Windede dot Com

WACANA Kalimantan Merdeka kembali mengemuka. Meski geliatnya tak sedahsyat isu separatisme separatisisme di Maluku atau Papua, kegelisahan orang-orang Borneo boleh dibilang terus menggelinding bersama macam-macam pengalaman pahit tentang, misalnya, porsi pembagian keuangan yang tak kunjung adil – paling kurang bagi daerah dengan sumber kekayaan lebih dari memadai seperti Kaltim.

Pernyataan-pernyataan bernada ancaman terselip di antara pidato sejumlah pejabat daerah. Ada yang terang-terangan, lebih banyak lagi yang malu-malu. “Nanti, kalau kita minta merdeka, baru kelabakan tuh orang pusat,” begitu salah satu pernyataan pejabat itu, ketika berkomentar soal ancaman dihapusnya DAU. Pendapat saling-silang. Pro dan kontra mengemuka. Timbul-tenggelam bersama ragam perdebatan lain yang tak kalah serunya.

Sejauh ini, kecuali sebagian wilayah utara yang jatuh ke tangan Malaysia, sejarah memang tak mencatat pengalaman perjuangan (atau pemberontakan?) separatis rakyat di tanah Borneo. Orang-orang Kalimantan terlalu baik hati, sehingga wacana mengenai merdeka atau mendirikan negara sendiri selalu dianggap sebagai mimpi yang mengada-ada.

Tetapi, seperti juga konflik perebutan wilayah meledak di banyak tempat di muka bumi, problem ekonomi memang mujarab memicu kegelisahan politik. Ekonomi pula yang selalu melecut pertikaian antarbangsa dalam sejarah kelam perang manusia. Motif-motif kekayaan, perebutan sumberdaya alam, adalah juga latar belakang sekian banyak perang modern hari ini; Afghanistan dan Irak yang dijajah Amerika, atau Palestina yang diobrak-abrik Israel.

Berbeda dengan Timtim yang perjuangan kemerdekaannya lebih karena buaian romantisme romantisisme sejarah, di mana pengalaman Lorosae bersama Republik Indonesia memang pasang-surut, Aceh dan Papua adalah contoh dalam negeri yang meledak tersebab ketimpangan ekonomi. Buahnya adalah status otonomi khusus. Tak jadi merdeka, tapi kewenangan sekaligus jatah uang diperbesar.

Selesaikah persoalan? Tidak juga. Bibit separatisisme kemudian bergeser dari masalah ketimpangan ekonomi ke soal-soal politik yang rumit. Survei LSI di Aceh pascadamai RI-GAM, hanya 56 persen warga Tanah Rencong yang bangga menjadi bagian dari Indonesia. Selebihnya tidak. Menurut LSI, warga Aceh yang mengidentifikasi diri sebagai Indonesia bahkan hanya 45,6 persen. Sisanya lebih senang tampil dengan identitas Aceh atau agama.

Dalam beberapa kesempatan ke luar negeri saya sering mengaku sebagai orang Kalimantan. Setelah ditanya di manakah gerangan Kalimantan itu, barulah saya jawab Indonesia. Bukan karena saya tidak bangga jadi orang Indonesia. Tapi karena (barangkali) saya “lebih bangga” jadi orang Kalimantan.

Rasa bangga (atau tidak bangga) menjadi penduduk suatu negeri memang tidak selalu berhubungan dengan kadar nasionalisme seseorang, karena nasionalisme tak bisa diukur dari sekadar ungkapan. Cinta Tanah Air adalah sesuatu yang realistik, bukan cita-cita atau janji. Nasionalisme diukur dari perbuatan – apa faedah hidupmu untuk bangsamu.

Tengoklah penjahat-penjahat negara yang berkedok suci itu. Mereka dalam keseharian tampil bersahaja, menjunjung tinggi simbol-simbol negara, bicara tentang kebangkitan nasional dan kesejahteraan masyarakat, mengurai visi masa depan bangsa yang lebih baik. Tapi di balik topeng kebaikan itu mereka korupsi, menjarah kekayaan negeri untuk urusan perut sendiri. Nasionalisme mereka tipu-tipu, sungguh, tipu-tipu! Merekalah, orang-orang sok nasionalis itu, yang sesungguhnya merusak dan menggerogoti kewibawaan republik ini. Membuat orang Indonesia malu menjadi Indonesia.

Apakah yang pantas dibanggakan dari negeri yang ranking korupsinya masih di tiga besar dunia? Para pemimpinnya sibuk berkelahi? Hukumnya mudah dibeli? Wakil rakyatnya lebih banyak jalan-jalan daripada bekerja? Korupsi telah menjadi budaya, dimaklumi karena biasa, tak bisa diberantas karena yang mau memberantas terlibat juga!

Tentu ada motif sejarah kalau sampai hari ini, sebagian warga Aceh tidak bangga menjadi Indonesia – seperti halnya sebagian orang di Maluku atau Papua. Tetapi cobalah bertanya kepada penduduk Indonesia di sudut yang lain. Di Kalimantan, misalnya. Masihkah mereka bangga – dengan sebenar-benarnya bangga?

***

Tetapi, merdeka pun bukanlah jalan keluar. Banyak yang lebih penting dari sekadar menjadi Negara Republik Kalimantan, misalnya. Apalagi secara ekonomi, dunia hari ini telah melepas sekat-sekat antarbangsa. Kedaulatan negara secara politik tidak selalu berarti kedaulatan negara secara ekonomi. Misalnya, Indonesia bisa bangga punya (atau seolah-olah punya) perusahaan telekomunikasi yang hebat-hebat. Padahal saham perusahaan telekomunikasi itu milik orang Singapura.

Hidup nyaman masih jauh lebih penting tinimbang apapun juga. Orang ingin tidur nyenyak di malam hari, bangun segar pada pagi hari, bebas melewati siang dengan aktivitas memakmurkan bumi, membangun keluarga sehat dan berinteraksi dengan masyarakat yang ramah. Dalam situasi seperti itu politik wilayah sungguh akan menjadi nomor seratus sekian.

Lagi pula, lucu juga sebenarnya. Di saat gerakan separatis bermunculan di negeri ini karena problem ekonomi yang parah, negara-negara di belahan bumi lain malah berhimpun menjadi “kelompok negara”, bersatu demi sebuah kekuatan uni-state yang dahsyat. Menyatukan mata uang dan bahasa. Melepas batas-batas negara dan menghilangkan sekat-sekat. Mungkin karena negara-negara itu sudah sama-sama makmurnya.

Indonesia masih harus disibukkan dengan isu-isu separatisisme karena belum makmur. Jakarta terlalu maju sementara di pelosok Papua dan Kalimantan masih ada rakyat yang hidup dalam keseharian nyaris primitif. Otonomi yang hampir sepuluh tahun ini pun masih dalam proses yang entah kapan stabilnya. Orang daerah menyalahkan pusat karena pembagian keuangan dianggap belum memadai. Sebaliknya orang pusat menuding daerah terlalu kemaruk duit, sehingga, meski digerojok anggaran triliunan rupiah, hasilnya belum kelihatan kecuali satu hal; pejabat-pejabat di daerah bergiliran masuk penjara KPK.

Maka, kalau orang Borneo sampai hari ini enggan mengibar bendera sebagai penanda ingin merdeka, itu belum tentu karena kurang nyalinya. Tetapi lebih karena ada kekhawatiran besar; jangan-jangan, memerdekakan diri itu hanya untuk membuat lebih banyak lagi pejabat lokal korupsi. Lha dikasih otonomi dengan jatah duit sedikit lebih gede saja sudah pada mabuk harta. Apalagi menjadi pengelola negara.

***

Alkisah, seorang Aceh dari kabupaten Bieruen menulis surat kepada anaknya, yang sedang mendekam di penjara Nusa Kambangan karena dituduh terlibat GAM. Isi surat itu: “Nak, bapakmu ini sudah tua, sekarang sedang musim tanam jagung dan kamu ditahan di penjara pula. Siapa yang mau bantu bapak mencangkul kebun jagung ini?”

Si anak membalas surat itu beberapa pekan kemudian. “Demi Allah, jangan cangkul itu kebun, saya tanam senjata di sana.”

Ternyata surat itu disensor pihak rumah tahanan. Keesokan harinya, setelah si bapak menerima surat balasan, datang satu peleton tentara dari Banda Aceh. Tanpa banyak bicara para tentara itu segera ke kebun jagung dan sibuk seharian mencangkuli tanah di kebun tersebut. Setelah mereka pergi, kembali si bapak menulis surat ke anaknya.

“Nak, bapak sudah terima surat balasanmu. Tapi tiba-tiba datang satu peleton tentara mencari senjata di kebun jagung kita. Tak ada ditemukan satu pun senjata itu. Apa yang harus bapak lakukan sekarang?”

Si anak kembali membalas; “Sekarang bapak mulai tanam jagung saja, kan kebunnya sudah dicangkul sama tentara. Jangan lupa ngucapin terima kasih sama mereka.” ***