Polisi Kita
Pernah berurusan dengan polisi? Lewat jalur resmi atau samping? Dengan tarif umum atau spesial?
Citra polisi kita memang tak semulia pekerjaannya. Banyak urusan dengan aparat penegak hukum ini bisa diatur sedemikian rupa. Dari yang ringan-ringan seperti menyogok saat ditilang, sampai yang rada berat dan biasa disebut men-86-kan kasus. Terutama di daerah, mungkin karena bergaji rendah, sebagian besar polisi harus kreatif mencari penghasilan tambahan.
Celakanya masyarakat kita turut “menikmati” hal ini. Kalau ada jalur pintas untuk bikin SIM, misalnya, ngapain harus ribet dengan menjawab satu per satu formulir isian, wawancara, sampai uji mengemudi atau berkendara. Ya memang situasinya membuat orang waras pasti memilih jalur pintas. Setor duit, langsung foto, langsung jadi. Hasilnya, banyak pengemudi dan pengendara di jalan raya saat ini adalah orang-orang yang tak paham rambu lalulintas; atau malah lebih parah lagi tak begitu pandai mengemudi — tapi ya punya SIM!
Mungkin karena itulah Polri lantas terus mengajukan penambahan anggaran di APBN. Juga mencari bantuan-bantuan di luar negeri. Terakhir, ada semacam kerjasama dengan pemerintah Jepang, di mana negeri Sakura ini mengasistensi polisi kita dengan tenaga-tenaga ahli dan membantu sejumlah peralatan yang nilainya puluhan miliar. Apa ya bisa menjadi baik?
Menurut saya yang terpenting di tubuh lembaga kepolisian –juga banyak instansi pemerintah lain– adalah mengubah kultur minta-minta. Terlalu banyak urusan di republik ini yang harus dibayar dengan duit yang tak wajar, dan itu bukan saja tanpa kuitansi serta tarif resmi, tetapi juga secara terang-terangan (kadang setengah memaksa) diminta oleh petugas di hadapan kita, untuk dan atas nama macam-macam, dari dana taktis, uang operasional, insentif komandan, sampai buat tambahan beli susu anak.
Seorang kawan pernah bilang, setiap polisi memang dilatih menerima sogok sejak pertama mendaftar menjadi polisi. Sebab, untuk lolos pendidikan mereka harus nyogok belasan juta. Untuk lulus harus bayar lagi kepada komandan. Untuk memperoleh posisi di “divisi basah” mesti keluar kocek lagi. Maka, ketika sudah jadi polisi, motivasi pertama mereka, tentu saja, adalah mengembalikan modal.
Dan oleh orang-orang seperti itu, negara ini berusaha diperbaiki martabatnya.
Win Dede aka Erwin D. Nugroho. Anak kampung dari pelosok Kalimantan, kini bermukim dan beraktivitas di belantara Jakarta. Selain menulis dan memotret, traveling adalah kegemarannya yang lain. Telah menjelajah hampir seluruh kota di Indonesia, sebagian besar negara di Asia dan beberapa kota di Timur Tengah... Hmmm, sampai hari ini masih mendamba trip ke Eropa dan Amerika. Ada yang berbaik hati mengajak ke sana?
29 October 2007 pada pukul 2:12 pm
wadwh kok ky’ gethoo ya…
pa gr” pendidikan polisi yang kelewat singkat
ya klo di banding dengan akpol yang beberapa tahun bintara kan cman hitungan purnama boss.
moga” ja di era jen. pol sutanto bisa buktiin omonganya klo
seleksi akpol bener” gratis
awas klo bo’ong
di gigit sapi ompong
14 November 2007 pada pukul 11:32 am
Tdk smua polisi bgtu. Smuany tgantng dg prbadi msg2 koq. Masi bnyak koq pak polisi yg budiman dan memang ikhlas dg pngorbanany. J d jgn dnilai smuanya jelek,krn dstiap profesi dan instansi ada yg krang baik. Polisi sndri udah brusaha mperbaiki diri koq!
27 May 2008 pada pukul 11:08 am
Mau masuk polisi tanpa syarat belibet, tuh polisi tidur masih butuhin banyak personil.
16 November 2008 pada pukul 1:07 pm
Polisi Indonesia…
saya baca tulisan anda, dan sangat kritis sekali, bagus sih.. jujur saya juga polisi dan sedikit tersinggung… diakhir tulisan anda tulis
“Dan oleh orang-orang seperti itu, negara ini berusaha diperbaiki martabatnya.”
itu yang paling menyakitkan…
ini bukan beladiri tapi kenyataannya, ditiap instansi dinegara kita memang ada KKN, ga percaya?? bener ga??? (kalo bohong sama saya nggak papa)… kita sekarang coba ulas, kita samakan persepsi dulu.. orang yang “merasa” dirinya kekurangan secara materi tentu akan berusaha untuk memenuhinya terlepas jalannya halal atau haram.. yang halal bisa buka usaha, bisnis dll dan yang haram antara lain itu ya korupsi (si polisi 86, si jaksa meringankan tuntutan, si hakim meringankan putusan, si pns potong anggaran, anggaran fiktif, mark up dsb, peg. swasta pun ikut2an menggelapkan duit perusahaan (tapi ga bisa dikatakan korupsi)…
memang mental anak2 negeri ini mengkhawatirkan, sedikit pengalaman temen2 saya : si anak sekolah boongin ortunya minta duit buat beli buku, si mahasiswa naikin IP (bikin IP palsu tadinya 2,2 jadi 3,2) didaerah matraman situ tuh temen saya biasanya… banyak anak2 sekolah pada mati OD, rame2 bikin film porno di HP dsb…
kembali kepokok masalah, tolong anda kalau menulis cantumkan kata “oknum” pada tulisan kritis anda, seperti yang ditulis pak berlian itu benar. saya sering peraruhkan nyawa buat pekerjaan saya contoh: nangkap judi yang jumlahnya ratusan orang padahal kami cuma ber lima itu pun yang 3 nunggu jauh diluar (di amuntai kalimantan selatan), masuk ke daerah bandar narkoba di banjarmasin daerah namanya Lokasi, dikepung sama anak2 buah bandar narkoba disana… nangkap orang gila yang ngamuk pake pisau… dll masih banyak lagi yang lain… itu baru saya yang masalah kecil2an, anda bisa lihat Mabes Polri ungkap teroris, basmi korupsi, ungkap pabrik2 narkoba terbesar dikawasan asia dan prestasi2 besar lainnya tapi berita2 seperti itu tidak anda ingat, yang anda ingat hanya berita2 polisi makan uang haram, polisi terima setoran, polisi ini polisi itu pokoknya yang jelek2nya saja…
pada intinya, tolong penulis yang terhormat sebagai masukan buat anda cantumkan
kata oknum… tidak ada larangan buat anda menulis kritikan atau masukan yang pedas sekalipun tapi anda harus ingat tulisan anda juga harus menjaga perasaan orang2 yang terkait didalamnya..
maaf kalau tulisan saya ada yang menyinggung tapi itulah yan saya rasakan… wassalam…