Membangun Kemiskinan
Seorang mahasiswa sedang asyik bicara dengan pengemis tua di halte depan kampus Unlam Banjarmasin.
Mahasiswa: Sudah lama bapak mengemis di sini?
Pengemis: Ya… lebih kurang sudah 15 tahun, nak.
Mahasiswa: Wah, sudah lama juga ya… sehari biasanya dapat berapa?
Pengemis: Hmmm, paling sedikit 50 ribu rupiah nak …
Mahasiswa: Banyak juga ya pak…
Pengemis: Lumayan lah nak, untuk keluarga insya Allah cukup saja…
Mahasiswa: Emmm… keluarga ada di mana?
Pengemis: Anak saya semuanya ada 3 orang, yang pertama di ITB Bandung, yang kedua di Unibraw Malang dan yang ketiga di UGM Jogjakarta…
Mahasiswa: Wah, luar biasa sekali bapak ini. Hebat-hebat keluarga bapak ya, dari mengemis saja bapak bisa membuat anak-anak bapak jadi orang semua. Eh… anak bapak itu masih kuliah semua?
Pengemis: Eeeh, enggak lah nak. Semuanya ya mengemis seperti saya…
Tengoklah sekeliling Anda. Pengemis bertebaran di mana-mana. Bukan cuma di perempatan jalan raya tengah kota, tetapi juga di desa-desa. Di kampung saya malah ada sebuah tempat ziarah yang bila kita berkunjung ke sana, maka di sepanjang jalan masuk ke tempat ziarah itu mata kita akan disuguhi tontonan kemiskinan; anak-anak kecil mengejar mobil dengan tangan bertengadah dan wajah memelas.
Hidup memang terasa semakin susah. Di tengah meningkatnya jumlah penduduk miskin, perusahaan-perusahaan pun didera masa sulit. Sebagian memilih merumahkan karyawan, sebagian lagi mengambil keputusan PHK. Pemerintah yang mestinya memberi kesempatan lebih besar kepada rakyat untuk sejahtera, justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tambah menyulitkan. Harga-harga dinaikkan.
Tetapi, haruskah mengemis?
Ternyata justru pemerintah yang memberi jalan warganya untuk mengemis. Lihatlah program-program (sebenarnya sih, proyek-proyek) yang dilabeli “untuk rakyat miskin”. Mulai SLT, BLT, kompensasi BBM, dan lain-lain yang namanya aneh-aneh itu. Orang-orang tak berduit dan dicap miskin semakin dimarginalkan saja. Secara terstruktur pemerintah memasukkan mereka ke dalam golongan yang harus dikasihani dan diberi bantuan.
Pelan-pelan, sikap pemerintah ini justru menumbuhkan mental miskin di sebagian masyarakat kita. Mereka tidak saja merasa berkesusahan, tetapi juga hidup dalam cap buruk kemiskinan – yang untuk itu harus mendapat bantuan (disubsidi) supaya survive. Pemerintah boleh dibilang sukses melakukan poor building, pembangunan kemiskinan – setidaknya dalam segenap benak rakyat kita yang kurang mampu. Lagi pula, bagi sebagian pejabat pemerintah, kemiskinan memang harus dilestarikan, supaya proyeknya jalan terus.
Orang-orang miskin di republik ini akhirnya malah mengejar-ngejar kemiskinan. Berebut disebut miskin supaya mendapat subsidi. Kemiskinan kemudian seolah jalan keluar bagi hidup mereka yang susah, karena dengan mengaku miskin, paling tidak ada jaminan subsidi bulanan, yang, meskipun tidak cukup, lumayan juga daripada tidak ada.
“Apa tanggung jawab pemerintah saat ini? Bagaimana mungkin begitu banyak orang miskin dan anak terlantar di negeri yang besar ini? Bagaimana pemerintah merealisasikan UUD 1945, terutama pasal 34?”
Dengan tenang si pejabat menjawab; “UUD mengamanatkan penduduk miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, jadi memang tidak ada kata tanggung jawabnya. Maka, semua yang miskin dan terlantar akan terus dipelihara. Anda ngerti kan? Justru karena dipelihara itulah, jumlahnya jadi bertambah banyak…” ***