorang anak kecil berkata pada ibunya; “Mama, orang puasa kan harus sabar ya, Ma.” Padahal, puasa atau tidak puasa, kita tetap saja tak boleh bohong. Puasa atau tidak puasa, kita ya mesti sabar.

***

Ramadan berulang setiap tahun bersama macam-macam keunikan. Orang-orang mendadak gemar makan wadai (kue/kudapan) dan pasar wadai pun bertebaran di setiap sudut kota. Masjid-masjid dan musala tiba-tiba penuh dengan jamaah meskipun biasanya hanya di awal-awal dan dijamin terus berkurang menjelang lebaran. Anak-anak yatim kebanjiran hadiah dan panti-panti asuhan kewalahan menerima order acara buka puasa bersama. Ustaz-ustaz sibuk memenuhi undangan mengisi kultum di kampung-kampung.

Para politikus menggelar acara di sekretariat partai, berbagi takjil dan makanan buka puasa sembari menitip pesan-pesan politik. Pejabat-pejabat roadshow safari Ramadan hingga ke pelosok-pelosok dengan senyum dibuat-buat seolah bebas masalah dan ahli ibadah. Para saudagar kaya bikin acara buka puasa di ballroom hotel yang suasananya lebih mirip pesta makan malam bertitel gala dinner.

Tempat-tempat belanja menabur diskon gede-gedean. Jauh sebelum Lebaran, iming-iming harga murah membuat banyak yang ngiler lantas mengutang dengan harapan dua pekan ke depan bisa dibayar dengan jatah THR. Kampanye produk menghubungkan semua promosi dengan keajaiban puasa; iklan-iklan televisi, reklame-reklame di jalan raya dan brosur-brosur penganjur hedonisme yang tercecer di depan rumah-rumah kita.

Ramadan akhirnya disambut bukan saja sebagai bulan penuh magfirah, tetapi juga ritual yang tak melulu berhubungan dengan religi; ada kepentingan politik, juga bisnis, yang bagi banyak pihak justru semakin membuktikan bahwa sang holy month memang benar-benar penuh berkah.

Selamat menikmati indahnya puasa. Selamat berjuang menuju fitrah. Maaf lahir batin. ***

HARGA BBM bakal naik lagi. “Tak lebih dari 30 persen,” kata petinggi republik. Masih jauh rencana itu. Belum begitu jelas kapan bermula. Tetapi semua sudah panik begitu rupa. Pasar merespon cepat: harga-harga kebutuhan pokok melonjak, seolah memang menunggu momen. Napas industri tersengal, sebab naiknya ongkos produksi tak sejalan dengan peningkatan penjualan. Pengusaha menjerit, karena laba yang berkurang masih harus digerogoti oleh tuntutan karyawan meminta kenaikan gaji. Sementara harga BBM belum benar-benar naik.

Seorang kawan, samasekali tanpa terlihat bercanda, bilang: tak ada masalah BBM naik berapapun, sepanjang masih terbeli. Artinya, mahal dan murah itu relatif, tergantung menurut ukuran siapa. Mahal bagiku belum tentu mahal bagimu. Bila melihat komposisi orang miskin, menengah dan kaya di Indonesia, maka tentu saja tanpa dinaikkan pun harga BBM sekarang sebenarnya sudah mahal luar biasa.

Statistik perekonomian penduduk kita memberi alasan sangat jelas untuk itu. Sebuah lembaga penelitian pernah merilis data, orang-orang superkaya Indonesia berjumlah kira-kira 5.000 orang. Inilah mereka yang duitnya “meteran”, menguasai sebagian besar mesin ekonomi republik ini, tak pernah pusing dengan cashflow, berbelanja barang-barang wah sesuka hati, tinggal di rumah supermewah dengan mobil-mobil berkelas, makan makanan bergizi setiap hari, juga traveling ke luar negeri kapanpun dan ke manapun hendak pergi.

Satu tingkat di bawah para superkaya ini, ada orang-orang kaya, yang jumlahnya sekitar 5 juta orang, berpenghasilan di atas Rp5 juta sebulan. Kemudian barulah masyarakat menengah, berpenghasilan Rp3-5 juta per bulan, yang jumlahnya di kisaran 20 juta orang. Mereka orang-orang Indonesia yang hidupnya relatif aman tenteram, dengan jaminan kesehatan dan asuransi hari tua yang memadai.

Selebihnya? Inilah potret mayoritas penduduk Indonesia; berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan (90 juta jiwa) dan tak memiliki penghasilan tetap (110 juta jiwa). Sungguh, komposisinya 90:10. Ada 10 persen penduduk menengah ke atas dan 90 persen menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah ini 40 persen di antaranya miskin sekali, kurang gizi, dan terjebak di bumi tempatnya berpijak karena tak pernah berpergian ke mana-mana.

Persoalan belum selesai. Statistik kesejahteraan (atau lebih tepatnya ketidaksejahteraan) penduduk Indonesia itu menyuguhkan data lain yang lagi-lagi paradoksal. Yakni pembagian kue ekonomi yang ternyata juga berkomposisi 90:10. Kalau 90 persen penduduk Indonesia adalah menengah ke bawah dan 10 persen lagi menengah ke atas, maka yang 10 persen ini ternyata menguasai 90 persen kue ekonomi nasional, sementara mereka yang 90 persen menengah ke bawah hanya kebagian 10 persen sisanya.

Sebutlah misalnya kue ekonomi nasional tahun ini Rp100 triliun, maka 200 juta (90 persen) orang miskin Indonesia hanya menikmati Rp10 triliun saja. Sedangkan Rp90 triliun sisanya dinikmati oleh 25 juta orang-orang kaya dan superkaya. Ketika pemerintah dengan bangga menyebut pertumbuhan ekonomi nasional membaik, maka sesungguhnya yang menikmati hanyalah 25 juta orang itu, karena merekalah para pelaku investasi yang menggerakkan mesin ekonomi.

***

Dan para penyelenggara pemerintahan lagi-lagi mengumbar rencana bodohnya. Untuk meredam kekecewaan rakyat atas kebijakan kenaikan harga BBM itu, dibuatlah lagi program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin. Setiap keluarga berhak atas subsidi uang Rp100 ribu per bulan, dengan syarat utama harus mengaku miskin. Subsidi itu menurut hitung-hitungan pemerintah cukup memadai sebagai kompensasi menghadapi dampak kenaikan harga BBM.

Maka tunggulah pemandangan pilu itu sebentar lagi; orang-orang antre mengular di depan kantor pos demi belas kasihan semu; berharap selembar uang Rp100 ribu yang betapapun sebagai rezeki memang harus disyukuri, tetap menjadi penanda betapa kemiskinan telah diparadekan secara masif di negeri yang pernah bangga dengan slogan gemah ripah loh jinawi ini.

Miskin itu penyakit, dan sebagai penyakit ia menular. Ketika parade kemiskinan berlangsung di mana-mana di seluruh penjuru negeri, maka sesungguhnya pemerintah sedang menyebarkan virus kemiskinan kepada segenap rakyatnya. Semakin banyak saja orang mengaku miskin dan bahkan kalau perlu bangga dengan status itu. Tak sedikit yang harus marah-marah dan mengamuk karena namanya tak masuk daftar orang miskin. Mungkin doanya pun telah berubah: minta kepada Tuhan agar dimiskinkan, supaya kebagian BLT. Bukankah itu penyakit?

Bahwa BBM harus naik, ya naiklah. Itu pahit dan menyakitkan, memang. Tapi jangan pula kepahitan dan kesakitan yang harus ditanggung rakyat itu hendak seolah-olah diobati dengan kebijakan populis semacam BLT, yang di satu sisi pasti bermanfaat bagi rakyat miskin, tapi di sisi lain justru menumbuhkan mental miskin yang makin akut di masyarakat.

Jangan tanya soal kebutuhan, sebab Rp100 ribu subsidi BLT itu pastilah sangat berguna (malah kurang tentu saja) bagi hidup sehari-hari rakyat miskin Indonesia. Justru karena kebutuhannya lebih dari itu, maka pemerintah harus bikin program yang lebih cerdas dan sungguh-sungguh pro-rakyat. Sesuatu yang bisa membuat hidup rakyat jadi lebih baik tanpa harus terhinakan sebagai kaum miskin yang dibelaskasihani.

Kita patut sedih ketika para petinggi negeri dengan bangga menyebut “belas kasihan kepada rakyat miskin” sebagai prestasi pemerintah. BLT untuk keluarga miskin, jaminan kesehatan rakyat miskin, sekolah gratis bagi rakyat miskin, dan macam-macam program lain yang selalu saja diembel-embeli “untuk rakyat miskin”, kerap diklaim sebagai kemurah-hatian pemerintah kepada rakyatnya. Atau lebih spesifik bentuk kepedulian si pemangku jabatan kepada rakyatnya. Padahal itu sungguh bukan belas kasihan. Bukan pula bantuan. Bukan murah hati, apalagi prestasi. Itu semua adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban melaksanakan tugas yang dimandatkan rakyat.

***

Jadi, naikkan sajalah harga BBM itu. Jangan pernah takut. Apalagi kalau perhitungan logisnya memang BBM harus naik. Pasti akan ada gelombang protes, ekonomi guncang, dan kepusingan massal tak terkira. Tetapi sekali lagi jangan khawatir, termasuk dengan ancaman, misalnya, kalau BBM naik maka presiden turun.

Hidup rakyat memang akan tambah sulit dengan kebijakan ini. Tetapi percayalah rakyat tak perlu diajari bagaimana cara berhemat, cara mengatur keuangan keluarga yang tak sebanding dengan kebutuhan, atau mengakali penghasilan yang pas-pasan. Mereka sudah ahli untuk semua urusan itu. Seribu satu cara telah dikuasai.

Justru para pejabat publik yang harus belajar keluar dari kebiasaan manja, apa-apa minta dilayani, segenap keperluan dipenuhi, hidup bermewah-mewah dengan aneka fasilitas, dan tanpa rasa malu terus saja korupsi. Kalau bicara subsidi BBM, misalnya, yang setiap hari menikmati justru pejabat-pejabat kita itu, yang mobil dinas mewahnya ber-CC tinggi dan karena itu boros bahan bakar, yang ruang kerja di kantor-kantor mereka memakai pendingin setiap waktu dan karena itu boros listrik, yang rumah dinasnya penuh lampu taman, lampu hias, juga macam-macam alat elektronik – dan itu semua dibayar dari duit rakyat.

Sudah jelas sumber masalah republik ini ada pada pejabat-pejabatnya yang tak tahu diri. Pemborosan anggaran belanja terjadi di mana-mana. Ini karena para pejabat harus terus dilayani dan pelayanannya mesti kelas satu. Kalau pejabat daerah ke Jakarta, tidurnya di hotel berbintang padahal sudah dibangun wisma daerah dengan dana APBD. Sebaliknya kalau pejabat dari Jakarta ke daerah, harus dijamu dengan mewah seolah mereka berhak untuk itu.

Anggaran untuk rumah-rumah dinas pejabat, dengan perabot dan keperluan dapur yang mahal, adalah bentuk pemborosan lainnya. Biaya operasional, komunikasi, dan macam-macam perjalanan dinas dalam dan luar negeri, juga menjadi sumber pemborosan yang rutin menggerogoti duit rakyat.

Andai saja ada niat baik dan tekad kuat memangkas berbagai pemborosan dalam penggunaan anggaran, dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk hajat hidup rakyat – seperti kalimat indah dalam UUD 45 itu, Indonesia sungguh akan menjadi negeri kaya dalam pengertian sesungguhnya. Negeri dengan rakyat yang makmur meski harga BBM dinaikkan berkali-kali lipat mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. ***

Hari sudah mulai gelap ketika di suatu sore yang hangat saya menyudahi perbincangan dengan seorang tokoh, di coffee shop sebuah hotel. Saat bersama-sama menuju tempat parkir, si tokoh berujar; “eh, obrolan kita tadi sampai di sini saja ya. Jangan jadi berita, lho…”

Saya sendiri sedikit pun tak berniat menjadikan obrolan itu sebagai berita. Toh, kami memang sekadar ngobrol, bukan wawancara. Lagi pula, yang diobrolkan adalah urusan-urusan yang tak begitu menarik bahkan untuk bahan liputan sekalipun.

Tetapi begitulah kerap orang bersikap bila bertemu wartawan. Pernah suatu hari, seorang tokoh lain lagi, yang kebetulan belum mengenal saya, tiba-tiba terkejut ketika diperkenalkan bahwa saya adalah wartawan. Usai pertemuan tak sengaja itu kawan yang jalan bersama saya bilang; “…tadi Pak Anu itu nanya, kok bawa wartawan sih.”

Banyak sekali kejadian di mana wartawan dianggap seperti sosok menakutkan yang, kadang-kadang, memunculkan stigma: daripada jadi masalah, lebih baik dituruti saja maunya. Kalau satu orang wartawan saja “ditakuti”, apalagi berpuluh-puluh wartawan yang berhimpun dalam sebuah organisasi!

***Di tengah cukup banyak kritik mengenai profesi jurnalis, saya sampai hari ini tetap bangga menjadi wartawan. Setidaknya karena saya sendiri merasa menjalankan profesi kewartawanan saya dengan baik. Meski begitu saya tak bisa menutup mata, bahwa juga ada potret buruk mengenai komunitas pers hari ini; suka terima (atau minta) amplop, kadang-kadang memeras, baik dengan cara halus maupun cara preman, memperdagangkan informasi untuk diberitakan atau tidak diberitakan, berlaku arogan seolah-olah wartawan adalah masyarakat kelas satu.Dalam konteks attitude, agak sulit mengomentari prilaku wartawan, atau katakanlah oknum wartawan, atau malah hanya mengaku wartawan, yang menyalahgunakan profesi jurnalis untuk kepentingan yang tak ada hubungannya dengan berita. Komunitas wartawan pun berada pada posisi yang sulit untuk ikut campur urusan sesama. Ibaratnya, sedapat mungkin tak saling mengganggu lah. Kecuali bila urusan itu (ternyata) telah menyentuh ranah publik.

Saya termasuk yang menganjurkan wartawan diperlakukan secara wajar. Sebab kami adalah manusia biasa juga, yang dalam hal profesi sebenarnya tidaklah seistimewa profesi yang lain. Sebagai manusia kami pun tidak sesempurna jagoan-jagoan heroik yang kalau di film selalu menang. Bukan pula malaikat penjaga surga yang senantiasa dilingkupi kebenaran. Ada saat di mana wartawan harus ditengok dari sisi kemanusiaannya; bisa khilaf, bisa salah, bisa nakal, bisa curang.

Saya harus menganjurkan soal ini mengingat begitu banyak pengalaman di mana tokoh-tokoh pejabat dan pengusaha kita tak berkutik ketika “dikepung” sekelompok wartawan yang, secara terang-terangan, minta duit, misalnya. Seorang pejabat kenalan saya bercerita, pernah untuk sebuah acara, dia harus habis Rp25 juta untuk “mengamplopi” wartawan.

“Padahal saya tidak mengundang mereka. Acara ini pun sebenarnya juga tidak harus diberitakan,” katanya. Hanya dengan pertimbangan menjaga hubungan baik, si pejabat akhirnya harus keluar duit dari kocek pribadi.

Seorang kawan pengusaha bercerita perusahaannya menyiapkan “dana non budgeter” khusus untuk meladeni wartawan yang bertamu dengan maksud meminta uang. “Mereka mengaku wartawan, lengkap dengan id card. Ya saya sih sudah ngerti. Mereka datang bukan untuk wawancara, melainkan minta duit,” katanya. Daripada repot, yang model begini biasanya dilayani dengan “dana non budgeter” tadi.

Sedemikian parahnya, sampai-sampai wartawan menjadi seperti momok. Memang bukan melulu salah wartawan. Sering juga karena pejabat atau pengusaha yang takut dengan wartawan itu memang punya masalah, lantas khawatir masalahnya diberitakan. Kalau tidak punya masalah, untuk apa takut?

***Lepas dari sejarah kenapa 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers, menurut saya inilah saatnya komunitas pers melakukan introspeksi; haruskah wartawan menjadi sosok yang ditakuti? Tidakkah wartawan perlu berlaku dan diperlakukan wajar seperti halnya warga negara yang lain?Ketika seluruh elemen bangsa terus bergerak mereformasi diri, pers termasuk yang masih harus direformasi.

Salam perjuangan, Pers Indonesia!

LANGIT pekat hampir pukul sebelas malam. Pesawat sedang bersiap mendarat. Selain mengingatkan kewajiban memakai sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi dan melipat meja di hadapan, pramugari juga kembali mengumumkan kepada seluruh penumpang soal larangan mengaktifkan telepon genggam, “karena akan mengganggu sistem navigasi pesawat ini.”

Tak sampai setarikan napas setelah pengumuman di ujung penerbangan itu, nada dering sebuah ponsel memecah hening. Sebagian besar penumpang saling toleh, mencari asal suara. Pramugari yang sudah tak bisa bergerak dari tempat duduknya kembali meraih pengeras suara, “kami ingatkan sekali lagi, kepada seluruh penumpang, Anda dilarang menyalakan telepon genggam selama masih berada di dalam pesawat, karena akan mengganggu sistem navigasi pesawat ini.”

Entah dari sudut sebelah mana, muncul lagi suara. Kali ini nada SMS, yang meski berdurasi singkat, volume suaranya lumayan mengagetkan semua pemilik kuping normal. Penumpang lagi-lagi saling toleh. Beberapa tampak berbicara, seperti menggerutu, atau bergumam. Seisi kabin pesawat riuh. Hingga pesawat akhirnya benar-benar mendarat, suara dari handphone penumpang terdengar beberapa kali. Tampaknya dari saku orang yang berbeda.

Itu baru urusan handphone. Di dunia penerbangan sipil di negeri ini, selalu saja ada peringatan kepada penumpang agar tak mengutak-atik baju pelampung yang disiapkan untuk pendaratan darurat. Maklum, kerap ditemukan penumpang yang iseng membongkar plastik pembungkus pelampung, atau malah nekat membawa sekalian pelampungnya untuk dibawa pulang. “Kami ingatkan bahwa petugas keamanan bandara akan memeriksa barang bawaan Anda, karena itu dilarang keras memindahkan pelampung dari tempatnya,” begitu, lebih kurang, pengumuman yang juga rutin disampaikan awak kabin.

Macam-macam peraturan dibuat, diumumkan, disosialisasikan, namun pelanggaran seperti tak kunjung sepi. Jelas-jelas ada tulisan “harap antre”, kita masih saja suka serobot sana-sini. Besar sekali peringatan “kawasan dilarang merokok”, tapi asap tembakau tetap mengepul di terminal-terminal penumpang di hampir semua bandara di Indonesia. Lorong-lorong Bandara Soekarno Hatta, misalnya, yang tertutup dan berpendingin itu, juga dipenuhi orang merokok. Padahal, ruang khusus smoking area sudah disiapkan.

***

Ada banyak sekali fakta tentang betapa mudahnya kita melanggar aturan. Contoh sederhana saja perilaku di jalan raya. Dilarang mendahului dari sebelah kiri, tapi apa boleh buat, memang harus dari kiri karena kendaraan lain yang hendak disalip berjalan lambat di lajur kanan. Artinya, pelanggaran dari kendaraan di depan (yang seharusnya tak berada di lajur kanan kalau mau berlambat-lambat), diikuti pelanggaran kendaraan di belakang yang menyalip dari lajur kiri.

Kita memang bisa “ikut-ikutan” melanggar aturan ketika ada orang lain yang lebih dulu melanggar. Misalnya, jelas-jelas ada larangan parkir, tapi kita tetap parkir karena sudah lebih dulu ada yang parkir di tempat itu. Dalam hal antrean, para penyerobot berpikir pragmatis: percuma antre kalau orang lain menyerobot. Jadi, serobot juga.

Itu sebabnya untuk urusan antre-mengantre ini, rata-rata kita sangat berpengalaman menjadi pelanggar. Bukan saja soal BBM langka, yang membuat sebagian kita harus berebut berdesak-desakan demi beberapa liter bensin atau minyak tanah, padahal orang lain antre mengular berjam-jam, dalam sebuah acara dengan jamuan makan prasmanan pun kerap terlihat orang-orang “rebutan mengambil makanan”, entah karena lapar, atau memang khawatir nggak kebagian.

Di ruang-ruang publik, sudah bukan hal aneh ketika orang tetap menyeberang di bawah jembatan penyeberangan. Memutar kendaraan di belokan yang jelas-jelas terpasang tanda dilarang berputar. Menginjak rumput dan tanaman yang sudah ditulisi kalimat; “tolong rumput jangan diinjak”. Lucunya, semakin banyak aturan, semakin sering dan konsisten pelanggaran terjadi. Seolah membenarkan adagium “peraturan dibuat untuk dilanggar”.

Banyak sekali pelanggaran, meski tampak kecil dan sepele, kita lakukan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mungkin karena kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, oleh banyak orang pula, bisa berubah menjadi kelaziman dan akhirnya dianggap sebagai kebenaran baru. Semacam kebiasaan yang lahir dari konsistensi melakukan sesuatu.

***

Sebenarnya, budaya tertib atau taat aturan selalu bermula dari keseriusan menegakkan hukum. Perlu ada ancaman serius yang memunculkan “rasa takut” untuk membuat orang patuh, dan setelah patuh lantas menjadi “terbiasa tertib”.

Cerita yang paling sering kita dengar dari orang yang berkunjung ke Singapura, misalnya, adalah tentang betapa tertibnya orang-orang di negeri itu. Warga Indonesia yang punya kebiasaan melanggar aturan, suka buang sampah sembarangan, merokok di sembarang tempat, juga jadi ikut tertib di sana. Penegakan hukum yang “memaksa” mereka.

Di Negeri Singa, semua orang, entah penduduk atau turis, sama-sama teracuni pikirannya dengan cerita bahwa penegakan hukum di negeri megapolitan itu begitu keras. Memang nyaris tak tampak polisi di jalan raya. Tetapi kalau Anda melanggar lalu lintas, sebuah rekaman dari kamera yang entah terpasang di sudut mana akan menuntun petugas mengirimkan surat tilang.

Di banyak tempat ditulisi peringatan: “kawasan ini di bawah pengawasan kamera”. Di ruang-ruang publik tertempel larangan demi larangan, lengkap dengan ancaman hukuman dan nilai dendanya. Orang akhirnya berpikir seribu kali untuk melanggar, karena larangan dan ancaman itu bukanlah main-main. Banyak cerita tentang para pelanggar yang memang benar-benar dihukum dengan hukuman sangat keras.

Bukti bahwa penegakan hukum yang menjadi penyebab tertib itu adalah ini: setiba di Indonesia, orang-orang yang “terpaksa tertib” di luar negeri itu kembali lagi pada kebiasaan lama. Buang sampah suka-suka, semau hati berkendara. Itu karena ancaman hukuman bagi pelanggar memang tidak memunculkan, meski sedikit saja, rasa takut.

Makanya, sulit berharap korupsi bisa diberantas, ketika vonis terhadap koruptor tak menimbulkan efek jera apa-apa. Menilep duit negara ratusan miliar rupiah, hanya dihukum kurungan badan dalam bilangan bulan. Andai saja penegak hukum kita berani memberi vonis mati, cukup hukum gantung atau hukum tembak satu atau dua pejabat saja, niscaya pejabat lain yang belum ketahuan korupsinya akan berhenti korupsi. Atau, paling tidak, kalau tetap mau korupsi juga, menjadi lebih hati-hati.

Dalam hal aturan, sebenarnya, Indonesia adalah negeri yang luar biasa hebat. Misalnya, hampir tidak ada celah yang memungkinkan seorang pejabat menyalahgunakan anggaran daerah, karena prosedur administrasi dan birokrasi yang begitu rumitnya. Proyek-proyek harus ditender terbuka, dengan mekanisme pencairan dana yang berlapis sedemikian rupa. Sistem auditnya berjenjang dan dilakukan rutin. Pengawasnya banyak sekali; dari Bawasda, BPK, BPKP, kejaksaan, kepolisian, sampai KPK.

Semua urusan publik telah diatur lewat produk hukum, entah undang-undang, PP atau juga perda. Dari kewajiban membayar pajak, sampai urusan yang sepertinya remeh semisal bagaimana seharusnya menyeberang di jalan raya. Tetapi tabiat melanggar aturan akhirnya terbangun oleh fakta, bahwa melanggar pun bukan persoalan, sebab jangankan untuk kasus hukum ringan seperti kedapatan buang sampah sembarangan, kasus hukum berat saja masih bisa “dimainkan”.

Jadi jangan heran kalau di atas pesawat, menjelang mendarat, kita masih sering mendengar suara dering panggilan telepon atau SMS, meski pramugari telah memberi peringatan berulang kali. Mungkin karena “ancaman” bahwa menyalakan ponsel bisa mengganggu sistem navigasi pesawat, oleh sebagian kita dianggap bukan urusan serius penumpang. Itu dianggap urusan serius pilot belaka.

Di saat pelanggaran terus terjadi dan secara konsisten berulang tanpa ada hukuman yang memadai, maka percayalah, suatu saat pelanggaran itu, untuk jenis dan urusan apapun, akan berubah menjadi kelaziman dan diterima sebagai bukan kekeliruan. ***

AKAL manusia semakin banyak saja. Kalau dulu tanggal merah hanya ada pada momen penting, besar, atau bersejarah, sekarang orang bisa mewarnai almanak suka-suka. Kalau hari besar jatuh pas hari Minggu, maka tanggal merah harus digeser sehari ke hari Senin. Alasannya, sayang sekali hari libur kok pas Minggu. Jadi nggak kerasa “libur”-nya.

Betapa kita semakin tidak produktif. Tengoklah kantor-kantor pemerintah. Kalau ada tanggal merah hari Kamis, maka sebagian besar pegawainya akan meliburkan diri sampai pekan berakhir, sehingga menjadi long week end. Maklum, Jumat toh hanya kerja setengah hari dan Sabtu-Minggu memang libur. Istilah populernya: hari kejepit nasional.

Sebagian yang berduit memanfaatkan libur panjang dengan terbang ke luar kota untuk pelesir, dan baru pulang Senin pagi. Senin siang ngantor sebentar, isi absen lantas pulang. Selasa, Rabu, Kamis, bekerja seperti biasa (yang dimaksud biasa ini ya: duduk-duduk, baca koran, main catur). Jumat masuk kerja setengah hari. Sabtu-Minggu libur lagi.

Entah bagaimana cara berpikirnya. Di tengah produktivitas pegawai negeri yang payah, pemerintah justru menerapkan kebijakan 5 hari kerja. Ribuan PNS yang dihidupi dari duit pajak itu menikmati libur resmi (artinya, ada banyak juga libur yang tak resmi) 2,5 hari dalam sepekan. Yakni selepas Jumat siang, kemudian Sabtu dan Minggu. Padahal, pada hari-hari kerja mereka (Senin-Jumat), juga lebih banyak waktu yang ter(di)buang percuma.

Jumlah hari kerja yang begitu santai ini ditambah lagi dengan bonus-bonus hari libur. Tengoklah kembali kalender tahun 2007. Kita ambil misal bulan terakhir saja, Desember. Ketika Idul Adha jatuh pada Kamis, 20 Desember 2007, maka kantor-kantor pemerintah libur sampai tiga hari berikutnya: Jumat-Sabtu-Minggu. Selesai? Belum. Senin pun masih libur lagi karena esoknya, Selasa, adalah Natal 25 Desember. Jadi, libur di pengujung tahun itu menjadi: Kamis-Jumat-Sabtu-Minggu-Senin-Selasa. Enam hari!

Setelah Natal hari Selasa itu, Rabu dan Kamis mulai masuk kerja seperti biasa. Tetapi Jumat langsung prei lagi, dan cukup panjang sampai libur awal tahun 1 Januari 2008 yang jatuh pada hari Selasa. Jadi, libur pergantian tahun ini: Jumat-Sabtu-Minggu-Senin-Selasa. Memasuki 2008, setelah libur panjang nggak karu-karuan sejak 20 Desember 2007, ada lagi hari kejepit; Tahun Baru Islam 1429 H, Kamis tanggal 10 Januari. Itu artinya, Kamis-Jumat-Sabtu-Minggu menganggur lagi.

Seorang kawan, pegawai negeri di sebuah instansi, memanfaatkan rentetan tanggal merah ini untuk jalan-jalan sekalian pulang kampung. Supaya semakin panjang, macam-macam libur tadi dia gabung dengan cuti awal tahun. Sementara untuk beberapa hari yang posisinya kejepit tapi mesti bekerja, dia minta izin. Total liburnya jadi sebulan penuh, sejak 20 Desember 2007 dan baru akan masuk kerja 21 Januari 2008. “Asyik, kan,” katanya cengengesan.

Cobalah sesekali iseng berhitung. Selain tanggal-tanggal merah yang sering bersebelahan dengan akhir pekan, dan itu artinya libur menjadi panjang, setiap pegawai punya hak cuti minimal 14 hari kerja dalam setahun. Tambahkan masa cuti itu dengan perjalanan dinas yang rata-rata memakan 3 sampai 5 hari kerja, dan berulang beberapa kali sepanjang tahun. Ada lagi tugas belajar, diklat ini-itu, bermacam-macam pelatihan dan mengikuti seminar.

Hitung juga kebiasaan masuk kantor yang molor 1 sampai 2 jam, serta meninggalkan kantor lebih cepat 1 sampai 2 jam sebelum waktu pulang. Jangan lupa menghitung kebiasaan makan siang, yang dengan banyak alasan, bisa menghabiskan 2 sampai 3 jam, atau malah sampai kembali ke kantor pukul 4 petang hanya untuk absen pulang atau sekadar ikut apel sore.

Ini belum termasuk beraneka macam izin yang kerap dengan mudah membuat seorang pegawai tak bekerja; izin sakit, izin keperluan keluarga, izin kawin, izin mengawinkan anak, izin ini, izin itu. Bagi yang wanita, ada lagi cuti hamil atau persalinan yang bisa sampai berbulan-bulan.

Di lingkar kekuasaan, pada lingkungan pejabat-pejabat elite pemerintah, kerap terlihat pula pemandangan lucu. Ketika seorang bupati, misalnya, melakukan kunjungan kerja ke kecamatan atau desa, maka para kepala dinas, kepala kantor, atau pejabat di bawahnya, diajak ikut serta. Menjadi rombongan besar dengan konvoi kendaraan panjang sekali. Padahal tak semuanya berkepentingan ikut kunjungan itu. Dan ini tidak sekali dua kali.

Itu baru pegawai negeri. Kalau mau mengintip aktivitas wakil rakyat, kita bakal semakin terperangah. Jadwal libur di lembaga legislatif bisa suka-suka, sebab tanpa hadir rapat atau sidang pun mereka sudah bisa disebut (meski seolah-olah) bekerja. Alasannya banyak sekali. Ya menengok konstituenlah, urusan partai, studi banding, dan lain-lain. Ada anggota dewan yang bahkan tak pernah ke kantor, kecuali pada hari-hari di mana gaji dibagi.

***

Masalahnya, libur panjang dan cuti bersama ini dilembagakan oleh negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi bahkan memastikan kebijakan ini bakal terus dipertahankan, karena menurutnya berdampak sangat positif: supaya PNS tidak bolos. Ya, daripada pegawai bolos di saat hari kejepit, mending hari kejepit itu dilegalkan sekalian sebagai hari libur.

Dan, semua akhirnya ikut-ikutan. Kebijakan libur pemerintah sering menjadi rujukan libur sektor lain, termasuk swasta. Maka ketika PNS cuti bersama, banyak kantor-kantor layanan publik tak beroperasi. Sekolah-sekolah prei. Semua aktivitas dihentikan, meski pada hari itu sebenarnya banyak orang bingung hendak melakukan apa.

Libur tentu saja penting. Setiap kita perlu jeda dalam bekerja. Ada saat di mana kita bisa menyelonjorkan kaki di serambi rumah, menikmati hari tanpa pikiran tentang pekerjaan, bercengkerama bersama keluarga atau kerabat sembari menikmati secangkir teh hangat. Tetapi libur berjamaah dalam waktu yang panjang adalah sebuah tragedi, mengingat bangsa ini masih harus dibangun dengan tidak berleha-leha.

Ada logika yang sangat sederhana. Kalau aparat pemerintah kita mengaku berkhidmat melayani atau mengayomi masyarakat, maka layanan dan ayoman macam apa yang pantas disebut, untuk kenyataan bahwa di saat libur panjang dan cuti bersama memanjakan sebagian besar pegawai, rakyat kecil kita tetap harus berjibaku dengan pekerjaan keseharian mereka. Tak ada istilah libur, sebab kalau libur maka asap dapur berhenti mengepul.

Untuk libur saban Sabtu-Minggu saja, dalam setahun pegawai kita sudah “menganggur” 96 hari. Ditambah libur resmi 15 hari besar nasional, sudah 111 hari. Cuti pribadi 14 hari, menjadi 125 hari. Kalau diestimasi total “hari-hari kejepit” 10 hari, maka sudah 135 hari. Ditambah perjalanan dinas, studi banding, izin, sakit, membolos, 30 hari saja, ketemu angka 165 hari. Tengoklah angka itu. Hanya 200 hari dari 365 hari dalam setahun yang terpakai untuk bekerja. Pada kenyataannya boleh jadi waktu libur yang dinikmati lebih dari itu.

Kalau mau dihitung lebih detail lagi, bisa kaget semua. Misalnya, benarkah setiap hari PNS kita sudah bekerja sesuai kewajiban memenuhi jam kerja? Kalaupun sudah, apa iya sepanjang waktu memang dimanfaatkan untuk bekerja? Jangan-jangan hanya ngobrol, main games di komputer, atau, seperti yang sempat heboh di Kantor Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu, pegawai-pegawainya ternyata banyak yang sibuk mengunduh gambar dan video porno dari internet pada jam kerja.

Maka, kebijakan libur nasional, juga cuti bersama, harus ditilik ulang alasan dan manfaatnya. Supaya kita semua tidak kualat sendiri oleh kemanjaan, juga kemalasan yang jamak, di tengah keharusan bekerja keras membangun bangsa ini. ***

MENJADI kaya ternyata bukan lagi cita-cita semua orang. Sekarang, semakin banyak yang bukan saja mengidamkan kemiskinan, tetapi juga berjuang sekuat tenaga agar menjadi (atau setidak-tidaknya dianggap) miskin. Bukan lagi pribadi-pribadi. Usaha “memiskinkan diri” bahkan telah pula berlaku jamak sebagai keinginan kolektif. Melembaga sebagai sikap institusi.

Bukan cerita baru kalau di kota-kota di mana asuransi kesehatan bagi warga miskin disediakan sebagai fasilitas percuma, orang-orang ramai mendaftarkan diri, meski sesungguhnya hidup masih dalam kadar kecukupan yang wajar. Berbondong antre untuk disahkan sebagai bagian dari kaum papa, yang karena itu lantas menjadi berhak disantuni. Cap kemiskinan itu, dengan kerelaan dan kesadaran, dilekatkan tanpa sedikitpun rasa sungkan.

Di tengah semakin banyaknya program-program bantuan dan subsidi dari pemerintah, statistik warga miskin alih-alih berkurang justru terus bertambah. Ada semacam keterpautan yang pasti antara meningkatnya jumlah bantuan, dengan meningkatnya pula barisan penerima bantuan. Maka, Kalau dulu ada istilah orang kaya baru (OKB), sekarang sedang tren orang miskin baru (OMB).

Para OMB ini sebenarnya tidaklah miskin dalam pengertian “ekonomi sulit”, seperti yang selama ini lazim dipahami. Boleh jadi kemiskinannya lebih disebabkan oleh dua hal; keterpaksaan mengingat sistem memang membuatnya menjadi tak berdaya, atau terkikisnya rasa malu. Pada sebab yang pertama, sistem oleh penyelenggara negara memang bisa menciptakan kemiskinan komunal yang bahkan terorganisir. Pada sebab kedua, mental miskin menjadi budaya biasa.

Orang, misalnya, harus mengaku miskin untuk bisa berobat ke rumah sakit. Harus mengaku miskin agar dapat beli beras dengan harga yang wajar. Juga perlu mengaku miskin supaya sekolah anak tak terhalang tingginya biaya.

Dan negara, dengan para penyelenggara yang isinya orang-orang pintar itu, terus saja membuat sistem di mana kemiskinan seolah adalah sebuah pekerjaan yang tak harus diselesaikan hingga tuntas. Cukup diurusi saja. Itu sebabnya ada kalimat dalam salah satu pasal UUD 45, yang menyebut bahwa “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Ya, dipelihara. Semacam dilestarikan begitulah. Bukan dicarikan jalan keluarnya.

Sejak dulu republik ini sudah punya departemen sosial, yang punya turunan sampai ke pelosok daerah; dari dinas sosial hingga biro sosial. Urusannya tak jauh-jauh dari penanganan fakir miskin dan anak telantar yang diamanatkan undang-undang itu.

Sekarang, ada lagi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang fokus mengurusi daerah-daerah berklasifikasi “tertinggal”. Di luar itu, sejumlah organisasi berkhidmat pula mengurusi orang-orang miskin. LSM-LSM, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga sosial. Semua menunjukkan kepedulian. Semua hendak “mengentaskan” kemiskinan.

Pidato-pidato pejabat kita pun masih tak jauh dari mimpi menyejahterakan rakyat. Kampanye-kampanye politik, baik pemilu maupun pilkada, selalu saja mengangkat tema keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Janji-janji politik tak bergeser dari iming-iming perbaikan taraf dan kualitas hidup.

Hasilnya? Jumlah orang miskin tak berkurang. Antrean pendaftar gakin mengular panjang. Pengemis di jalan dan ruang publik tak kunjung habis biar dirazia rutin setiap hari. Orang-orang terus saja mengeluh, berteriak tentang harga-harga kebutuhan pokok yang melambung.

***

Miskin tampaknya harus diredefinisi lagi. Pada situasi dan keadaan seperti apakah seseorang layak disebut miskin? Banyak orang yang secara ekonomi hidupnya berlangsung wajar, tetapi memang wajar untuk hidup sehari-hari itu saja. Ketika ada kebutuhan mendadak seperti keluarga sakit, tak ada tabungan yang cukup untuk membiayai. Maka dibunuhlah rasa malu. Ikut saja antre mendaftar dalam barisan keluarga penerima bantuan, demi diskon lumayan atau malah gratis kalau harus masuk rumah sakit.

Miskin juga menjadi relatif ketika kita menjumpai fakta bahwa di zaman ini, orang bisa saja kere, tapi ke mana-mana menggenggam telepon selular pribadi. Orang bisa miskin, tapi tunggangannya sepeda motor baru – meskipun, misalnya, dikredit dengan cicilan yang harus diperjuangkan susah payah setiap bulan. Tinggal memang di rumah kontrakan, tapi kamarnya ber-AC, ada televisi sampai dua tiga biji, lengkap dengan play station dan perangkat pemutar DVD.

Sekarang, seiring teknologi yang juga maju, sudah biasa setiap keluarga punya kulkas, televisi, penanak sekaligus pemanas nasi elektrik, mesin cuci, dan macam-macam perabot. Apalagi lembaga-lembaga penyedia jasa kredit semakin banyak dan syarat memperoleh kredit semakin mudah. Cukup dengan selembar kartu keluarga, alamat tetap rumah, dan jaminan kepastian penghasilan, orang bisa bawa pulang sepeda motor baru hanya dengan uang muka Rp 500 ribu.

Saya kerap menerima keluh kesah, dari orang yang berkisah tentang beratnya menjalani hidup karena keuangan cekak, sulit mencari kerja, dan harga kebutuhan hidup semakin mahal. Keluh kesah itu dikirim lewat SMS yang panjaaaang sekali. Kira-kira 6 sampai 8 sheet SMS. Apa artinya? Ekonomi boleh sulit, tapi masih bisa punya handphone canggih (kalau tidak canggih tak mungkin bisa kirim lebih 1 sheet SMS sekaligus), dan – ini yang juga penting— pulsanya cukup.

Memang, tak sedikit juga jumlah saudara kita yang masih sangat miskin dalam pengertian sesungguhnya. Ya sungguh-sungguh miskin. Orang-orang yang hidupnya memang dilingkupi kesulitan ekonomi, dan karena itu sangat layak disubsidi. Untuk merekalah sebenarnya program-program bantuan sosial dan layanan gratis itu mestinya dipersembahkan.

***

Tetapi inilah Indonesia, negeri yang kekayaan utamanya adalah kemiskinan. Republik ini bahkan pernah harus mengaku miskin demi mendapat pinjaman dari IMF. Tersungkur dalam cap “kesulitan ekonomi” untuk menarik rasa iba negeri-negeri donor mengirimkan bantuan. Menengadah tangan di tengah fakta bahwa meskipun negerinya miskin, sejumlah orang Indonesia mengisi daftar teratas orang-orang kaya di Asia.

Inilah Indonesia, yang hampir semua BUMN-nya merugi, tapi pejabat-pejabat di BUMN itu hidup berlimpah kekayaan. Sekadar mengambil misal, tengoklah PLN dan PDAM, dua perusahaan monopoli milik negara yang tak kunjung untung itu. Bos-bos di dua tempat itu dijamin kaya-kaya.

Makanya kita tak perlu kaget, ketika tiba-tiba ada protes dari Pemkab Kutai Barat di Kalimantan Timur, karena status daerahnya ditingkatkan dari “daerah tertinggal” menjadi “daerah tidak tertinggal”. Protes karena dianggap sudah maju. Mungkin ibarat orang miskin yang marah karena dituduh kaya. Maklum, kalau tak lagi masuk kategori “daerah tertinggal”, pupuslah harapan mendapat tambahan dana bantuan pusat untuk pembangunan.

Jangan pula terkejut melihat organisasi-organisasi, yang datang “mengemis” bantuan ke pemerintah daerah, dengan proposal-proposal tebal untuk merebut dana bansos, meski organisasi itu dipimpin oleh pejabat di pemerintah sendiri, atau anggota dewan perwakilan rakyat. Mereka pasti bukan orang-orang miskin. Tetapi harus “memiskinkan” diri secara kolektif supaya dapat bantuan.

Semakin banyak orang berebut miskin. Berlomba-lomba mengantongi “sertifikat tanda kemiskinan” demi layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, karena meskipun tidak benar-benar miskin, memang tak sanggup bayar pengobatan. Di negeri-negeri maju, layanan kesehatan dan pendidikan sudah gratis. Tapi rakyatnya tak perlu merasa, apalagi mengaku miskin, untuk menikmati fasilitas itu.

Dalam banyak hal, kaya atau miskin akhirnya memang soal rasa. Orang boleh sulit ekonominya, tapi dengan hati dan mental yang kaya, kesulitan ekonomi itu tak lantas membuatnya serasa miskin. Ada semacam gengsi dan harga diri, sehingga hidup tak harus dijerumuskan ke dalam lubang kemiskinan.

Banyak orang-orang bersahaja seperti ini, yang memang miskin karena keadaan, bukan oleh kemanjaan sikap dan mental – seperti banyak kita jumpai akhir-akhir ini. Orang-orang yang, meminjam istilah bos Jawa Pos Dahlan Iskan: “miskin bermartabat”.

Kalau si miskin saja harus bermartabat, entah apa istilah yang pas untuk orang-orang manja yang sebenarnya berkecukupan, tapi malah mengaku-aku miskin. ***

MATAHARI terik. Meski tanah masih basah bekas hujan malam tadi, debu di aspal jalanan tetap berterbangan diseret roda kendaraan. Lelaki paruh baya berkulit legam itu menyeka wajah dengan kain lengan bajunya yang kuyup. Keringat dan debu bercampur. Menyisakan bekas garis-garis hitam di lengan baju itu.

Entah sudah berapa jauh dia melangkahkan kaki. Bukan langkah kosong sebab di pundaknya terpanggul sepotong bambu yang menyangga tumpukan terompet, topi kuncup dari kertas warna-warni, dan topeng aneka rupa. “Sudah laku beberapa. Tapi belum memenuhi target,” katanya.

Lelaki itu datang dari kota-kota di Jawa. Menyeberang dengan kapal laut ke Kalimantan di awal Desember lalu, membawa dagangan khas yang sulit dijumpai pada bulan-bulan lain sepanjang tahun; terompet dan asesori pesta tahun baru. Ia tentu tidak sendiri. “Rombongan saya saja dua puluhan orang.”

Mereka dimodali tiket perjalanan, sedikit sangu, kemudian barang dagangan yang harus laku dalam jumlah tertentu. “Kalau nggak laku ya dapat capeknya saja.”

Sesampai di tanah rantau, ia dan kawan-kawannya menyebar. Menjaja benda yang umur jualnya hanya sampai di akhir tahun. Setelah itu, dagangan mereka menjadi kertas biasa. Tunggu hingga berjumpa Desember lagi untuk membuatnya kembali berharga.

Pedagang-pedagang terompet, yang hari-hari terakhir ini kita jumpai di sudut-sudut pasar, di ruang-ruang publik, juga taman kota, adalah wakil dari pesta raya bernama tahun baru. Peradaban manusia terlanjur menganggap istimewa pergantian tahun, sebuah hitung-hitungan waktu yang didasari ketekunan bumi mengitari matahari sembari terus berputar di porosnya sendiri.

Padahal pergantian tahun, kalau mau disederhanakan, hanyalah pergantian lembaran almanak yang telah kusam setelah 365 hari mengawal hidup kita. Semacam penanda bahwa masa telah berganti dan segeralah beli kalender baru; ketika hari ini telah menjelma jadi silam, dan esok berubah menjadi sekarang. Tiga yang selalu saja berpotensi menikmati keistimewaan tahun baru adalah mereka: pedagang terompet, pembuat almanak, juga pemilik tempat hiburan di mana pesta-pesta dilaksanakan.

***

Begitu banyak orang yang memaknai tahun baru sebagai pesta atas anugerah kepanjangumuran, dan untuk itu perlu ada perayaan meski sekadar membakar jagung atau ikan di halaman rumah, sambil menunggu jarum jam bergeser melewati pukul 00.00, dan setelah itu kehidupan baru dimulakan.

Ada lebih banyak lagi yang menjejalkan diri dalam kemacetan tak terhingga di jalan-jalan dari pinggiran hingga pusat kota, adu nyaring klakson kendaraan, saling sahut suara mercon dan pesta kembang api, larut dalam tawa riang seakan-akan inilah memang ritual terbaik menyambut tahun baru.

Sedikit yang ingat dan berkesadaran melakukan perenungan-perenungan, sudahkah hidup setahun lalu membawa faedah? Apa saja di masa kemarin yang perlu menjadi pelajaran, apa pula rencana-rencana esok demi hidup yang lebih baik di masa depan? Meski refleksi dan evaluasi mestinya tak menunggu tahun berganti, paling tidak inilah seharusnya yang membudaya di setiap akhir tahun. Bukan saja di masyarakat, tetapi juga lembaga-lembaga layanan publik.

Kita, misalnya, patut berharap wakil rakyat kita menggelar sidang paripurna dengan tajuk, katakanlah, refleksi akhir tahun, demi merenungi apa saja yang telah diperbuat untuk rakyat selama 365 hari yang telah lewat. Sudahkah puluhan miliar rupiah dana APBD yang tersedot di gedung legislatif sebanding dengan kerja dan pengabdian mereka?

Kita rindu sekali melihat pejabat-pejabat eksekutif duduk dalam sebuah rapat kerja membahas kinerja setahun berselang, bukan saja untuk evaluasi, tetapi juga menyusun rencana-rencana strategis tahun depan.

Di atas itu semua, kita sebenarnya mengharapkan juga ada pelibatan publik yang lebih maksimal, dalam refleksi dan evaluasi itu. Misalnya, ada upaya menjaring pendapat umum dari masyarakat, apakah penyelenggaraan pemerintahan selama setahun ini dianggap baik belaka. Semacam survei tingkat kepuasan publik begitulah, di mana dari hasil survey itu kelak diperoleh jawaban apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki.

Faktanya? Hari-hari di ujung tahun begini, wakil rakyat kita banyak tak berada di tempat. Pejabat-pejabat eksekutif meliburkan diri bersama kebijakan nasional libur panjang akhir tahun. Organisasi-organisasi masyarakat dan pemuda sibuk menyusun proposal untuk mendapat bantuan sosial tahun depan. Partai-partai politik menghabiskan konsentrasi pada urusan usung-mengusung calon pilkada. Seperti sebelum-sebelumnya juga, pergantian tahun akhirnya tak lebih dari sekadar pesta memacetkan jalan.

***

Adakah makna yang lebih penting dari tahun baru kecuali kenyataan bahwa kita semakin tua dan terus saja menua? Kenanglah tahun baru 10 tahun yang lalu. Kemudian bayangkan tahun baru 10 tahun yang akan datang. Waktu sungguh tak bisa dibendung. Jangankan membuat kita serasa awet muda, menahan laju perjalanannya sendiri pun waktu tak bisa.

Itulah yang membuat tahun baru, seperti juga ulang tahun kelahiran, sering dianggap tak lebih dari pergantian angka dan susunan hari, sehingga bagi sebagian besar kita, tak perlulah urusan semacam ini dipikirkan rumit-rumit. Nikmati saja dengan pesta.

Maka, tahun baru selalu berlangsung tanpa kesan. Siklus per 365 hari itu akhirnya benar-benar terlewat begitu saja. Kenangan pergantian tahun tak bergeser dari rasa kantuk setelah begadang semalaman, hiruk malam yang pikuk di seluruh penjuru bumi, juga dendang lagu riang dan dansa tua-muda.

Di tengah bebunyian terompet tak berirama dan teriakan anak-anak kecil yang girang menyaksikan langit penuh cahaya dari kembang api saling silang, kita tak kunjung menemukan cara yang lebih baik merayakan tahun baru. Seperti halnya “esok” sering kita sambut tanpa persiapan, “kemarin” pun kerap kita tinggalkan begitu saja.

Kalaulah “esok” bisa dibeli, kita tentu tak perlu terompet, apalagi pesta. Tak perlu juga refleksi atau evaluasi, sebab kita bisa memilih hendak menjalani esok dengan jenis nasib seperti apa. Masalahnya, andaipun ada pedagang menjajakan esok, dengan macam-macam pilihan itu, apa kita mau membelanjakan segenap harta untuk membelinya?

Selamat tahun baru. Selamat menyongsong esok yang lebih baik. ***

 

SETIAP kita dianugerahi potensi menjadi baik atau buruk, dengan otoritas sepenuhnya pada diri kita sendiri hendak memanfaatkan yang mana; apakah cukup salah satu potensi saja atau malah kombinasi keduanya. Orang bisa tampak baik di hadapan orang lain meski sejatinya ia buruk sekali. Tampil manis di muka umum demi menutup wajah bopeng yang tersembunyi di balik topeng.

Sebab hidup adalah pilihan. Sepanjang pilihan itu diputuskan dalam kesadaran lahiriah sebagai makhluk berakal, maka manusia tak bisa mengelak dengan dalih, katakanlah, berlaku jahat di luar kesadaran. Atau, yang sering kita dengar, ”terpaksa” melakukan kejahatan. Dipaksa oleh siapa? Bagaimana kalau yang memaksa adalah hasrat dalam diri? Bisakah tetap disebut sebagai ”terpaksa”?

Meski memiliki potensi kebaikan sekaligus keburukan, manusia tetap mendapat kuasa untuk menentukan hasrat mana yang harus dipenuhi. Para penganjur hidup lurus kerap menyebutnya sebagai pengendalian hawa nafsu. Semacam usaha mengatur keseimbangan antara kewajiban berbuat baik dan keharusan mengabaikan perbuatan buruk. Dan ini adalah pekerjaan sehari-hari, karena dalam hal apa pun hidup memang menghadapkan kita pada, selalu saja, pilihan-pilihan dengan implikasi yang bisa positif bisa pula negatif.

Jangankan urusan seserius surga-neraka, untuk pilihan apakah kita hendak selamat di akhirat kelak dan untuk itu harus banyak-banyak beramal saleh, atau cuek saja dengan nasib hari akhir sehingga menjalani hidup suka-suka, bahkan yang seolah sepele seperti sarapan pagi pun kita harus memutuskan sebuah pilihan. Memutuskan sarapan atau tidak sarapan sudah satu soal. Setelah itu, kita masih harus menentukan pilihan lain lagi; sarapan apa, di mana, dengan siapa, porsinya seberapa dan sebagainya, dan seterusnya.

Maka, memenuhi sebuah hasrat atau mengabaikannya adalah pilihan, dan kita dipercaya menjadi panglima atas diri kita sendiri; kita yang menentukan menjadi baik atau buruk hidup kita.

***

Saya termasuk percaya bahwa korupsi, entah sebagai budaya maupun penyakit, adalah buah dari manajemen hasrat yang salah pada sebagian kita. Betapa ”sang panglima” tak sanggup menolak hasrat berbuat jahat, bahkan meskipun latar belakang agama dan pendidikan sudah begitu kuatnya. Mau bukti? Tengoklah nama-nama koruptor yang divonis bersalah belakangan ini. Mereka bukan saja tampil alim sehari-hari, tetapi juga bergelar doktor dan profesor.

Penghuni penjara bukan lagi melulu pelaku kriminal berwajah beringas dengan tubuh penuh tato, yang sepanjang hidupnya mungkin tak pernah mendengar ceramah agama dan mengenyam pendidikan, tetapi juga orang-orang terhormat yang selama ini diciumi tangan dan kakinya, dipuja-puja sebagai raja, dihormati karena cendikia, dielu-elukan seakan-akan begitu sempurna dan mulia. Yang menyedihkan, mereka bukan dipenjara karena harus membela kebenaran atau melawan kebatilan – seperti kisah-kisah heroik yang biasa kita dengar. Mereka dipenjara karena korupsi duit rakyat.

Dalam kasus pejabat-pejabat yang terlibat penilepan uang negara, hasrat untuk korupsi mungkin terlalu dominan sehingga bukan saja mengalahkan hasrat mengabdi dan berbuat baik bagi rakyat, tetapi juga menenggelamkan keinginan berlaku jujur. Hebatnya, selalu saja ada dalih untuk membenarkan setiap perbuatan, meskipun dalih itu harus dibuat-buat dan diliputi kebohongan. Dosanya pun menjadi ganda; sudah korupsi, berbohong pula.

Hukum di republik ini memang masih sangat toleran terhadap perbuatan korupsi. Selain vonis penjara bagi koruptor sering lebih ringan dibandingkan kejahatan jenis apapun, termasuk sekelas maling ayam, ukuran korup atau tidak korup pun sebenarnya hanya sebatas hukum administratif saja. Orang dituduh korupsi ketika secara administratif pertanggungjawaban uang yang dipakainya bermasalah. Kalau administrasi beres, ya no problem, meskipun sebenarnya korupsi juga.

Penanganan kasus-kasus korupsi selama ini belum menyentuh asas moralitas dan kepatutan, karena mengukurnya memang sulit. Artinya, para pejabat kita sebenarnya boleh memakan uang rakyat, sepanjang administrasinya lengkap dan tak kedapatan melanggar undang-undang. Siapapun dipersilakan korupsi selama uang yang dikorupsi itu mendapat legitimasi hukum, dan karena itu berstatus legal. Hahaha, korupsi yang legal, begitulah. Masalah patut dan tak patut biar jadi urusan dengan Tuhan.

Itu sebabnya kita hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan betapa pejabat-pejabat publik kita kaya raya. Untuk ukuran camat dan kepala desa saja banyak yang tampak sangat berkecukupan, terutama bila pembandingnya adalah masyarakat kebanyakan yang konon mereka urusi dan ayomi.

Kepala-kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, orang-orang ”berdahi” di pemerintahan, sudah galib kaya-kaya. Jangan tanya sekelas bupati, karena ada bupati di Kaltim yang saking kayanya bisa ”menitip uang pengembalian” Rp 34 miliar lebih untuk pengganti uang yang dituduhkan telah dikorupsinya. Itu sebabnya, jangan kaget bila pejabat-pejabat yang divonis penjara karena korupsi, masih tetap kaya raya setelah bebas kelak, meskipun sebagian hartanya sudah dikuras untuk membayar ganti kerugian negara.

Fakta ini membuat banyak anak muda kita akhirnya tergiur juga jadi pegawai negeri, dengan harapan kelak kariernya bagus dan bisa naik kelas jadi pejabat. Atau melibatkan diri ke partai politik sambil menyusur jalan menuju jaminan hidup mapan di masa depan. Di jalur politik ini karier malah bisa melompat-lompat di luar dugaan. Misalnya, ada yang baru dua tahun jadi wakil rakyat, sudah mengoleksi beberapa mobil mewah dan rumah mentereng, padahal sebelum jadi anggota legislatif ke mana-mana pakai sepeda motor dan tinggal di rumah kontrakan. Bukan hendak tampil sederhana, tapi karena waktu itu memang masih tak punya apa-apa.

***

Mari kita bikin hitung-hitungan sederhana. Gaji tertinggi seorang bupati paling banter Rp 15 juta sebulan (sangat mungkin lebih kecil dari ini). Ditambah tunjangan ini-itu, ya kira-kira bisa menjadi Rp 50 juta sebulan. Ini sungguh pendapatan resmi. Kalau kita tambahkan pendapatan ”tidak resmi” maksimal 10 kali lipatnya saja, ketemu angka Rp 500 juta sebulan. Wow, besar sekali? Nanti dulu. Mari kita tengok hitung-hitungan berikutnya.

Untuk jadi bupati dalam sebuah pemilihan langsung, sudah lazim istilah ”menyewa perahu” agar diusung partai politik. Semacam mahar untuk sebuah lamaran. Tarifnya bervariasi. Tetapi dari cerita-cerita yang beredar selama ini, angkanya tak kurang dari Rp 5 miliar. Proses sosialisasi dan kampanye memakan biaya tak kalah gede. Bisa dua kali lipat harga ”sewa perahu”, kira-kira Rp 10 miliar. Total, Rp 15 miliar. Itu modal minimum saja, karena pengakuan beberapa kepala daerah, mereka menghabiskan uang lebih dari itu.

Lha, kalau pendapatan sebagai bupati ”hanya” Rp 500 juta sebulan, maka perlu waktu 30 bulan untuk balik modal. Lebih separo masa jabatan. Itu dengan catatan Rp 500 juta itu dipakai untuk balikin modal semuanya. Jadi, bahkan setelah ditambah pendapatan tak resmi pun, dalam logika apa saja, masih sulit mengembalikan Rp 15 miliar dalam waktu segera.

Nah, bayangkanlah kalau si bupati ”lurus-lurus” saja, tanpa mencari pendapatan tak resmi. Dengan pendapatan maksimal Rp 50 juta sebulan, dia harus mengembalikan biaya Rp 15 miliar dalam waktu 5 tahun masa jabatan. Itu sama dengan Rp 3 miliar setiap tahun, atau Rp 250 juta setiap bulan. Hmm, katakanlah gaji resmi yang maksimal Rp 50 juta tadi semuanya dipakai untuk mencicil pengembalian modal, dari mana nombokin kekurangan Rp 200 juta per bulan? Apa iya ada yang masih mau jadi bupati kalau bakal nombok begini?

Hebatnya, entah cari modal dari mana, ada kepala daerah yang belum habis masa jabatan, malah sudah bersiap bertarung lagi dalam pilkada berikutnya, untuk jabatan yang lebih tinggi tentu saja. Kita lantas bertanya-tanya, apa modal untuk pilkada sebelumnya sudah kembali? Lalu ke mana cari modal baru untuk pilkada yang baru?  Iya kalau modalnya Rp 15 miliar. Kalau lebih? Untuk informasi kita-kita aja nih, modal maju jadi gubernur konon tak kurang dari Rp 30 miliar!

***

Beda antara korupsi dan tidak korupsi menjadi setipis kulit bawang, ketika yang kita bicarakan adalah hukum administrasi dan legalitas penggunaan uang negara. Tetapi bila perbincangannya masuk pada ihwal etika, moral dan kepatutan, maka rasanya sulit menghindarkan kecurigaan kita bahwa pejabat publik yang kaya-kaya itu sebenarnya koruptor semua.

Mereka bukan pewaris harta dari moyang yang kaya, bukan pula penemu harta karun seperti kisah dalam dongeng-dongeng petualangan. Mereka juga tak dikenal sebagai pemilik perusahaan atau ahli niaga. Hidup mereka selama ini sangat bergantung pada pekerjaan sebagai ”abdi rakyat”. Dari mana duit menumpuk kalau bukan karena keberadaan mereka di lembaga pemerintah? Apa iya bisa kaya tanpa korupsi?

Entahlah. Anggap saja ini pertanyaan ceroboh dari seorang rakyat yang mau tau urusan pejabat. Atau lazimnya kecemburuan orang miskin kepada orang kaya. Bahwa korupsi memang (masih dan terus) terjadi di mana-mana, dan republik ini tetap betah saja berada di urutan atas negara-negara terkorup di dunia, begitulah faktanya. Seorang kawan dengan enteng berujar kepada saya, ”… hasrat korupsi ada pada setiap kita. Kalau kamu jadi pejabat dan kesempatannya ada, kamu mungkin akan korupsi juga.”

Hahaha, saya tertawa, kemudian berdoa: kalau begitu, Ya Allah, jangan pernah berikan kesempatan itu. ***

Macam-macam alasan bisa dikemukakan, termasuk dalih bahwa kerja kedewanan bukanlah kerja seperti pegawai yang mesti ngantor pukul delapan pagi dan pulang jam empat sore. ”Justru wakil rakyat harus sering-sering di luar kantor, aktif bergerak ke masyarakat. Jemput bola,” kata seorang anggota dewan.

Ya, tentu saja dipujikan kalau urusan di luar kantor itu memang berhubungan dengan kerja memperjuangkan nasib rakyat. Masalahnya, dari beberapa anggota dewan yang sudah memberi penjelasan, tak satu pun yang menyebut kesibukan mereka di luar kantor berhubungan dengan kepentingan publik. Ada yang mengaku jarang ngantor karena sedang sibuk di partai politik, ada yang karena kesehatannya sedang terganggu dan harus berobat atau istirahat, ada pula yang tengah dibelit masalah keluarga dan karenanya mesti membagi konsentrasi antara mengurusi keluarga dengan mengurusi pekerjaan di dewan.

Kita tak menafikkan kenyataan bahwa di tengah kewajiban mengabdi kepada masyarakat, wakil rakyat pun adalah manusia biasa; mereka bisa sakit, bisa punya anggota keluarga yang sakit, bisa dibelit masalah pribadi, bisa terganggu waktunya untuk urusan di luar pekerjaan, bisa dilanda kebosanan yang berujung malas.

Tetapi itulah risiko menjadi pejabat publik. Wakil rakyat apalagi. Mereka digaji besar untuk bekerja, dan ketahuilah, pekerjaan mereka sebenarnya tak tergolong berat-berat amat. Kalau memang ada urusan di luar pekerjaan yang ternyata begitu penting dan tak bisa ditinggalkan, silakan saja. Tapi apa pantas tetap terima gaji?

Bagaimana mungkin rakyat harus memaklumi sebuah kenyataan tentang seorang wakil rakyat yang lebih sering membolos daripada bekerja, dengan alasan apapun, dan untuk itu dia rutin memakan gaji (buta) yang nilainya bisa lebih 10 kali lipat lebih besar dari upah minimum para buruh? Kata teman saya, saking jengkelnya dia, ”Memangnya gaji itu dibayar pakai duit nenekmu!”

Inilah juga problemnya: ada wakil rakyat yang sangat jarang ke kantor, nyaris tak pernah ikut rapat dan sidang-sidang penting, super malas deh pokoknya, tetapi selalu hadir ke kantor di awal bulan untuk mengambil gaji bulanan. Juga, celakanya lagi, tetap menerima tanpa malu honor-honor sidang yang tak pernah diikutinya itu. Sidangnya mangkir, honornya diambil.

Ini memang praktik lazim yang sama buruknya dengan kelakuan sebagian pejabat kita, yang sering mengambil dana perjalanan dinas padahal tak ikut berangkat. ”Ambil mentahnya saja,” kata mereka. Pertanggungjawaban dana perjalanan dinas memang cukup dengan selarik tanda tangan. Tak peduli benar-benar melakukan perjalanan atau tidak. Kelengkapan administrasi sudah cukup mewakili kepercayaan lembaga-lembaga auditor bahwa uang negara telah dipergunakan sebagaimana mestinya.

***

Meski jarang di kantor, tak biasa terlihat di ruang rapat, anggota dewan pemalas tetap eksis di masyarakat karena rutin jadi sumber berita di koran-koran. Memberi tanggapan untuk macam-macam soalan, dengan pernyataan-pernyataan yang selalu dibumbui kata-kata heroik seperti ”demi rakyat”, ”kepentingan khalayak”, ”aspirasi publik” dan sebagainya. Sebuah upaya pencitraan diri seolah-olah dia begitu pedulinya dengan urusan rakyat.

Saya sempat tertawa sendiri, ketika seorang wakil rakyat yang sok tahu, bikin pernyataan di koran mengenai penyertaan modal Perusda Ketenagalistrikan Kaltim sebesar Rp 96 miliar dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Tanjung Batu, Tenggarong Seberang. Dia, yang belakangan diketahui merupakan salah seorang anggota dewan paling malas, nyerocos soal ”nasib” dana APBD Kaltim Rp 96 miliar dalam proyek itu.

Untuk pembangkit listrik yang sangat jelas dibangun demi mengatasi parahnya krisis listrik di Kaltim, si wakil rakyat sedemikian rupa menyoal penyertaan modal Rp 96 miliar dari APBD Kaltim. ”Itu duit rakyat, harus jelas dimanfaatkan untuk apa,” katanya. Lha kurang jelas apa manfaat membangun pembangkit listrik?

Dia tentu bukan orang bodoh (maaf kalau dugaan saya ternyata salah) yang tidak tahu bahwa Rp 96 miliar, yang merupakan sebagian kecil saja dari total nilai proyek pembangkit listrik itu, jauh lebih jelas manfaatnya bagi rakyat Kaltim tinimbang ratusan miliar duit APBD yang disedot setiap tahun (sekali lagi, setiap tahun!) untuk membiayai 45 orang anggota DPRD Kaltim, yang sebagian di antaranya adalah pemalas dan tak begitu jelas kerjanya apa.

Bandingkan pula Rp 96 miliar untuk mendukung proyek kemaslahatan rakyat Kaltim itu dengan hampir Rp 4 triliun anggaran penyelenggaraan PON XVII 2008, yang dengan mudah lolos dalam pembahasan anggaran di legislatif, sementara setelah PON selesai, tak begitu jelas apakah faedahnya cukup sebanding dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan.

Sekadar membuat misal, yakinlah, kalau dibikin angket, rakyat Kaltim akan memilih Rp 4 triliun itu dipakai membangun pembangkit listrik (kira-kira bisa untuk 2 x 200 MW) daripada sekadar membeli gengsi sebagai tuan rumah pekan olahraga.

Tengok juga anggaran untuk dinas-dinas dan instansi, dalam bilangan puluhan hingga ratusan miliar rupiah, yang setiap tahun menguap bersama ketidakjelasan hasil pembangunan. Atau anggaran untuk pemilu gubernur yang jumlahnya seperempat triliun rupiah lebih itu. Juga puluhan miliar rupiah dana bansos yang mengucur ke banyak kantong para petualang yang hidupnya berlindung di balik kedok organisasi.

Cobalah sebagai wakil rakyat, anggota legislatif bertanya kepada rakyatnya, apakah semua itu memang lebih penting dibiayai dari kepentingan terbebasnya rakyat dari krisis listrik?

Bahkan kalau boleh jujur, sungguh, rakyat sebenarnya lebih memerlukan listrik daripada wakil rakyat!

***

Tak jelas benar bagaimana politikus-politikus pemalas di gedung legislatif kita itu akan disikapi. Pimpinan DPRD hanya bisa memberi imbauan. Badan Kehormatan memble menunggu laporan. Fraksi-fraksi sekadar berjanji bikin evaluasi. Partai-partai lebih sering penuh kesungkanan, unggah ungguh, ewuh pakewuh, nyaris tak bisa berbuat apa-apa.

Dan para pemalas tetap melenggang dalam kesibukannya sendiri sembari rutin mengambil gaji, tunjangan, honor-honor rapat, upah sidang, juga fee-fee (ah tak perlu dijelaskan panjang lebar soal yang terakhir ini), tanpa pernah malu apalagi merasa bersalah. Bahkan biar disumpahi dengan kalimat ”memangnya ini uang nenekmu!”, wakil rakyat kita boleh jadi cuek-cuek saja, karena toh rakyat memang sudah biasa diperlakukan sebagai nenek-nenek yang gampang dikibuli. ***

Seorang istri sangat sedih, karena akhir-akhir ini suaminya sering pulang malam dalam keadaan mabuk. Suatu hari, ia marah besar kepada suaminya itu. “Seenaknya saja kamu bersenang-senang di luar, meninggalkan aku sendirian di rumah!”

Si suami yang sedang malas berdebat, memutuskan mengajak istrinya ke bar esok malam. Sang istri yang memang penasaran manut saja. Sesampai di bar, sang suami memesan minuman keras seperti biasa, dan memesankan satu gelas minuman keras juga untuk istrinya. Ketika si istri mencoba meminum, ia langsung memuntahkannya lagi. “Huhhh, minuman apa ini? Nggak enak sama sekali!” komentar si istri.

Sang suami tersenyum. “Tuh, kan… Makanya jangan kau kira selama ini aku bersenang-senang di sini.”

***

MABUK adalah teman peradaban. Di belahan bumi mana pun orang mengenal mabuk lewat beragam cara; diminum, diisap, dihirup, sampai disuntikkan. Macam-macam efek dicari, entah ketenangan jiwa atau keriangan perasaan. Meski larangan tak kurang banyak, dari hukum agama sampai aturan negara, orang-orang tetap berusaha mabuk. Fly, terbang tinggi ke alam imajinasi. Memerdekakan pikiran dari kesumpekan sehari-hari.

Mabuk selalu saja mencandukan. Tak sedikit kisah orang-orang yang terjerat lantas merusak sendiri hidupnya. Meracuni tubuh dengan zat-zat adiktif lantas melupakan apa saja; lupa keluarga, lupa masa depan, bahkan lupa kalau selain bermabuk-mabuk ria, hidup harus diisi dengan aktivitas lain juga.

Tentu saja yang dimaksud mabuk ini adalah mabuk dibuat-buat, yang disengajakan demi seolah-olah kenikmatan diri, yang untuk itu orang bahkan berani bayar mahal sekali. Bukan mabuk jenis mual-mual di pesawat udara atau bus kota, karena untuk dua contoh terakhir ini, penderitanya sungguh bukan korban ketagihan. Kalaupun ada kesamaan, para pemabuk, untuk urusan apa pun, sama-sama sulit keluar dari kebiasaan mabuknya itu.

Orang mabuk judi akan mencandui judi. Orang yang lagi mabuk asmara akan mencandui pikiran tentang kekasihnya. Mabuk harta bakal terpenjara oleh nafsu menjadi kaya. Mabuk politik bisa bikin politikus lupa segala-galanya. Mabuk kekuasaan dijamin menjerumuskan. Bahkan mabuk berbuat baik pun bisa menyeret seseorang menjadi riya, tinggi hati, atau merasa seakan-akan telah melakukan banyak hal baik sementara orang lain tidak.

Dalam batas-batas tertentu, ritual permabukan boleh jadi merupakan bentuk lain dari cara manusia melakukan refreshing jiwa. Kerap pula menjadi sesuatu yang tak terhindarkan untuk sebuah hubungan sosial. Itu ketika kehendak menjadi mabuk dilakukan dalam kesadaran terukur. Misalnya, “sekadar” minum satu dua pitcher bir dingin sembari mendengar musik, menenggak beberapa sloki wiski juga vodka di sebuah pesta, atau menikmati sececap wine atau brandy dalam jamuan makan malam.

Yang masih sulit dijelaskan adalah ketika ritual memabukkan diri itu lantas menjadi penuh variasi. Bukan lagi sekadar minuman keras, tetapi juga aneka jenis narkotika; pesta sabu-sabu, ganja, heroin, dan entah apa lagi, yang siapa pun pemakainya sebenarnya punya pengetahuan cukup untuk menyadari bahwa semua itu buruk. Buruk bagi kesehatan, buruk bagi lingkungan, buruk bagi masa depan.

Toh, ini bukan cerita hari ini. Sejak dulu selalu saja ada cara manusia berlaku zalim bahkan terhadap tubuhnya sendiri.

***

Dan korbannya bisa siapa saja. Anak-anak atau orang tua. Pria-wanita. Miskin-kaya. Orang tak bernama atau figur kesohor. Sangat bodoh atau kelewat pintar. Multiprofesi; dari pengangguran sampai profesor di sebuah perguruan tinggi. Multilatar belakang; dari yang seumur hidupnya tak pernah mengenal agama hingga kiyai pengasuh pondok pesantren. Multisebab; dari yang kecebur karena coba-coba sampai tergiur keuntungan menjadi pengedar.

Insafnya pun susah. Siapa menyangka seorang Roy Marten harus masuk bui lagi hanya beberapa jam setelah ia tampil manis memberi testimoni di sebuah acara kampanye antinarkoba, di mana testimoninya itu bahkan membuat Kapolri Sutanto terkagum-kagum. Roy seolah mewakili fakta betapa jahatnya jeratan candu: sanggup mengalahkan semangat dan usaha untuk bertobat.

Kita kemudian kerap terkaget-kaget setiap kali ada orang-orang baru yang tertangkap karena narkoba. Orang yang tak pernah kita sangka-sangka. Yang dalam kesehariannya terlihat baik-baik belaka, good boy dan nyaris tak pernah punya masalah. Betapa hebat memang, manusia menutupi kelakuan buruknya dari orang lain. Seperti juga setiap kita yang tentu punya kekurangan namun selalu berusaha tampil sempurna.

Urusannya memang menjadi semakin rumit karena narkoba, seperti juga minuman keras, adalah bisnis luar biasa laris. Sebuah jaringan usaha yang strategi marketingnya layak jadi topik khusus di seminar-seminar bisnis, karena begitu maju dengan omzet dan laba sangat besar. Padahal, produknya sangat jelas buruk sekali untuk kesehatan, berlabel haram dan terlarang, jualannya tak pakai promosi (malah kontrapromo dengan semakin banyaknya kampanye anti narkoba), dan distribusinya bukan lagi “indie” tapi benar-benar “bawah tanah”.

Begitu dahsyatnya, bahkan meski kontrapromo digeber habis-habisan, bisnis ini bertumbuh terus alih-alih mati. Maklum, orang-orang tetap perlu “barang” karena masih harus mabuk. Bahkan meski bandar-bandar dan pengedar sudah dipenjara, transaksi tetap lancar termasuk dari balik rumah tahanan. Dibui bukan berarti mabuk berhenti, sebab mengambil contoh Roy Marten, justru di tempat inilah dia menjadi semakin ahli. Bukan lagi mengerti cara memakai, tetapi juga memahami dan (diduga) melibatkan diri dalam jaringan pengedar.

Diskusi tentang pemberantasan narkoba selalu hangat. Pemerintah mencanangkan banyak sekali program, termasuk memfasilitasi terbentuknya badan-badan anti-narkoba sampai ke daerah-daerah. Menggelontor triliunan rupiah dana APBN untuk urusan ini. Penegakan hukum pun tak kurang-kurang. Pemakai dan pengedar paling sering ditangkap, disidang, lantas “disekolahkan” ke penjara-penjara – yang sebagiannya insaf, sebagian lagi malah jadi tambah hebat karena dari penjara dapat banyak kenalan baru dan itu artinya menambah jaringan baru.

Bandar-bandar besar ditangkapi, lengkap dengan barang bukti berton-ton bahan racikan narkoba, juga bangunan pabrik super gede penuh bahan kimia siap olah. Hasilnya? Orang-orang tetap harus mabuk, dan itu berarti, seperti teori ekonomi paling tua dalam peradaban manusia: demand akan memaksa supply. Bagaimana caranya? Selalu ada cara!

Seperti olok-olokan tentang sehebat-hebatnya polisi, penjahat masih tak mati akal untuk beraksi, maka mau tak mau perlu ada akal yang lebih radikal, berbeda dan tak biasa, revolusioner bila perlu, untuk menginsafkan ritual mabuk para pemabuk. Sesuatu yang benar-benar menakutkan, dan harus jauh lebih menakutkan tinimbang risiko mabuk sendiri. Kalau sekadar hukuman mati, misalnya, mungkin bukanlah ancaman menakutkan, karena para pemabuk toh sudah menantang mati dengan mabuk-mabukannya itu. Para penantang kematian kok diancam hukuman mati!

Jadi? Tentu saja ancamannya harus sesuatu yang “paling menakutkan” bagi para pemabuk, yang sudah tentu mesti lebih menakutkan dari sekadar hukuman mati. Apa itu? Hmm, karena saya sendiri bukan pemabuk, sampai tulisan ini harus ditutup, saya belum temukan jawabannya. Ada (pemabuk) yang bisa membantu?

***

Suami pemabuk yang setiap hari menghabiskan berbotol-botol minuman keras tadi, berniat insaf dan memeriksakan kesehatannya ke laboratorium. Hasil pemeriksaan dari laboratorium itu diserahkannya kepada dokter penyakit dalam.

Lama ia menunggu dokter mengamati lembar pemeriksaan itu. Ketika tak kunjung terdengar komentar, ia bertanya. “Bagaimana, Dok? Apa keadaan saya baik-baik saja?”

Dengan dingin dokter menjawab: “Ya, hanya ada sedikit darah yang mengganggu sistem cairan alkohol di tubuh Anda.” ***