Menteri Bilang Mewah, Jamaah Bilang Kandang

JADI SATU – Beginilah suasana ”kamar mewah” di pemondokan jamaah haji Indonesia. Tempat tidur, tempat santai dan tempat makan jadi satu. (foto: windede)

 

Musim haji sudah menjelang akhir. Hanya tersisa beberapa kloter lagi yang belum kembali ke Tanah Air. Sejumlah hal penting patut dicatat sebagai pengalaman sekaligus pelajaran.

 

INSYA ALLAH tahun ini Haji Akbar. Begitulah kabar yang saya terima dari seorang kawan di banua, beberapa hari menjelang wukuf di Padang Arafah. Saya sendiri, seperti kebanyakan jamaah lain, tak begitu tau informasi selama di Tanah Suci. Tak ada televisi di pemondokan kami. Koran yang dijual di kios dekat maktab pun hanya yang berbahasa Arab. Untuk dapat koran berbahasa Inggris harus membeli di supermarket di dekat Masjidil Haram. Masalahnya, supermarket itu terletak di sebelah Selatan, sementara arah pulang ke pemondokan di sebelah Utara.

Jarak antara pemondokan dengan Masjidil Haram memang serba tanggung. Terlalu dekat kalau harus naik taksi. Namun juga lumayan jauh bila ditempuh dengan berjalan kaki. Toh, pilihan akhirnya adalah berjalan kaki. Bebas biaya, sehat dan praktis. Sebagai kompensasi atas jarak yang serba tanggung tersebut, pemerintah memberi uang pengganti 300 riyal (lebih kurang Rp750 ribu). Nilai kompensasi ini bervariasi. Jamaah dengan jarak lebih jauh mendapat penggantian lebih banyak. Sebagian yang dekat tak dapat penggantian samasekali.

Meskipun termasuk yang dikeluhkan, urusan jarak pemondokan dengan masjid ini sebenarnya tidak terlalu jadi persoalan. Kekecewaan terbesar justru pada kualitas pemondokan, yang jauh dari layak, untuk tidak menyebutnya terlalu buruk. Beberapa jamaah malah mengatakan penginapan selama di Makkah lebih tepat disebut kandang daripada rumah. Padahal, Menteri Agama Maftuh Basyuni dengan bangga menyebut pemondokan jamaah haji Indonesia tahun ini sangat mewah.

”Alhamdulillah Depag mampu menyediakan perumahan bagi jamaah haji baik di Makkah maupun di Madinah yang insya Allah tidak mengecewakan. Barangkali saya sekarang ini justru khawatir kalau jamaah haji ini nantinya malas pergi ke masjid karena mereka keenakan di pemondokannya hehehe… begitu, lho. Kalau dulu banyak yang nggak layak pakai dan jaraknya pun jauh dari masjid,” begitu sesumbar Maftuh dalam wawancara khusus di majalah Panduan Haji yang dibagikan kepada seluruh jamaah.

Kenyataannya? Jauh panggang dari api. Saya hanya bisa memberi gambaran seperti ini; pemondokan yang disiapkan pemerintah RI di Makkah, yang kata Pak Menteri ”mewah” itu, adalah bangunan 4 hingga 8 lantai, tanpa nama, hanya sekadar nomor rumah dan nomor maktab. Bangunan itu berisi kamar-kamar, dan setiap kamar dijejali sebanyak-banyaknya tempat tidur. Satu kamar ukuran 3 x 3 meter bisa diisi hingga 4 ranjang besi. Ranjang diletakkan di setiap sisi dinding kamar sehingga hanya tersisa ruang kecil di tengah-tengah. Tak ada kelengkapan lain. Barang jamaah diletakkan di kolong ranjang karena tak ada lemari.

Ruang lain yang lebih besar dijejali ranjang lebih banyak lagi. Ada satu kamar yang berisi 8 hingga 12 tempat tidur. Kondisi semuanya sama; memanfaatkan ruang semaksimal mungkin. Kamar mandi umum berada di ruang sendiri yang terpisah dengan kamar tidur. Untuk satu lantai dengan 8 hingga 10 kamar, yang diisi hingga 50 jamaah, disediakan kamar mandi tak lebih dari 5 buah. Akibatnya, setiap jam mandi selalu harus antre.

PENUH SESAK: Suasana di kamar yang lebih besar, tetap sesak karena dipaksa diisi orang banyak. (foto: windede)

Persoalan lain yang sering mengganggu adalah lift. Di kebanyakan pemondokan, persoalan ini sama; lift sering macet dan jamaah harus naik turun dengan meniti anak tangga. Sebuah urusan yang merepotkan bagi mereka yang kebagian kamar di lantai 5 atau lebih tinggi. Saya sendiri mengalami ini ketika baru tiba di pemondokan. Bersama jamaah lain harus memanggul koper naik ke lantai 4 tanpa lift! Lelah bin penat.

Gedung-gedung pemondokan itu memang bukan hotel. Karenanya tak ada istilah room boy. Maka, untuk kebersihan kamar harus diurus jamaah sendiri. Selama lebih sebulan di Makkah, tak sekalipun seprai tempat tidur diganti. Beberapa jamaah memilih mencuci sendiri alas tidur mereka. Beberapa yang lain pasrah saja tidur di seprai apek itu.

BANGUNAN TUA: Tampak depan bangunan pemondokan jamaah haji Indonesia. (foto: windede)

Kondisi pemondokan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Cerita jamaah haji tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih menyedihkan lagi. Masalahnya menjadi beda karena tahun ini Menteri Agama berkoar-koar di media bahwa pemerintah menyiapkan pemondokan yang sangat layak bahkan mewah bagi jamaah. Faktanya, tetap saja buruk! Saya harus sampaikan kepada Anda semua bahwa yang dikoar-koarkan Menteri Agama itu adalah bohong belaka. Dan untuk kebohongan itu, setiap jamaah membayar 2000 riyal (Rp5 juta) sebagai biaya penginapan selama di Tanah Suci.

Di hampir semua kloter bahkan ada saja jamaah yang tak kebagian tempat tidur, sehingga harus tidur di lantai. Ini terjadi karena jumlah kamar yang disewa lebih sedikit dari jumlah jamaah. Entah dikemanakan duit 2000 riyal yang dibayarkan jamaah yang tak kebagian tempat tidur ini. Dikorupsi? Entahlah, yang pasti, berdasarkan ekspose sejumlah lembaga independen, Depag memang salah satu lembaga terkorup di republik ini. Hitung saja, kalau di setiap kloter ada 1 jamaah saja yang tak kebagian tempat tidur, maka dengan total 468 kloter yang berangkat, dikalikan 2000 berarti ada 936 ribu riyal atau setara dengan Rp2,3 miliar duit yang menguap!

Jamaah haji sebenarnya tidak menuntut fasilitas berlebihan. Cukup dengan memenuhi syarat layak saja, supaya beribadah pun bisa lebih nyaman. Apalagi fasilitas-fasilitas yang disediakan itu dibayar dari duit jamaah sendiri. Bukan subsidi pemerintah. Tugas pemerintah hanya mencarikan penginapan yang layak. Urusan bayar ditanggung jamaah.

Pemerintah memang menyiapkan penginapan yang lebih manusiawi ketika di Madinah dan Jeddah, karena yang disewa adalah bangunan hotel. Tetapi 9 hari di Madinah dan 1 hari di Jeddah (10 hari) hanyalah seperempat perjalanan haji, karena waktu terlama (lebih kurang 30 hari) adalah di Makkah.

Reformasi pelaksanaan urusan haji yang didengungkan Menteri Agama tampaknya memang masih sebatas retorika. Banyak urusan yang masih saja buruk, termasuk kerja petugas-petugas haji yang tidak maksimal. Petugas-petugas itu, baik yang bekerja di daker, subdaker, maupun ketua kloter yang mendampingi jamaah, lebih sering terlihat bloon daripada bisa diharapkan membantu.

Mereka lebih sering tak mengerti tugasnya sendiri. Sebagai contoh, di kloter 10 Banjarmasin, ketua kloter baru sadar bahwa dia punya tugas menyobek lembar K paspor jamaah di pesawat, ketika pesawat sudah hendak mendarat. Akhirnya, urusan yang mestinya sudah beres di udara itu harus diselesaikan di darat, ketika jamaah sudah tiba di asrama haji dan bersiap pulang ke rumah. Saya tak perlu cerita bagaimana si ketua kloter mengurusi urusan yang lebih berat selama di Tanah Suci, karena untuk tugas sesederhana itu saja dia lalai.

Begitulah. Untuk urusan layanan yang diterima, nasib jamaah haji Indonesia memang belum begitu baik. Pembanding terdekat adalah Malaysia. Jamaah reguler di negeri jiran ini membayar 8880 ringgit all in per orang, lebih kurang Rp22,2 juta. Lebih murah 5 jutaan dibandingkan jamaah Indonesia.

Dengan biaya lebih murah itu, jamaah Malaysia bisa tidur nyenyak di hotel kelas bintang yang jaraknya dekat dengan masjid, tidak harus kelaparan saat di Arafah, mendapat jatah makan setiap hari selama di Makkah dan Madinah (jamaah Indonesia hanya dapat makan di Madinah dan Jeddah), dan tak pernah terdengar ada yang unjukrasa di kantor layanan hajinya, seperti jamaah Indonesia yang bahkan sampai harus mengeroyok menteri agama. ***

 

Catatan ini ditulis tahun 2007. Dipublish ulang terkait kasus korupsi pemondokan jamaah haji yang menyeret Menteri Agama Suryadharma Ali menjadi tersangka KPK (2014)

Win Dede

Win Dede a.k.a Erwin D. Nugroho. Anak kampung dari pelosok Kalimantan, bermukim dan beraktivitas di belantara Jakarta. Selain menulis dan memotret, jalan-jalan adalah kegemarannya yang lain.

Beri Tanggapan (atau pilih komentar via akun media sosial)

Loading Facebook Comments ...

2 tanggapan untuk “Menteri Bilang Mewah, Jamaah Bilang Kandang

  • 7 Juni 2014 pada 8:55 pm
    Permalink

    Apakah berarti kasus penyelewengan dana haji sudah terjadi dari jaman entah kapan itu?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *